Minggu, 18 November 2018

Polemik Pemilu 2019, Siapa yang Menang?


Senin, 03 September 2018 | 09:50:53 WIB


/

DALAM segi politik, taktik dan strategi adalah kunci utama dalam memenangkan pertempuran didalam politik. Pertempuran di sini bukan berarti seperti memimpin bala tentara untuk mengalahkan musuh dengan pertumpahan darah. Melainkan siasat perjuangan para pelaksana politik untuk mendapatkan kekuasaan.

Karena itu, tak heran segala cara dihalalkan untuk memenangkan pertempuran demi mendapatkan kekuasaan. Jika taktik dan strategi dilakukan sesuai etika berpolitik,maka tujuan utama politik yang sebenarnya akan tercapai. Di dalam tulisan ini penulis akan sedikit membahas polemik yang pastinya akan terjadi pada pertarungan pemilu 2019.

Politik Identitas
Politik identitas sangat sulit dipisahkan dari negara yang menganut sistem politik demokrasi. Dalam pelaksanaannya, politik identitas ini mengajak para pemilih untuk tidak mengenal pemimpin berdasarkan track record dan visi misinya. Melainkan berdasarkan dari mana dia berasal, apa agamanya, dan dari suku apa. Dari sini tentu akan imbul perbedaan yang signifikan antara kelompok yang mayoritas dan minoritas.

Kunci  melawan politik identitas ialah dengan berfikir secara rasional. Bahkan Jakarta saja yang merupakan kota besar, masih memainkan politik identitas. Salah satu contoh pada pilkada Dki Jakarta 2017.  Karena di Jakarta mayoritas Islam dan didukung kuat oleh budaya Betawi, maka jelas masyarakat Jakarta pada Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua lebih memilih Anies Baswedan daripada Basuki Tjahaja Purnama yang notabene beragama non Islam.

Pada pilpres 2019 yang akan datang, sudah tergambar ada politik identitas di dalamnya. Joko Widodo yang menggandeng KH. Maruf Amin yang faktanya adalah seorang ulama besar Nahdatul Ulama, tentu diuntungkan dengan keberadaan ormas terbesar di Indonesia tersebut. Mengacu pada data sensus penduduk 2010 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam sebesar 87,18 persen. Menggunakan data ini maka tahun 2016 penduduk Indonesia yang beragama Islam berjumlah 223,18 juta jiwa.

Angka yang beredar di media menyebutkan bahwa warga Nahdiyin berkisar di angka 60 juta sampai 120 juta jiwa. Di dalam buku “NU dan Keindonesiaan” karya Mohammad Sobary (hal. 107, 2010) menyebutkan bahwa KH. Hasyim Muzadi pernah menyatakan bahwa warga NU sekitar 60 juta. Akan tetapi, mendiang Gusdur pernah menaksir lebih banyak. Lebih dari 50 persen orang Indonesia adalah Warga NU. Jadi sekitar 120 juta.

Survei indobarometer menyebutkan sekitar 75 persen mengaku warga nahdiyin. Survei yang dilakukan oleh LSI menunjukan warga yang teridentifikasi NU 36,5 persen, sedangkan Muhammadiyah yang merupakan salah satu ormas terbesar pesaing NU hanya 5,4 persen.
Dari hasil tersebut sangat jelas bahwa pasangan Jokowi dan Maruf Amin sangat diuntungkan dengan fakta tersebut. Tinggal seorang pemilih yang menentukan pilihannya apakah berdasarkan identitas pasangan ataupun kualitas seseorang pasangan calon tersebut. Tidak menutup kemungkinan untuk pasangan calon Prabowo dan Sandiaga Uno justru keluar sebagai pemenang jika seorang pemilih tidak peduli politik identitas. Pasangan Anies yang faham masalah di bidang ekonomi dan bisnis  juga diuntungkan dengan keaadan ekonomi yang kadang kala tidak stabil di negeri ini.

Akan tetapi, menurut penulis, politik Identitas ini sangatlah berbahaya untuk ke depannya. Ini karena dapat menimbulkan perpecahan dalam negara kita. Agama, suku dan ras adalah identitas primordial yang berpotensi merusak persatuan apabila digunakan untuk mengiringi kepentingan politik. Output politik yang pada awalnya adalah untuk kebijakan dan kepentigan bersama jangan diubah menjadi kepentingan pribadi atau kelompok secara semena-mena hanya untuk mendapatkan materi. Politik dalam bentuk yang paling buruk adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan sendiri.

Politik Milenial
Tak khayal, berdasarkan survei menurut Saiful Mujani Research Consulting (SMRC), saat ini setidaknya 34,4 persen masyarakat Indonesia ada di rentang umur emas tersebut. Oleh sebab itu, suara kaum milenial sangat-sangat dibutuhkan untuk membantu mewujudkan kemajuan bangsa ini.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengatakan bahwa kaum muda mempunyai peran sangat penting dalam menentukan masa depan bangsa dan negara. Dia menyampaikan data yang diterimanya menyebutkan ada 196,5 juta pemilih dalam pemilu 2019 nanti. Dari jumlah itu 7,4 persen diantaranya atau sekitar 14 juta pemilih merupakan generasi muda yang memiliki hak pilih untuk pertama kalinya.

Maka dari itu, pemilih pemula haruslah cerdas dan bijaksana dalam menggunakan hak pilihnya. Jangan sampai terjebak dalam permainan politik praktis dan jangan pula suara mereka sia-sia karena ketidakpahaman mereka sebagai pemilih pemula. Karena hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pelaku politik untuk mendulang suara.

Partisipasi politik kaum milenial sangat dibutuhkan sekali, karena partisipasi politik erat kaitannya dengan kesadaran politik. Semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian akan menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kegiaatan ini mencakup tindakan seperti meberikan suara dalam pemilihan umum tanpa paksaan dari pihak manapun,menghadiri rapat umum dan sebagainya.

Melalui kegiatan dalam partisipasi politik ini, kaum milenial bisa mengerti dan paham bagaimana dirinya supaya tidak dimanfaatkan oleh para elit politik.

Menjadi harapan penulis politik identitas dan politik milenial ini harus dipahami secara sungguh-sungguh agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam mengartikannya. Sistem negara kita yang demokrasi membuat kita untuk bebas berpendapat dan bersuara untuk kepentingan kita bersama bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.

*) Penulis merupakan mahasiswa Ilmu Politik Universitas Jambi, Kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Universitas Jambi.


Penulis: Dony Anggara
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments