Rabu, 15 Agustus 2018

Desak Hentikan Program Politik Gubernur Jambi

Satu Alat Berat Satu Kecamatan, Nasri Umar : Program Sudah Berubah Jadi Transfer

Jumat, 10 Agustus 2018 | 11:47:03 WIB


Nasri Umar
Nasri Umar / dok/metrojambi

JAMBI – Program penyaluran alat berat untuk kecamatan-kecamatan di Provinsi Jambi mendapat sorotan tajam dari DPRD Provinsi Jambi.
Bahkan tiga fraksi di DPRD Provinsi Jambi meminta agar Pemprov menghentikan program yang menjadi janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi.

Nasri Umar, dari Fraksi Partai Demokrat mengatakan pada awal pelaksanaannya dengan persetujuan DPRD Provinsi Jambi, dana untuk pembelian alat berat tersebut berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pihak Pemprov yang membeli alat berat, kemudian dihibahkan ke kecamatan dalam bentuk alat berat.  

“Tapi pada 2018 ini, ternyata berubah. Tiba-tiba program tersebut bukan lagi dalam bentuk alat berat, namun dana transfer daerah dari Pemprov ke Kabupaten/kota. Itu kemudian dipergunakan untuk macam-macam, bahkan ada yang tidak membeli alat berat,” katanya.

Dia mengatakan, ketika ditanyakan ke pihak Pemprov, tidak menyalahi aturan. Karena dalam Rencana Kerja Anggara (RKA) sudah ditetapkan bahwa itu dalam bentuk dana transfer daerah.  

“Kami ada tiga fraksi meminta agar program tersebut dihentikan dan diganti dengan program prioritas lainnya. Namun, kalau masih mau dilanjutkan kami juga tak masalah. Hanya saja, kalau nanti di kemudian hari ada persoalan hukum, fraksi kami tidak bertanggung jawab,” paparnya.

Sementara itu, Sekda Provinsi Jambi M. Dianto ketika dikonfirmasi mengatakan, program alat berat tersebut tidak mungkin dihentikan. Karena merupakan janji politik gubernur dan wakil gubernur terpilih, yang harus dilaksanakan.

“Tidak bisa dihentikan atau diganti dengan program lain, karena ini janji politik,” ujarnya.

Sekda mengatakan, yang dipersoalkan saat ini adalah mekanisme yang digunakan Pemprov yakni dana transfer daerah. Dia mengakui dinilai menyalahi aturan, karena pada saat daerah diminta membeli sendiri alat berat, ternyata ada yang tidak membeli karena terlambat dalam proses e-catalog. Sehingga uang yang sudah ditransfer tertahan di daerah.

Saat ini, pihaknya akan menjajaki kesepakatan dengan DPRD Provinsi Jambi. Mekanismenya akan dievaluasi kembali.

“Pada RPJMD awal, Pemerintah Provinsi yang pengadaan. Dinas PUPR harus punya UPTD di beberapa wilayah. Pemeliharaan alat berat tersebut melalui UPTD Dinas PUPR yang ada di wilayah-wilayah tersebut,” katanya.

Direncanakan, nanti untuk pengadaan alat berat ini berdasarkan kebutuhan masing-masing kecamatan. Dimana, pihak kecamatan harus membuat proposal terlebih dahulu mengenai alat berat apa yang mereka butuhkan. Kemudian, melalui pemerintah kabupaten masing-masing, mengajukan proposal tersebut ke Pemprov Jambi.

“Proposal ini juga harus cepat, karena pembelian alat berat ini harus pakai ecatalog. Kalau kami beli sendiri, nanti salah karena alat berat yang kita beli kemungkinan tidak terlalu dibutuhkan oleh Kecamatan,” paparnya.

Dari 144 alat berat yang direncanakan hingga 2021 nanti, baru 22 alat berat yang disalurkan. 22 alat berat tersebut seluruhnya disalurkan pada tahun 2017 lalu. Sementara pada tahun 2018 belum ada satupun alat berat yang disalurkan.

“Sisa 122 unit lagi yang belum. Dulu Gubernur berharap 2019 dan 2020 sudah tuntas semua tersalurkan. Tahun 2018 ini program tersebut ditahan dulu, karena pola mau dirubah,” tandasnya.


Penulis: Sharly Apriyanti
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments