Sabtu, 20 Agustus 2022

Ranperda Pengelolaan Mineral Dan Batu Bara Hampir Final

Rabu, 18 Juli 2018 | 11:01:52 WIB


Ketua Pansus III DPRD Provinsi Jambi, Muhammadiyah
Ketua Pansus III DPRD Provinsi Jambi, Muhammadiyah / dok/metrojambi

JAMBI – Ketua Pansus III DPRD Provinsi Jambi, Muhammadiyah mengatakan, pembahasan mengenai Ranperda inisiatif DPRD Provinsi Jambi tentang pengelolaan mineral dan batubara di Provinsi Jambi hampir rampung.

Hal ini dikatakannya seusai rapat bersama OPD terkait Selasa (17/7). Dia menyebutkan Ranperda ini merupakan tindak lanjut dari Undang-undang dan Pereturan Menteri ESDM.

“Kita tetap mengacu pada Undang-undang diatasnya tentang pengelolaan izin wilayah pertambangan,” katanya.

Di dalam Ranperda itu diatur lebih detil mengenai izin usaha tambang. Di dalamnya juga disebutkan mengenai transportasi barang tambang. Menurutnya, yang masih menjadi persoalan adalah jalan khusus batubara. Meski sudah ada Perda tersendiri yang mengatur mengenai angkutan batubara, di dalam Ranperda ini juga disebutkan mengenai hal itu.

“Karena kita sudah punya Perda khusus mengenai angkutan batubara, kita hanya masukkan dalam sebuah pasal. Dimana kita mengatur mengenai izin pertambangan, termasuk bagaimana transportasinya. Namun demikian, tetap mengacu pada Perda yang sudah ada,” katanya.

Muhammadiyah mengatakan, persoalan jalan khusus batubara memang menjadi persoalan panjang. Menurut pengakuan pengusaha batubara kepada pihaknya, pengusaha juga merasa terganggu jika angkutan batubara digabung dengan angkutan masyarakat umum.
 
“Lalu lintas batubara juga terganggu dengan padatnya jalan umum. Mereka mau membuat jalur khusus, tinggal mencari aturan yang membolehkan. Karena dulu Pemprov sudah meminta pengusaha untuk membangun, namun belum terlaksana. Pengusaha yang sekarang ini sudah mengkalkulasi untung rugi mereka menggunakan jalan umum atau jalan khusus,” katanya.

Namun, menurut Muhammdiyah, pengusaha bersedia membangun jalan baru. Bukan menggunakan jalan yang sudah ada sebagai jalur batubara. Karena jalur khusus ini tidak akan digunakan oleh masyarakat umum.

Pihak pengusaha menurutnya sudah diminta untuk melakukan ekpsose kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi. Kemudian Bappeda akan mengkaji apakah jalan yang akan dibuat itu layak atau tidak.  

Sementara itu, Wing Gunariadi, Kepala Bidang Angkutan Darat dan Perkeretapian Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jambi mengatakan pembahasan mengenai jalur khusus batubara belum rampung. Bertahap, pembahasan tersebut akan mencari solusi.

“Secepatnya akan dirapatkan kembali,” singkatnya usai menghadiri rapat dengan Pansus III.

Harry Andria, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi menyebutkan Ranperda inisiatif mengenai pengelolaan mineral dan batubara ini dibahas bersama stakeholder terkait. Persoalan pengelolaan mineral dan batubara, khususnya mengenai perizinan menjadi poin penting dalam Ranperda tersebut.  

“Selama ini kita berpegang kepada UU dan Permen ESDM. Sekarang dibuat Perda untuk menyederhanakan sesuai dengan kondisi Provinsi Jambi. Karena memang seharusnya ada Perda sebagai tindak lanjut Permen tersebut, kemudian ada juga Peraturan Gubernurnya,” pungkasnya.


Penulis: Sharly Apriyanti
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments