Senin, 6 Desember 2021

Permasalahan Dihadapi Pemkot Jambi Dalam Memungut Pajak Reklame

Senin, 24 September 2018 | 15:57:03 WIB


/

PAJAK merupakan sumber utama dalam penerimaan daerah. Dalam struktur APBD, yang menjadi komponen penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. PAD inilah yang menjadi usaha pemerintah daerah dalam menaikkan penerimaan daerahnya agar tidak selalu bergantung pada pemerintah pusat sebagaimana amanat dalam UU Otonomi Daerah.

Otonomi daerah dicanangkan agar pemerataan pembangunan terjadi di wilayah pusat hingga daerah-daerah. Maka dari itu, setiap pemerintah daerah harus berupaya maksimal untuk meningkatkan penerimaan daerahnya agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerahnya sendiri.

Begitu pun Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi, untuk meningkatkan PAD, Pemkot Jambi berupaya meningkatkan penerimaan daerahnya melalui peningkatan penerimaan pajak daerah. Di Kota Jambi sendiri, ada sebelas jenis pajak daerah yang dapat dipungut. Dari sebelas jenis pajak tersebut, ada jenis pajak yang tidak mampu terealisasi targetnya, yaitu pajak reklame.

Kota Jambi sebagai pusat bisnis dan perdagangan di Provinsi Jambi tentunya akan mendatangkan banyak hal positif bagi Kota Jambi, khususnya dari segi penerimaan pajak daerah dan tentunya pajak reklame.

Berdasarkan Perda No. 5 tahun 2011 ada sebelas objek pajak reklame yang dapat dipungut oleh Pemkot Jambi. Namun jika melihat fakta di lapangan, reklame yang tampak saja yang dipungut dan ditindak oleh petugas pajak Kota Jambi. Sementara, berdasarkan objek pajak reklame tersebut, potensi pajak reklame besar, sehingga target yang ditetapkan oleh Pemkot Jambi juga tinggi dan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Sejak tahun 2014 hingga 2017, realisasi pajak reklame memang terus meningkat tetapi tidak pernah menembus target yang telah ditetapkan. Melihat perkembangan industri dan usaha di Kota Jambi semestinya pajak reklame mampu menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak daerah di Kota Jambi.

Pada tahun 2014, banyak papan-papan reklame ditebang sebagai tindakan dan sanksi yang diberikan oleh petugas pajak Kota Jambi. Sehingga pada tahun 2014, penerimaan pajak reklame Kota Jambi hanya sebesar Rp. 5.270.552.970, sementara target pada tahun tersebut sebesar 7,7 miliar rupiah.

Pada tahun 2015, meski target tidak dicapai, target tetap dinaikkan menjadi 10 miliar rupiah, namun pajak reklame yang berhasil dikumpulkan hanya sebesar sekitar enam miliar dengan tingkat efektifitas sebesar 60 persen. Artinya Pemkot Jambi tidak efektif mengumpulkan pajak reklame.

Hingga pada tahun 2017, realisasi penerimaan pajak reklame Kota Jambi mengalami peningkatan meskipun masih belum mencapai target. Ini karena banyak reklame yang dibangun kembali oleh Pemerintah Kota Jambi dengan harapan akan dapat meningkatkan penerimaan pajak reklame.

Tingkat efektifitas pajak reklame tahun 2017 sebesar 96,11 persen, pajak reklame yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp. 9.803.137.274 dengan target sebesar 10,2 miliar. Dengan tingkat efektifitas tersebut pemerintah Kota Jambi dapat dikatakan masih efektif dalam mengelola pajak reklame.

Permasalahan-permasalahan dalam memungut pajak reklame ini bisa dari rendahnya kesadaran masyarakat (wajib pajak/ penyelenggara reklame) dalam membayar pajak, masih belum akuratnya data yang dikelola oleh petugas pajak, kemungkinan masih ada reklame ilegal yang masih belum terdata, kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap objek-objek pajak reklame yang ada di kota Jambi, kurangnya sosialisasi Pemerintah Kota Jambi terkait objek-objek pajak reklame yang tercantum dalam Perda No. 5 tahun 2011, pemerintah kota Jambi kurang optimal dalam menggali objek pajak, dan kemungkinan ada oknum yang bermain di lapangan sehingga tidak berani melakukan penindakan atas objek pajak tersebut.

Kita berharap dengan adanya kerjasama Pemerintah Kota Jambi dan KPK dalam upaya peningkatan PAD Kota Jambi dapat terwujud. Diharapkan tidak ada lagi wajib pajak yang curang dan akhirnya dapat merugikan negara dan daerah itu sendiri dalam memungut penerimaan daerahnya. Kita juga berharap pemerintah daerah melakukan koordinasi kepada masyarakat dalam hal ini wajib pajak dan pengusaha sebagai penyelenggara reklame untuk diberikan sosialisasi mengenai UU No.28 Tahun 2009 dan Perda No. 5 tahun 2011 serta perwal-perwal yang mengatur pajak daerah, dan pengetahuan tentang apa-apa saja yang menjadi objek pajak reklame yang ada di kota Jambi. Agar pemerintah kota Jambi dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak reklame untuk membayar pajak reklame. Karena pajak yang dibayarkan untuk membiayai pembangunan daerah di Kota Jambi yang tercinta ini.

*)  Karyawan Swasta & Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Ekonomi Unja, konsentrasi Keuangan Daerah


Penulis: Rodhiyah SE
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments