Kamis, 16 Agustus 2018

Marak Aksi Perambahan, 30 Persen Hutan KPHP Kerinci Kritis


Senin, 09 Juli 2018 | 10:37:54 WIB


ilustrasi
ilustrasi / dok/metrojambi

KERINCI - Sekitar 30 persen dari 34.250 hektare lahan kawasan hutan yang dikelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kerinci Unit I masuk kategori kritis. Salah satu penyebabnya adalah masih maraknya aksi perambahan.

Bukan hanya itu saja, perambahan juga marak terjadi di wilayah Taman Nasional Kerinci Siblat (TNKS). Sehingga menyebabkan harimau Sumatera dan gajah masuk area perkebunan warga.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia Siti Nurbaya Bakar mengakui hal itu. Bahkan Situ Nurbaya mengatakan secara umum Indonesia mempunyai lahan kritis seluas 24 juta hektare, dan sebagian kecilnya termasuk Kerinci.

"Bicara kritis, memang kita akui itu. Pak Presiden Jokowi pun saat ini sudah memerintahkan kepada saya agar fokus mengatasi hal itu. Karena, pada tahun sebelumnya kita kerja keras di penanganan Gambut dan kebakaran hutan," ujarnya saat berkunjung ke Kerinci dalam rangka melakukan pemantauan lapangan hutan adat Tigo Luhah Desa Kemantan, Jumat (6/7).

Dijelaskannya, salah satu penyebabnya terlalu minim penanaman. "Sekarang kita kerja keras, bagaimana mengatasi hutan kritis. Sehingga kita akan melakukan penanaman apa yang harus ditanam. Kalau tahun lalu, penanaman disebut pohon sekian-sekian, tapi sekarang berapa hektare yang ditanam. Kita sudah main hektare," ucapnya.

Dikatakannya lagi, apa yang terjadi selama ini, penanaman pohon dengan dana APBN 1 tahun hanya untuk 25 ribu hektare. Jadi kalau lahan kritisnya rusaknya belasan atau puluhan juta, sehingga 25 ribu hektare dalam 1 tahun tersebut tidak ada artinya. Makanya, perintah presiden harus sudah direncanakan, tahun depan sudah diintensifkan.

"Tahun ini dan tahun depan, tidak lagi 25 ribu harus ditanam, dan jumlah pohon. Tapi sudah bermain hektare dari 250 ribu sampai 400 ribu hektare akan melakukan penanaman agar bisa menutupi lahan yang kritis," tegasnya.

Begitu juga persoalan maraknya ilegal logging di wilayah TNKS, dirinya juga mengakui hal itu. Dirinya mengatakan bahwa hampir setiap daerah dari tahun ke tahun terus berusaha mengatasi hal tersebut.

Menurutnya semua orang di Indonesia, tahu ilegal logging, dan ini bukan masalah yang sekarang, tapi sudah sangat lama. Dan semua orang tau, bahwa ilegal logging itu sebuah proses yang sistematis mulai dari merambah.

"Sebetulnya berawal dia nyolong kayu, setelah itu seolah berkebun, kemudian merambah, setelah itu dilegalkan dalam tata ruang. Kita bukan nggak tau itu, saya sejak awal bertugas sudah mengetahui dan mempelajari itu," bebernya.

Makanya, sambung Siti Nurbaya, untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya akan melakukan langkah mengendalikan persoalan tata ruang itu, dengan melihat hal-hal yang kritis.

"Ini yang utama akan dilakukan, misalnya, dekorestasi gambut pada beberapa Provinsi yang kritis, diminta dulu, sebelum tata ruang harus ada kajian KLHS, dan menjawabnya nanti seperti apa," ujarnya.

Hal tersebut menurutnya, karena sistim pengamanan yang setiap tahunya selalu gencar dilakukan, tetap belum mampu mengatasi ilegal loging.

"Selama 3 tahun ini sudah melakukan operasi, kira-kira 170 kali, dan penangkapan ada yang diproses. Sehingga, dalam catatan baru bisa menyelamatkan atau mengamankan 7,8 sampai 8 juta hektare, memang harus lebih keras lagi. Makanya, harus kita kendalikan tata ruang terlebih dahulu, disamping terus melakukan operasi," pungkasnya.


Penulis: Dedi
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments