Kamis, 27 Januari 2022

DPRD Setujui KUA PPAS APBD 2019

Pendapatan Diproyeksi Rp 4,09 triliun, Kebutuhan Rp 4,3 triliun

Rabu, 05 September 2018 | 11:23:53 WIB


Penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS APBD 2019 oleh Unsur Pimpinan Dewan dan Plt Gubernur Jambi.
Penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS APBD 2019 oleh Unsur Pimpinan Dewan dan Plt Gubernur Jambi. / Rina

JAMBI -  DPRD Provinsi Jambi memutuskan menyetujui KUA PPAS APBD 2019 yang telah diusulkan Pemprov Jambi. Keputusan itu diambil dalam sidang paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Jambi, H Cornelis Buston dan dihadiri seluruh unsur pimpinan dewan, para anggota dewan serta Plt Gubernur Jambi, kemarin.

Selain menyetujui KUA PPAS APBD 2019 itu, dalam paripurna tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS APBD 2019 tersebut oleh ketua dan unsur pimpinan lain serta Plt Gubernur Jambi, Fachrori Umar.

Keputusan tersebut diambil dewan setelah mendengarkan laporan akhir Banggar DPRD, yang disampaikan juru bicaranya, Bustami Yahya.

Dalam laporannya, Bustami Yahya mengatakan, KUA PPAS 2019 itu telah dibahas oleh komisi-komisi DPRD bersama Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Hasilnya didapat, pendapatan daerah 2019 diproyeksikan sebesar Rp 4,092 triliun. Sementara belanja daerah diperkirakan mencapai Rp 4,388 triliun yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp 2,626 triliun dan belanja langsung Rp 1,761 triliun. Lalu untuk pembiayaan diperkirakan mencapai Rp 195,7 miliar dan prediksi Silpa sebesar Rp 310 miliar.

Anggaran yang sudah disepakati itu diharapkan dapat menjadi acuan dalam menentukan program saat penyusunan RKA RAPBD Tahun Anggaran 2019.

Bustami juga menyebut, dewan menyarankan, Pemprov Jambi bisa lebih mengoptimalkan program dan kegiatannya lebih fokus kepada peningkatan perekonomian masyarakat yang saat ini sedang terpuruk serta untuk pencapaian target dan sasaran dalam perubahan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2016-2021.

Kemudiaan, OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dapat disarankan benar-benar melaksanakan rencana kegiatan, baik yang bersumber dari kegiatan rutin kedinasan maupun yang bersumber dari usulan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Jambi, dengan tetap memperhatikan kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

“Program kegiatannya harus mampu menciptakan sumber-sumber pendapatan baru, mengingat tingkat ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat masih cukup tinggi,” pintanya.

Kemudian mereka juga meminta Pemprov Jambi untuk membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat terkait dengan program kegiatan pada Kementerian Lembaga, sehingga Provinsi Jambi dapat menarik anggaran dari pusat sebesar mungkin yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.

“Kami juga menyarankan Pemprov Jambi segera melakukan hilirisasi produk sawit dan karet serta mengembangkan komuditas lain di luar sawit dan karet,” ujarnya lagi,

Di bidang reformasi birokrasi, dewan menyarankan hendaknya Pemprov terus melakukan hal tersebut, terutama tetap mempertahankan opini WTP, meningkatkan nilai SAKIP dan meningkatkan pelayanan publik serta peningkatan kapasitas SDM Aparatur Daerah.

Secara rinci, Bustami juga mengurai alokasi anggaran untuk OPD Pemprov Jambi tahun 2019. Angkanya yakni, urusan wajib pelayanan dasar sebesar Rp 1,299 triliun, dengan rincian Dinas Pendidikan Rp 337 miliar, Dinas Kesehatan Rp 37,877 miliar, RSUD Raden Mattaher Rp 164 miliar, RSJ Rp 35 miliar, Dinas Sosial Kependudukan dan pencatatan sipil Rp 13,5 miliar, BPBD Rp 5 miliar dan Badan Kesbangpol Rp 5,9 miliar, Dinas Satpol PP Rp 6,450 miliar, serta Dinas PUPR Rp 694,5 miliar.

Selanjutnya, urusan wajib non pelayanan dasar dialokasikan Rp 119,777 miliar, rinciannya yakni untuk Disnakertrans Rp 9,592 miliar, Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk Rp 6,7 miliar, Dinas Ketahanan Pangan Rp 6,450 miliar, Dinas Lingkungan Hidup Rp 6,2 miliar, serta Dishub 30 miliar.

Lalu Diskominfo Rp 11,750 miliar, Dinas Koperasi dan UKM 7,783 miliar, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Rp 6 miliar, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rp 19,5 miliar, Disbudpar Rp 10,6 miliar dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Rp 4,9 miliar

Lalu pada urusan pilihan, Pemprov mengalokasikan Rp 99,9 miliar. Rinciannya yakni Dinas Kelautan dan Perikanan Rp 16 miliar, Disbupar 4,5 miliar, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Rp 26,9 miliar, Disbun Rp 22,5 miliar, Dishut Rp 11,2 miliar, Dinas ESDM Rp 7,6 miliar dan Disperindag Rp 10,8 miliar.

Kemudian pada urusan pemerintah dan fungsi penunjang, Pemprov mengalokasikan Rp 242 miliar. Rinciannya pada Bappeda Rp 13,9 miliar, Bakeuda Rp 35 miliar, BKD Rp 5,9 miliar, Badan Pengembangan SDM Rp 11 miliar, Balitbangda Rp 5 miliar, Inspektorat Rp 12,8 miliar, Sekretariat DPRD Rp 58,3 miliar, Biro Umum Rp 32,9 miliar, Biro Organisasi Rp 3 miliar, Biro Pemerintahan Rp 2,15 miliar, Biro Perekonomian dan SDA Rp 1,8 miliar, Biro Pembangunan dan Kerjasama Rp 2,064 miliar, Biro Hukum Rp 2,322 miliar, Biro Humas dan Protokol Rp 15,7 miliar, Biro KEsramas Rp 8,6 miliar, Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah Rp 20,6 miliar, terakhir Badan Penghubung Daerah Rp 10,44 miliar.

“Dalam pembahasan bersama OPD telah kami berikan catatan-catatan sebagai masukan bagi Pemprov Jambi. Kemudian ada beberapa OPD yang mengalami penambahan anggaran setelah dibahas serta ada yang dikurangi,” tutup Bustami.

Sementara itu, Plt Gubernur Jambi Fachrori Umar, mengucapkan terima kasih atas kritik, saran dan pendapat terhadap dokumen Rancangan KUA PPAS APBD 2019 yang telah dibahas DPRD tersebut. “Kritik, saran dan masukan yang bersifat konstruktif tersebut bertujuan agar Program dan kegiatan pada masing-masing SKPD dapat dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi,” ujarnya

Fachrori mengatakan, harmonisasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Jambi dalam pelaksanaan pembangunan agar terus dipelihara sehingga sinergitas diantara keduanya dapat terus terjalin sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing.


Penulis: Rina
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments