Jumat, 21 September 2018

Patroli Pengawasan Rakyat Semesta


Minggu, 24 Juni 2018 | 14:08:33 WIB


/

PENGAWASAN pada tahapan masa tenang dan pemungutan dan penghitungan suara merupakan tahapan yang paling rentan terjadi pelanggaran pemilu. 

Pelanggaran yang terjadi biasanya masih ada aktivitas tim sukses/relawan yang mengumpulkan warga dan melakukan kampanye bahkan menggunakan iming-iming berupa uang atau barang untuk mempengaruhi pilihan warga, baik dilakukan secara langsung maupun dengan cara melalui pesan SMS/WA berantai.

 “Serangan fajar” juga patut kita waspadai karena dalam praktiknya masih sering terjadi dengan berbagai modus operandi.

Pada hari H pemungutan dan penghitungan suara pelanggaran erat kaitannya dengan akurasi data pemilih yang ditetapkan, kelengkapan logistik, mobilisasi pemilih dengan intimidasi/kekerasan, keterlibatan penyelenggaran Negara/ASN, ketidaknetralan oknum penyelengara, memanipulasi suara, dsb.  

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di atas bisa menjadi kategori Terstuktur, Sistematis dan Massif (TSM) yang berujung pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS atau bahkan berujung pada sengketa pemilihan hasil pemilihan (PHP) di Mahkamah Kosntitusi. 

Para pelaku dapat dijerat pelanggaran pidana pemilu dan etika pemilu, bahwakan untuk paslon kemenangannya bisa dibatalkan. 

Disinilah pengawas pemilu mendapat tantangan yang sesungguhnya dalam mengawasi tahapan ini. Pengawas pemilu dituntut dapat mencegah potensi kerawanan yang ada, memproses dan menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi, serta membuat rekomendasi hasil penanganan pelanggaran. Pengawas pemilu harus benar-benar hadir patroli ke lapangan untuk melakukan pengawasan. Namun faktanya SDM dan kualitas keberanian pengawas juga tidak semua sama, biasanya terbentur budaya masyarakat sekitar yang kekerabatannya sangat kental. 

Menjawab persoalan dan tantangan tersebut, pengawasan pemilu memang tidak bisa hanya dilakukan melalui mekanisme yang selama ini berlangsung. 

Bawaslu mesti membuat inovasi dan terobosan sehingga bisa menutup kelemahan yang ada. Bawaslu tidak bisa menjalankan tugasnya sendiri, namun juga harus melibatkan publik dan mendorong partisipasi publik yang lebih efektif. 

Hal ini terbukti dengan banyaknya pelanggaran hasil laporan masyarakat bukan temuan dari Panwas sendiri. 

Strategi pelibatan dan partisipasi mesti didesain sedemikian rupa sehingga tepat sasaran. Pelibatan bisa dilakukan terhadap pemilih secara umum maupun kelompok masyarakat yang terorganisir seperti Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi,  lembaga swadaya masyarakat (LSM), kelompok pemantau, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan (OKP), universitas, sekolah dan kelompok masyarakat yang memiliki kesadaran politik untuk turut serta mengawal proses demokrasi. Keterlibatan seluruh elemen masyarakat ini penulis sebut dengan konsep WASRATA atau pengawasan rakyat semesta.

Konsep pengawasan semesta ini didasarkan pada pemikiran bahwa setiap pemilih adalah pemantau, minimal untuk suara mereka sendiri. 

Masing-masing pemilih adalah pemantau untuk lingkungan mereka masing-masing, minimal tempat mereka memberikan suara. 

Oleh karena itu dalam mendorong konsep pengawasan semesta, kerja besarnya adalah melakukan pendidikan pemilih akan hak politiknya dalam pemilihan umum. 

Hak pemilih dalam pemilu tidak hanya memberikan suara pada hari pemungutan suara, tetapi pemilih juga harus memastikan bahwa haknya itu tidak dimanipulasi oleh oknum penyelenggaraan pemilu yang buruk. 

Konteks sekarang, menurut penulis memilih dalam pemilu bukan lagi sebagai hak, namun memberikan kesadaran politik bahwa memilih merupakan kebutuhan. Rakyat yang butuh pemimpin, daulat yang kita berikan harus kepada orang yang mempunyai kapasitas dan integritas untuk mengelola uang rakyat (APBD) benar-benar untuk kesejahteraan rakyat. Berdasarkan hal itu yang bisa dilakukan adalah membangun kesadaran politik pemilih bahwa pengawasan pemilu diperlukan untuk memastikan hak politik mereka tidak terlanggar dan kebutuhan untuk mendapatkan pemimpin yang amanah tercapai. Jika kemudian terjadi pelanggaran maka pengawas pemilu perlu mendorong agar masyarakat mau dan berani melaporkannya.

Kebetulan penulis di Pilkada Serentak tahun 2018 ini menjadi pengawas TPS, tentunya saya juga mengajak peran aktif seluruh elemen masyarakat untuk melakukan pengawasan partisipatif, saya coba mengidentifikasi beberapa kegiatan sederhana yang masyarakat bisa lakukan dan ini menjadi bagian dari proses pemantauan atau pengawasan partisipatif di lingkungan RT masing-masing, misalnya; pada tahapan masa tenang tanggal 24, 25 dan 26 Juni 2018 ini coba anda pantau dan awasi apakah masih terdapat kegiatan kampanye yang dilakukan paslon/tim kampanye/relawan? 

Apakah terjadi praktik pemberian uang/barang yang dilakukan tim kampanye/relawan? Apakah masih ditemukan alat peraga kampanye dan bahan kampanye pasangan calon disekitar TPS? 

Kalau ada, anda wajib laporkan ke Pengawas TPS/KPPS, PPS/PPL, PPK/Panwascam. 

Terkait dengan hari pencoblosan tolong anda pantau dan awasi apakah KPPS sudah mengumumkan tanggal/waktu/lokasi TPS dan memberikan surat pemberitahuan kepada pemilih (C6 KWK) kepada warga yang terdaftar dalam DPT? 

Apakah pembuatan TPS yang aksesbilitasnya bagus bagi disabilitas sudah disiapkan minimal satu hari sebelum tanggal 27 Juni 2018? Apakah TPS didirikan didekat rumah/posko pasangan calon/tim kampanye/ relawan? Bila terjadi pelanggaran anda wajib melaporkan!! 

Penulis juga mengimbau semua warga yang daerahnya sedang melaksanakan pilkada, selama masa tenang dan hari pencoblosan untuk melakukan patroli pengawasan mencegah praktek politik uang, memobilisasi massa dan keterlibatan penyelenggara negara yang menyalahgunakan kewenangan di lingkungan RT atau TPS masing-masing. Dengan kecanggihan teknologi yang ada sekarang, catat atau foto dan rekam kejadian-kejadian yang diduga terjadi pelanggaran sebagai bukti dan laporkan pada penyelenggara pemilu. 

Masyarakat tidak perlu takut melaporkan karena Bawaslu bisa merahasiakan atau tidak mempublikasikan identitas warga yang menyampaikan informasi dugaan politik uang atau pelanggaran lainnya. 

Sebagai bahan dalam melakukan pemantauan atau pengawasan partisipatif masyarakat dapat membaca terlebih dahulu Peraturan KPU No. 08 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada dan Peraturan Bawaslu No. 13 & 14 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Suara dalam Pilkada. 

Penulis yakin dengan kesadaran politik dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam sistem pengawasan rakyat semesta kualitas pemilu akan semakin baik, hasil pemilu benar-benar adil dan harapan mendapatkan pemimpin yang amanah Insyallah akan terwujud. 

 

*) Penulis Adalah Sekjen Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KOPIPEDE) Prov. Jambi


Penulis: Mochamad Farisi
Editor: Herri Novealdi



comments