Rabu, 24 Oktober 2018

Mewujudkan Reformasi di Lembaga Pemasyarakatan


Rabu, 25 Juli 2018 | 16:50:45 WIB


/

BEBERAPA hari lalu publik dikagetkan dengan dilakukannya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala lembaga pemasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin. Tidak tanggung-tanggung, dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK tersebut turut diamankan narapidana yang diduga memberikan suap kepada kepala lembaga permasyarakatan, terkait pemberian fasilitas mewah di dalam lembaga permasyarakatan.

Tidak hanya itu, sejumlah uang dan fasilitas seperti handphone, TV, dan pendingin ruangan juga turut diamankan oleh komisi anti rasuah dari balik sel beberapa narapidana sebagai barang bukti. Dari kejadian tersebut seakan membuka tabir akan adanya penyelewengan-penyelewengan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan, yang dulunya seakan tertutupi dengan isu-isu lain yang ada di lembaga pemasyarakatan.

Pemberian fasilitas mewah oleh oknum lembaga pemasyarakatan tidak hanya terjadi kali ini saja. Jauh sebelum dilakukannya operasi tangkap tangan oleh KPK ada beberapa kasus jual-beli fasilitas mewah terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan yang muncul ke publik. Diantaranya, Gayus Tambunan narapidana kasus penggelapan pajak dan pencucian uang, selama mendekam di lembaga pemasyarakatan ia mendapatkan fasilitas eksklusif. Bahkan Gayus ketahuan pelesir keluar penjara yang pada saat itu membuat gempar masyarakat ketika ia bisa pelesiran ke luar negeri sementara ia masih berstatus sebagai narapidana pada tahun 2010.

Tidak hanya Gayus, sederet narapidana lainnya juga pernah ketahuan menikmati fasilitas mewah di lembaga pemasyarakatan sebut saja Arhalyta Suryani narapidana kasus suap bantuan likuiditas Bank Indonesia, dan Litamarita narapidana kasus Narkotika juga sempat menikmati fasilitas seperti hotel tersebut.

Terlepas dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, menandakan adanya perlakuan istimewa yang diberikan oleh oknum lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana-narapidana yang mampu sacara finansial, meminta disediakan fasilitas yang mewah yang berbeda dari narapidana lainnya. Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang mengatur tentang pemasyarakatan menjelaskan adanya persamaan perlakuan yang didapatkan oleh setiap narapidana tanpa terkecuali.

Dari beberapa kasus tersebut dapat dilihat bahwasanya praktik penyediaan fasilitas mewah di lembaga pemasyarakatan bukan lagi masalah yang bisa dianggap sepele. Hal ini menandakan masih adanya perilaku-perilaku yang bersifat koruptif yang dilakukan oknum lembaga pemasyarakatan. Oleh karenanya perlu dilakukan reformasi terhadap lembaga pemasyarakatan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan supaya nantinya dapat mereformasi lembaga pemasyarakatan.

Salah satu faktor tumbuhnya budaya koruptif terhadap dugaan jual-beli fasilitas di lembaga pemasyarakatan diantaranya tidak mampunya lembaga pemasyarakatan menampung jumlah narapidana yang selalu melebihi jumlah maksimal dari daya tampung satu lembaga pemasyarakatan. Dari data yang penulis dapat melalui sistem database pemasyarakatan per Juli 2018 adapun jumlah penghuni narapidana per kanwil di Indonesia, dari 33 kanwil hanya 5 kanwil yang tidak melebihi kapasitas sementara yang lainnya melebihi kapasitas bahkan ada yang melebihi sampai 100 persen.

Berangkat dari salah satu faktor penyebab ini berdampak terhadap tidak terakomodirnya pelayanan dan fasilitas yang didapatkan oleh narapidana di lembaga pemasyarakatan. Sehingga menjadi celah bagi oknum lembaga pemasyarakatan dan narapidana yang secara finansial mampu untuk mendapatkan fasilitas atau pelayanan yang berbeda dari narapidana lainnya.

Selain faktor over capacity di hampir setiap lembaga pemasyarakatan yang ada, persoalan integritas juga menjadi faktor yang mendukung perbuatan koruptif  terjadi di lembaga pemasyarakatan. Oleh karenanya lembaga pemasyarakatan haruslah di isi dengan orang- orang yang berintegritas sehingga nantinya mampu merubah citra dari lembaga pemasyarakatan.

Beberapa hal penting dapat dilakukan dalam upaya mereformasi lembaga pemasyarakatan. Misalnya saja dengan menindak tegas semua pelaku baik itu oknum dari lembaga pemasyarakatan itu sendiri, dan juga narapidana yang mendapatkan layanan fasilitas mewah.

Kemudian perlunya pemberian sanksi yang mampu memberikan efek jera agar perbuatan ini tidak terjadi di kemudian hari misalnya pencopotan jabatan serta pemecataan terhadap oknum lembaga pemasyarakatan yang terbukti memberikan fasilitas mewah terhadap narapidana. Sebaliknya untuk narapidana yang terbukti meminta fasilitas mewah maka akan mendapatkan sanksi berupa penundaan pemberian hak remisi.

Perlu diketahui bahwasanya lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu sub atau bagian dari criminal justice system atau sistem peradilan pidana yang dimana lembaga pemasyarakatan merupakan muara akhir dari sistem peradilan pidana sehingga lembaga pemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 bahwa “sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif dalam pembangunan dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”. Oleh karenanya perlu dihilangkan perilaku yang bersifat koruptif di lembaga pemasyarakatan agar proses pembinaan berjalan dengan baik supaya nantinya warga binaan diterima lagi di masyarakat.

Selain menindak tegas pelaku dengan menjatuhkan sanksi pidana apabila perbuatan yang dilakukan merupakan pebuatan pidana, diperlukan juga langkah-langkah yang konkret oleh semua pihak terkait dalam upaya melakukan upaya preventif, seperti memperketat pengawasan di lembaga pemasyarakatan.

Kemudian perlunya kesadaran untuk mendukung program pemerintah dalam hal menanggulangi perilaku-perilaku yang bersifat koruptif, serta menghilangkan budaya koruptif yang selama ini menjerat baik itu dari oknum lembaga pemasyarakatan maupun narapidana, serta melakukan pembenahan terhadap sistem yang ada di lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya  meningkatkan fasilitas dan pelayanan yang ada di lembaga pemasyarakatan akan mengurangi masalah yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan.

*) Penulis adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi


Penulis: Aditya Darmawan, SH
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments