Jumat, 5 Juni 2020

Dewan Kembali Bahas Kartu Kendali

Hiswana Migas : Kartu Kendali Dikeluarkan Dirjen Migas

Selasa, 02 Oktober 2018 | 10:44:04 WIB


Suasana hearing Komisi II DPRD Kota Jambi dengan Disperindag Kota Jambi dan Hiswana Mogasilustrasi
Suasana hearing Komisi II DPRD Kota Jambi dengan Disperindag Kota Jambi dan Hiswana Mogasilustrasi / istimewa

JAMBI- Untuk menyelesaikan persoalan layak tidaknya digunakan kartu kendali dalam penyaluran gas bersubsidi di Kota Jambi, kemarin (2/10) Komisi II DPRD Kota Jambi kembali mengadakan hearing. Kali ini hearing menghadirkan  Disperindag Kota jambi dan Hiswana Migas.

Ketua Advokasi Hiswana Migas Zulkifli Somad, yang mengatur dan mengeluarkan kartu kendali adalah pihak Dirjen Migas Pusat.
"Artinya jika dibuat dua kali baik oleh Dirjen dan pemkot Jambi artinya ini terlalu berlebihan, dan Perda yang mengatur tentang pembuatan kartu kendali ini belum ada," ujarnya.

Menurutnya rencana pemerintah untuk menerbitkan kartu kendali tersebut kurang tepat. Dia mengatakan, dalam Perda nomor 13 tahun 2013 bahwa yang berhak menerima adalah warga yang penghasilannya 1,5 juta atau UMKM Rp 3 juta.

Disebutkannya, bila dilihat saat ini sulit menemukan warga yang berpenghasilan Rp 1,5 juta perbulan. Artinya sudah tidak ada lagi warga yang bisa menerima gas bersubsidi.

Jadi kata dia, seharusnya Pemkot Jambi merubah dulu Perda yang ada. “Revisi dulu Perda itu, baru disesuaikan,” tukasnya. Umar Paruk Ketua komisi II bahwa pihaknya sebenarnya menyetujui terkait pembuatan kartu kendali.

Hanya saja saat ini belum ada kekuatan hukum untuk membuat kartu kendali. "Saat ini sebaiknya kita pending dulu pembuat kartu kendali, kita data saja dulu mana warga yang benar-benar bisa mendapatkan gas LPG 3 kilogram dan berapa data UMKM yang menerima gas ini setiap bulannya," ujarnya.

Menurutnya, pihaknya harus memperbarui Perda sebelumnya, agar siapa yang berhak membeli gas LPG 3 kilogram jelas. "Sembari menunggu perbaharuan Perda, maka sudah benar jika dinas terkait mendata terlebih dahulu," katanya.

Sementara itu, Sutiono, wakil ketua Komisi II DPRD kota Jambi mengatakan bahwa sebaiknya penyaluran gas LPG 3 kilogram dipisahkan. "Setelah didata, khusus untuk rumah tangga, pembelian bisa dilakukan di pangkalan gas, sementara untuk pembelian oleh UMKM bisa dibeli di SPBU yang menjual gas Elpiji 3 kIlogram," katanya.

Komari kepala Disperindag kota Jambi mengatakan bahwa pihaknya akan melaporkan hasil hearing kepada walikota Jambi. Namun menurutnya ini merupakan usaha pemerintah agar penyaluran gas Elpiji 3 kilogram tepat sasaran. "Terkait dengan Perda, nanti akan dilaporkan dengan atasan," ujarnya. Menurutnya untuk kartu kendali yang seharusnya dikeluarkan oleh Dirjen migas hingga saat ini belum sampai ke kota Jambi.

Sementara gejolak di tengah masyarakat terus terjadi, bahkan warga yang membutuhkan gas elpiji 3 Kilogram seringkali mengeluh. "Untuk menjawab ini semua, maka Pemerintah datang untuk membantu masyarakat dalam hal penyaluran," katanya.


Penulis: Amril Hidayat
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments