Rabu, 21 Oktober 2020

Utusan DPR Tak Hadir di Sidang Uji UU PTUN


Selasa, 24 April 2018 | 14:30:08 WIB


ilustrasi
ilustrasi / istimewa

JAKARTA- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali tidak menghadiri sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK), kali ini adalah sidang untuk perkara pengujian UU Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN).

"Dari DPR berhalangan karena ada kegiatan rapat yang tidak bisa ditinggalkan," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman di Gedung MK Jakarta, Selasa.

Perkara pengujian UU PTUN ini diajukan oleh Direktur PT Timsco Indonesia S.A. Habibie yang menilai frasa "90 hari" dalam Pasal 55 UU PTUN merugikan hak konstitusionalnya.

Frasa tersebut menyatakan secara konseptual, tenggang waktu 90 hari dalam hukum acara PTUN tersebut termasuk sangat singkat, terutama jika dibandingkan dengan ketentuan batas waktu menggugat dalam hukum acara perdata, khususnya ketentuan pasal 835, 1963, dan 1967 KUHPerdata yang tenggang waktunya 30 tahun.

Di samping jangka waktu yang pendek, norma a quo juga dinilai pemohon, menimbulkan pengeluaran biaya yang banyak dalam mengajukan gugatan kepemilikan atas tanah.

Pemohon merasa batasan tenggang waktu gugatan di PTUN tersebut mutlak diperpanjang seperti yang diatur oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2/1991, yang mengatur perpanjangan masa tenggang waktu menggugat di PTUN.

Lebih lanjut, pemohon menjelaskan bahwa pada kasus yang dialaminya terlihat aturan yang diberlakukan tidak jelas mengenai batas kedaluarsa gugatan, ada aturan yang menyatakan batas waktu 90 hari (berdasarkan Pasal 55 UU Nomor 5/1986), namun ada lebih dari 4 bulan (Pasal 3 ayat (3) UU Nomor 5/1986).

Peraturan yang tidak singkron tersebut kemudian dinilai pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga pemohon memohon kepada MK agar frasa "90 hari" dalam Pasal 55 UU Nomor 5/1986 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Hal ini bertujuan supaya terjadi keharmonisan dan keselarasan norma tentang tenggang waktu seperti dalam SEMA Nomor 2/1991.


Penulis:
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments