Selasa, 21 Agustus 2018

Pilkada, Kebijakan Publik, dan Kesejahteraan Masyarakat


Senin, 21 Mei 2018 | 11:31:31 WIB


/

TANPA terasa, kurang dari 2 bulan lagi masyarakat Indonesia akan kembali menghelat Pilkada. Dua tahun beruntun ini, gelaran Pilkada di Indonesia dilakukan dalam jumlah yang besar.

Pada tahun 2017, Pilkada dilaksanakan di 101 daerah yang terdiri dari 7 provinsi, 18 kota dan 76 kabupaten. Sedangkan di tahun 2018 ini, Pilkada akan digelar di 171 daerah yang terbagi menjadi 17 provinsi, 39 kota, 115 kabupaten.

Berbeda dengan 2017, Pilkada 2018 ini dilakukan di beberapa wilayah yang menjadi kantong suara nasional karena jumlah penduduknya yang besar. Wilayah yang berada dalam kategori ini adalah Jawa Barat dengan 46,71 juta jiwa, Jawa Tengah dengan 35,55 juta jiwa dan Jawa Timur dengan 38, 85 juta jiwa.

Artinya, pilkada yang digelar di 3 provinsi ini saja sudah melibatkan 121,11 juta jiwa penduduk Indonesia atau hampir setengah dari total jumlah penduduk negara ini.

Angka ini belum lagi ditambahkan dengan Sumatera Utara yang berjumlah 13,93 juta jiwa dan Sumatera Selatan dengan 8 juta jiwa penduduk serta beberapa wilayah lainnya. Khusus untuk Provinsi Jambi, Pilkada kali ini akan digelar di Kota Jambi, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Kerinci. Pendek kata, Pilkada 2018 ini hanya kalah dengan Pileg dan Pilpres yang akan digelar 2019 mendatang dari sisi partisipasi publik karena digelar secara nasional.

Secara historis, gelaran Pilkada merupakan hasil dari demokratisasi yang semakin menampakkan signifikansinya pasca runtuhnya Orde Baru melalui gerakan reformasi 1998. Orde Baru yang sentralistik tidak mengenal pilkada, karena kepala daerah ditetapkan dalam sebuah rapat di kantor DPRD.

Pilkada memungkinkan dapat dilangsungkan karena Indonesia di era reformasi sudah menganut sistem desentralisasi yang mewujudkan diri dalam format otonomi daerah.

Menurut R. Bird dan F. Vaillancourt dalam bukunya Fiscal Decentralization in Developing Countries (1998), pemilihan desentralisasi karena berdasarkan beberapa pertimbangan.

Pertama, kebijakan desentralisasi yang menjadi dasar pengelolaan daerah pasca reformasi menjanjikan efisiensi ekonomi, efektivitas biaya program, akuntabilitas, peningkatan mobilisasi sumber daya, berkurangnya tingkat kesenjangan (disparitas), peningkatan partisipasi politik, serta penguatan demokrasi dan stabilitas politik.

Kedua, melalui desentralisasi, pemerintah lokal dinilai memiliki pengetahuan (knowledge) yang lebih baik tentang kebutuhan (needs) dan preferensi (preferences) warga masyarakatnya, maka proses pembangunan dalam model kebijakan desentralisasi seharusnya menjadi lebih efisien daripada model kebijakan sentralisasi dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Artinya, pemilihan otonomi daerah merupakan jawaban terhadap masih jauhnya kesejahteraan yang diperoleh rakyat dalam sistem sentralistik sebagaimana yang dipraktikkan oleh Orde Baru. Ini ditunjukkan dengan masih tingginya kemiskinan dan sederet indikator kesejahteraan lainnya.

Dengan demikian, harapannya rakyat akan menikmati kehidupan yang lebih baik di era otonomi daerah.

Salah satu implementasi dari otonomi daerah adalah digelarnya Pilkada di berbagai wilayah di Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan gelaran pilkada, harapannya akan menghasilkan pemimpin yang betul-betul menguasai setiap aspek mengenai daerah yang akan dipimpinnya.

Ini tentu berbeda dengan di era sentralistik karena kepala daerah lebih merupakan "titipan" pemerintah pusat yang seringkali tidak begitu mengenal daerahnya.

Pemimpin yang lahir dari sistem pilkada diharapkan akan melakukan beragam cara membangun daerah yang dipimpinnya. Dalam perspektif globalisasi, terutama yang diusung oleh kelompok skeptis dengan tokoh utamanya James Petras dan Samir Amin, kehadiran pemerintah (daerah) dalam upaya mengatasi beragam problem masyarakat merupakan bentuk nyata dari peran negara di era dunia tanpa sekat ini.

Peranan yang dijalankan oleh pemerintah (daerah) tersebut dilakukan melalui serangkaian kebijakan dan program kerja yang inovatif-solutif. Caranya bisa dilakukan dalam beragam bentuk. Bisa mengadopsi konsep David Osborne berupa Reinventing Government, atau bisa pula konsep New Public Service-nya Denhart, bahkan konsep Sound Government milik Ali Farazmand.

Pendek kata, pilihan kebijakan publik yang akan dilakukan pemimpin daerah tersebut bertumpu pada keberhasilan kalangan swasta menjalankan usahanya. Ini semua hanya mungkin dilakukan jika kebijakan publik yang dihasilkan tersebut adalah program yang inovatif-solutif bagi problem-problem sosial yang dihadapi masyarakat.

Dari sinilah logika pemilihan otonomi daerah sebagai sistem politik Indonesia pasca Orde Baru menemukan signifikansinya. Ada korelasi yang segaris lurus antara pilkada dengan kesejahteraan. Beragam problem sosial, terutama kemiskinan, seharusnya akan dapat diatasi dengan pelaksanaan otonomi daerah yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk pilkada. Karena pilkada akan menghasilkan pemimpin yang memahami betul potensi dan problem daerahnya.
Dengan demikian, pemimpin daerah diharapkan akan menghasilkan beragam kebijakan publik yang inovatif-solutif bagi problem sosial masyarakat daerah.

Mengutip pendapat Bridgman dan Davis (2004), kebijakan publik diartikan sebagai apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Lebih lanjut dikatakan bahwa kebijakan publik adalah keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak baik bagi kehidupan warganya.

Implementasi dari kebijakan inovatif-solutif tersebut jika dijalankan dengan baik, maka kesejahteraan yang sudah menjadi visi negara ini akan dapat tercapai dengan sukses.

Karenanya, Pilkada dengan pemimpin daerah yang dihasilkannya akan menjadi problem-solver bagi masalah-masalah sosial masyarakat, bukan malah sebaliknya menjadi problem-maker karena serangkaian perilaku koruptif yang dilakukannya.
Harus diakui memang, beberapa studi memperlihatkan bahwa sejauh ini implementasi otonomi daerah belum mampu mengantarkan masyarakat menuju kesejahteraan. Ini sebagaimana diperlihatkan dengan masih tingginya angka kemiskinan (sekitar 10 persen secara nasional) dan di beberapa daerah cenderung mendekati angka tersebut.

Akan tetapi, data-data Pilkada sebagai wujud otonomi daerah secara politik memperlihatkan tingginya partisipasi politik rakyat. Data KPU Kabupaten Tebo, misalnya, mencatat angka 75,4 persen partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada 2017, sedangkan di 2 kabupaten lainnya sebanyak 70 persen (Sarolangun) dan 65 persen (Muaro Jambi).

Data ini sekaligus mengonfirmasi penguatan demokrasi dan stabilitas politik yang menjadi alasan kenapa desentralisasi yang kemudian melahirkan otonomi daerah secara politik ini dipilih pasca reformasi.

Ini artinya, masyarakat sangat antusias menyambut gelaran Pilkada, terlepas dari beragam faktor yang menyebabkannya. Tinggal sekarang bagaimana potensi partisipasi, demokrasi dan stabilitas politik yang tinggi ini mampu diolah dengan baik oleh kepala daerah.

Potensi-potensi tersebut harus dijadikan trigger bagi kepala daerah untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan publik yang inovatif-solutif agar kesejahteraan yang sudah digariskan konstitusi dapat segera diwujudkan.

Kita tunggu saja…

*) Penulis Adalah Ketua Prodi Ilmu Politik Fisipol Unja, Direktur Eksekutif Public Trust Institute (Putin) Jambi


Penulis: Dr. Pahrudin HM, M.A.
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments