Minggu, 23 September 2018

Integritas Moral Politisi Wakil Rakyat dan Konflik Kepentingan

Oleh: Yulfi Alfikri Noer, S.IP., M.AP.

Rabu, 05 September 2018 | 14:35:16 WIB


/

INTEGRITAS adalah kata yang sering dan memang layak digunakan untuk menilai kualitas yang sesungguhnya dari seseorang. Terlebih lagi bila orang tersebut merupakan calon wakil rakyat atau wakil rakyat. Selain sebagai ukuran pembeda, integritas juga diyakini akan memberikan pengaruh besar terhadap kemajuan institusi.

Pengetahuan, keahlian dan visi memang diperlukan, tapi tanpa integritas, semua itu hanyalah hiasan yang bisa jadi dimanfaatkan untuk mengelabui rakyat.  Mulai dari hal-hal kecil seperti ucapan dan tindak tanduk hingga hal-hal besar seperti standar moral atau bahkan skandal. Hal ini semua membuktikan bahwa integritas benar-benar faktor yang sangat penting dalam menilai kualitas sesungguhnya dari seorang wakil rakyat.

Banyak pendapat yang mengatakan bahwa integritas akan terbentuk oleh sistem dan keteladanan yang kuat. Namun demikian, kita masih bisa menggunakan dua hal yang lumayan membantu dalam menilai integritas seseorang. Kedua hal tersebut adalah waktu dan kepentingan.

Dalam bukunya  Birokrasi dan Politik, Prof.DR. Miftah Thoha, MPA. mengatakan bahwa moral merupakan operasional dari sikap dan pribadi seseorang yang beragama. Ajaran agama melekat pada pribadi-pribadi seseorang. Dengan melaksanakan ajaran agamanya maka moral masing-masing pelaku akan berperan besar sekali dalam menciptakan tata kepemerintahan yang baik. Catatan moral ini harus ada di berkas (file).

Catatan ini diperoleh dari sikap, perilaku dan laporan-laporan dari masyarakat tentang pribadi masing-masing pejabat. Mengapa ajaran moral dan religiusitas individual gagal menjamin lahirnya pejabat berintegritas? Padahal itu adalah prasyarat bagi pelayanan publik yang berkualitas, mudah dan murah.

Mengapa pula kejujuran dan keberanian pribadi seorang pejabat tidak cukup untuk membendung korupsi sekaligus memastikan perubahan sosial yang berintikan keadilan, kemajuan dan kesejahteraan? Selama ini moral selalu dikesampingkan tidak menjadi perhatian yang saksama dalam  pemerintah, hanya digunakan sebagai pelengkap permainan sumpah jabatan saja.

Ketika melakukan sumpah jabatan bagi pejabatnya, maka disusunlah rangkaian kalimat sumpah jabatan yang memuat perintah yang bersumber dari moral. Akan tetapi setelah sumpah jabatan diucapkan dan pejabat  pemerintah mulai memangku jabatannya, sumpah tersebut mudah untuk dilupakan. Inilah salah satu penyebab banyaknya pejabat-pejabat publik yang berhubungan dengan KPK, Kejaksaan dan Kepolisian.

Kelihaian elite politik dalam bersilat lidah harus dipatahkan. Mekanisme yang dapat dijalankan adalah dengan melakukan evaluasi terhadap kemampuan elite politik dalam berkomunikasi. Sebab, demokrasi berproses dalam diskursus. Tetapi, diskursus dalam demokrasi tidak identik adu mulut penuh kekosongan.

Diskursus yang berlangsung dengan pemakaian bahasa itu, seperti ditegaskan Jurgen Habermas (dalam Franz Magnis-Suseno, 12 Tokoh Etika Abad ke-20, 2000: 221-222), harus memuat empat klaim, yakni kejelasan, kebenaran, kejujuran, dan ketepatan. Jika salah satu klaim tidak terpenuhi, proses yang terjadi bukanlah komunikasi, tetapi manipulasi. Demokrasi memang tidak setara dengan pertikaian tanpa ujung.

Untuk meraih pengambilan keputusan dalam demokrasi, lazim dijalankan dengan mekanisme suara terbanyak. Namun, prosedur ini amat rentan menghasilkan permufakatan jahat. Bukankah suara terbesar belum tentu menjadi cermin kebaikan?

Cara terbaik lain yang dapat ditempuh adalah konsensus. Pada domain ini, rasionalitas tujuan yang hanya mengatasnamakan rakyat dan menjadikannya alat untuk bertikai wajib dihilangkan. Rasionalitas komunikatif harus dikerahkan guna mencegah distorsi politik dengan kesengajaan. Artinya, demokrasi mewajibkan praktik deliberasi, yakni keterlibatan dan kemampuan rakyat dalam mengawasi setiap pengambilan keputusan.

Akhirnya, demokrasi bermuara pada masalah moralitas. Kemerosotan demokrasi lebih banyak disebabkan oleh elite politik yang tidak memiliki integritas moral. Integritas moral bukan sekadar bermakna kehidupan pribadi elite politik telah berkesesuaian dengan persetujuan publik. Integritas moral, ungkap Matthew Collins (dalam Integrity, Sincerity, and the Truth, 2003), berarti terciptanya kesatuan antara nurani yang secara internal terdapat pada manusia, perilaku eksternal yang dapat dilihat secara fisik, dan kepatuhan pada hukum moral.

Integritas moral pada demokrasi adalah keutuhan perasaan, pikiran, dan tindakan yang mengutamakan kepentingan rakyat. Pelanggaran integritas moral adalah pengkhianatan demokrasi. Jangan berharap pada demokrasi jika elite politik tidak mengenal integritas moral! Gagasan bahwa pemerintah menjalankan pelayanan publik atau wakil rakyat dalam sistem demokrasi representatif, hanya terdapat di buku-buku teori politik atau di bangku kuliah.

Konflik kepentingan adalah salah satu pintu gerbang korupsi, kolusi dan nepotisme. Konflik yang terjadi baik di sektor publik maupun swasta sangat merugikan. Konflik kepentingan adalah konflik antara tugas publik dan kepentingan pribadi yang dialami pejabat publik padahal pejabat publik tersebut memiliki kemampuan atau kekuasaan yang bisa digunakan untuk kepentingan diri sehingga melemahkan atau membusukkan kinerjanya dalam tugas dan tanggung jawab publik (OECD, 2008:24).

Ketika ada konflik kepentingan antara pelayanan publik dan kepentingan partai politik, dalam kenyataanya, wakil rakyat sulit untuk tidak memperioritaskan partai politik karena dampak atau sanksi bagi dirinya lebih nyata dan bisa langsung dirasakan. Salah satu sebab mengapa janji-janji waktu kampanye sering tidak bisa dipenuhi setelah menang dalam pemilu ialah karena banyak calon anggota legislatif yang tidak memahami atau mengabaikan adanya jurang perbedaan antara yang diketahui masih dalam kampanye dan fakta politik atau mekanisme representasi factual di lembaga legislatif.

Hal yang sangat menentukan namun kurang diperhitungkan adalah mekanisme kerja fraksi, pengaruh dan agenda partai politik, kepentingan partai-partai lain, kemampuan administrasi untuk menyabotase kerja wakil rakyat, kekuatan lobi-lobi atau kelompok-kelompok kepentingan dan belum lagi politik uang.

Kepentingan pribadi atau kelompok yang sangat berbahaya adalah bila pejabat publik sekaligus adalah pemilik perusahaan. Bukannya pengusaha tidak boleh menjadi pejabat publik atau politikus. Bila akuntabilitas tidak jelas dalam hal pemisahan kepentingan publik dan kepentingan pribadi atau perusahaannya, dengan pengawas independen, akibatnya kekayaan negara bisa dicampuradukkan dengan aset perusahaannya.

Masuk juga di dalam konflik kepentingan ini adalah mengatur nasib masa depannya, artinya menggunakan pengaruhnya ketika masih sebagai pejabat publik untuk mencari kedudukan atau pekerjaan setelah selesai menjabat (OECD, 2008:25). Derasnya godaan wakil rakyat dalam konflik kepentingan membangkitkan keprihatinan yang mendalam. Integritas dan moral membantu mereka untuk menyesuaikan perilaku dengan standar etika publik. Meskipun harus tetap mengajak mereka berfikir, bukan hanya puas berhenti dengan kepatuhan.

*) Dosen Luar Biasa Fak. Syariah UIN STS Jambi


Penulis: Yulfi Alfikri Noer, S.IP., M.AP.
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments