Kamis, 27 Januari 2022

Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Disetujui DPRD

Tiga Fraksi Minta Program Alat Berat Distop

Selasa, 07 Agustus 2018 | 10:30:48 WIB


Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi bersama Plt Gubernur menandatangani berita acara pengesahan perubahan RPJMD Provinsi Jambi.
Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi bersama Plt Gubernur menandatangani berita acara pengesahan perubahan RPJMD Provinsi Jambi. / Sharly Apriyanti

JAMBI– Setelah melalui proses panjang, DPRD Provinsi Jambi akhirnya menyetujui perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jambi 2016-2021. 

Persetujuan itu, disampaikan dalam paripurna DPRD Provinsi Jambi yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Chumadi Zaidi dan didampingi Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis  Buston dan dihadiri Plt Gubernur Jambi Fachrori Umar, Selasa (7/08/2018).

Meski disetujui, fraksi-fraksi dewan saat memberikan pandangan akhir fraksi menyampaikan sejumlah kritik dan saran. Setidaknya, ada tiga fraksi di DPRD Provinsi Jambi, yakni Demokrat, PDI dan PPP yang meminta program alat berat Pemprov Jambi dihentikan di tahun mendatang, yakni tahun anggaran 2019-2021.

"Tidak ada lagi  program bantuan alat berat akan tetapi dirumuskan dan dialihkan kepada program pembangunan yang lebih efektif serta memprioritaskan program pembangunan yang berkenan dengan kepentingan hajat orang banyak," kata Nasri Umar Ketua Fraksi Demokrat.
Hal yang sama disampaikan Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan Ketua Fraksi Zainul Arfan, pihaknya meminta pemerintah Provinsi Jambi untuk menunda transfer bantuan keuangan untuk alat berat tahun 2019-2021, dengan mengganti dengan program baru  yang lebih menyasar pada kebutuhan masyarakat di Kabupaten dan Kota.

Senada juga disampaikan juru bicara Fraksi PPP, Mauli. Ia meminta program 1 alat berat 1 kecamatan  tahun depan tidak dilanjutkan dan diganti dengan program prioritas  yang menyasar kebutuhan masyarakat.

Alasan sejumlah fraksi ini meminta program itu dihentikan karena, jika belajar dari pelaksanaan tahun anggaran 2017, pelaksanaan masih banyak menyisakan permasalahan antara lain, penyaluran dana pembelian alat berat yang semula berbentuk belanja langsung berubah menjadi tidak langsung tanpa koordinasi serta pembahan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif.

"Maka dari itu kami meminta pihak pemerintah mengkaji secara serius  untuk menggantikan program alat berat dengan program prioritas lainnya yang betul dibutuhkan masyarakat  seperti program bedah rumah," imbuhnya.

Meski demikian, secara umum seluruh fraksi tetap menyetujui RPJMD tersebut. Perubahan RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021 diharapkan dapat menghasilkan rumusan yang lebih strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu.

Namun yang perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jambi adalah konsep pembangunan yang tersusun pada RPJMD yang telah disusun bersama pada dasarnya peruntukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mengacu  pada rancangan pembangunan jangka panjang daerah dan penyusunan program kegiatan yang mempertimbangkan prioritas.

Sementara, Plt Gubernur Jambi Fachrori Umar memberikan apresiasi atas pelaksanaan pembahasan baik melalui komisi dan fraksi sehingga perubahan atas Perda Nomor 7 tahun 2016  tentang RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021 bisa disetujui.

"Kami berharap untuk selanjutnya perubahan RPJMD ini dapat kita jadikan landasan dalam pelaksana pembangunan hingga tahun 2021, dengan tetap berpedoman dan mengacu kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku," ucap Fachori.

Plt Gubernur juga berharap harmonisasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Jambi dalam pelaksanaan pembangunan agar terus dipelihara sehingga sinergitas diantara  keduanya dapat terus terjalin sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing.

Plt Gubernur juga mengapresiasi kritik dan saran DPRD Provinsi Jambi dalam pembahasannya. Ia yakin bahwa kritik dan saran tersebut demi kemajuan Provinsi Jambi. "Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi atas kritik, saran dan pendapat terhadap Ranperda Perubahan atas Perda nomor 7 tahun 2016 tentang (RPJMD) Provinsi Jambi tahun 2016-2021," ujar Fachrori.

Ia mengatakan, dalam laporan gabungan komisi dan pendapat akhir fraksi-fraksi, pada intinya, pemerintah dan DPRD bertekad bersama mewujudkan pembangunan yang berkeadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

"Kami berkeyakinan bahwa kritik, saran dan masukan yang bersifat konstruktif merupakan perwujudan kepedulian dan kebersamaan kita dalam membangun antara pemerintah dan DPRD Provinsi Jambi, yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi," pungkasnya.


Penulis: Sharly Apriyanti
Editor: Ikbal Ferdiyal
Sumber: gsm arena


comments