Rabu, 15 Agustus 2018

Mengembalikan Hakikat Lapas


Minggu, 05 Agustus 2018 | 20:11:18 WIB


/

AKHIR-AKHIR ini publik kembali dihebohkan oleh berita krusial yang agaknya sudah menjadi rahasia umum. Bahkan sebenarnya, transaksi haram ini sudah lama bersarang di tubuh Lapas (Lembaga Pemasyarakatan).

Beragam tanggapan masyarakat bermunculan semenjak OTT (Operasi Tangkap Tangan) Kalapas Sukamiskin, Wahid Husein, oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) terkait dugaan korupsi jual fasilitas kamar mewah. Tentu hal tersebut membuat masyarakat bertanya-tanya dan kecewa terhadap hukum di negeri pertiwi ini yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas.

Tidak sampai disitu, setelah penangkapan Kalapas, sidak oleh jajaran Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) ke Lapas Sukamiskin sontak mengamini dugaan korupsi tersebut. Sejumlah barang bukti elektronik dari kamar narapidana disita. Seperti telepon genggam, TV, laptop, kulkas dan alat elektronik lainnya. Hal ini jelas melanggar hukum, sebagaimana tertuang dalam Permenkumham 6 Tahun 2013 yang secara ringkas melarang narapidana melengkapi kamar hunian dengan alat elektronik.

Merujuk pada pendapat Didin Sudirman (2007) menegaskan bahwa penegakan hukum oleh pemasyarakatan merupakan upaya memanusiakan manusia. Artinya,  puncak keberhasilan Lapas adalah mampu  mengubah perilaku seseorang menjadi pribadi yang baru dan terutama diterima kembali di masyarakat saat telah bebas. Inilah yang menjadi poin utama bagaimana hakikat lapas yang sesungguhnya. Hal ini juga sejalan dalam Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Lalu pertanyaannya, sudahkah Lapas di indonesia berhasil menerapkannya? Jawabannya adalah belum. Justru yang terjadi saat ini adalah tidak adanya persamaan perlakuan dan pelayanan terhadap narapidana di Lapas. Semua diatur oleh uang. Lapas Sukamiskin boleh jadi satu dari sekian banyak lapas yang kebetulan saja terjaring OTT. Lagi-lagi menjadi pertanyaan, kenapa baru sekarang diusut? Bagaimana dengan Lapas yang lainnya? Over kapasitas di hampir semua lapas kini menjadi hal biasa dan masih menjadi permasalahan menahun.

Untuk mewujudkan hakikat Lapas sebagai institusi yang mampu memanusiakan manusia, tidak semudah yang dipikirkan. Tidak ada gunanya jika kejadian ini menjadi ajang salah menyalahkan antar pihak terkait. Terlebih jika dipakai sebagai mobilisasi politik semata. Setidaknya terdapat satu poin mendasar yang menurut penulis patut diperbaiki.  

Menurut Satjipto Rahardjo, dalam bukunya Hukum dan Perilaku menegaskan bahwa “hidup baik adalah dasar hukum yang baik”. Jadi, sebenarnya dasar adanya ketertiban hukum itu terletak pada masing-masing individu dalam merespon hukum itu sendiri. Ketika individu berperilaku baik tentunya tidak akan terjadi perilaku koruptif.   

Maksudnya adalah penulis ingin menyampaikan bahwa kejadian OTT ini tidak mungkin sampai terjadi jika petugas Lapas dan jajarannya memiliki hidup yang baik. Artinya integritas dan profesionalitas menjadi hal yang mesti dan harus dikedepankan.

Pada dasarnya semua orang itu baik, namun karena dipengaruhi faktor lingkungan membuat manusia mencari jalan instan untuk mencapai tujuan. Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk meraih sebuah jabatan memerlukan  rupiah yang cukup besar. Penulis meyakini bahwa tertangkapnya Kalapas Sukamiskin dilatarbelakangi atas rupiah yang selama ini ia keluarkan untuk memperoleh jabatan sebagai Kalapas. Ketika sudah menjabat maka bukan tidak mungkin keinginan mengembalikan rupiah yang telah dikeluarkan menjadi diprioritaskan. Apalagi ia diketahui baru saja menjabat lima bulan.

Jadi, agar kasus ini tidak terulang kembali maka hal konkret yang perlu diperbaiki adalah memperbaiki sistem kerja di Lapas terutama kepada para petugas lapas dan jajarannya. Penyogokan demi tahta harus ditumpas. Satu- satunya cara adalah komitmen petugas Lapas dan jajarannya untuk memelihara hidup yang baik.

Kemudian, terkait rekruitmen petugas lapas, perlu dikemudian hari memperkuat transparansi dan mengharamkan praktik KKN. Dengan demikian, kejadian ini tidak terulang sehingga hakikat lapas sebagai institusi memanusiakan manusia ke jalan yang benar dapat terwujud.

*) Penulis adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi


Penulis: Hottua Manalu
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments