Jumat, 5 Juni 2020

Bawaslu Periksa Panwas Bungo dan Merangin

Klarifikasi Pemotongan Anggaran & Pembagian Kegiatan Paslon

Sabtu, 05 Mei 2018 | 10:27:23 WIB


Anggota Bawaslu Provinsi Jambi, Rafiqoh Pebriyanti
Anggota Bawaslu Provinsi Jambi, Rafiqoh Pebriyanti / istimewa

JAMBI- Dugaan pemotongan anggaran Panwascam di Kabupaten Bungo rupanya berbuntut panjang. Jumat (5/5) kemarin, Bawaslu Provinsi Jambi memanggil tiga pimpinan, sekretaris dan bendahara Panwaslu Bungo untuk di klarifikasi.

Di hari yang sama, Bawaslu juga mengklarifikasi Anggota Panwaslu Merangin Muhammad Kapi. Ini dikarenakan dirinya mendapatkan kecaman karena membagikan kegiatan pasangan Nalim-Khafid Moin.

Pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi, Rafiqoh Pebriyanti mengatakan, pemanggilan Panwaslu Bungo dan Merangin untuk diambil keterangannya. Mereka diminta memberikan penjelasan terkait persoalan yang akhir-akhirnya mengemuka di publik.

“Tadi sudah kita minta klarifikasi. Bungo terkait anggaran dan Merangin karena membagikan kegiatan Paslon,” ujarnya.

Rafiqoh menyebutkan, ke depan pihaknya juga akan meminta keterangan saksi untuk memperjelas pokok permasalahan. Menurutnya, semua keterangan akan dihimpun sebelum keputusan diambil pihaknya. “Dua orang saksi sudah cukup. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah bisa kita dengarkan keterangannya,” katanya.

Terkait keputusan sendiri,  Rafiqoh mengaku, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Terakhir, dirinya akan melakukan rapat bersama pimpinan lainnya untuk kepastian dugaan yang terjadi selama ini. “Keputusannya nanti. Kita kumpulkan dulu keterangannya kemudian akan ada rapat pimpinan,” bebernya.

Sebelumnya, Panwaslu Kabupaten Bungo diduga memotong anggaran Panwascam.  Menurut salah satu Panwascam, dana yang dipotong adalah anggaran untuk Panwascam selama satu tahun yang diperuntukkan untuk mobler serta sewa kantor.

"Kemarin dana untuk mobler dan sewa sekretariat untuk satu tahun dicairkan langsung oleh Panwas kabupaten. Total anggarannya sekitar Rp 40 juta, inilah yang dipotong oleh pihak Panwas kabupaten," bebernya.

Menurutnya, anggaran yang dipotong berkisar Rp 7 juta untuk setiap kecamatan. Sementara untuk Panwascam sendiri diminta tidak buka suara terkait pemotongan  anggaran tersebut.

"Yang tau jumlah pemotongannya itu ketua. Tapi ketua juga tidak mau bicara banyak. Kalau tidak salah jumlah pemotongannya sekitar 7 juta. Panwascam diminta membuat SPJ sesuai dengan jumlah sebenarnya," pungkasnya.


Penulis: Muhammad Khusnizar
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments