Rabu, 3 Juni 2020

M Dianto: LHKPN Upaya Dini Cegah Korupsi


Selasa, 02 Oktober 2018 | 20:05:59 WIB


Sekda Provinsi Jambi, M Dianto bersama Kepala BKD dan narasumber dari KPK
Sekda Provinsi Jambi, M Dianto bersama Kepala BKD dan narasumber dari KPK / Humas Provinsi Jambi

JAMBI – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Drs.H.M.Dianto MSi mengemukakan, pemeriksaan Laporan  Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) merupakan salah satu upaya nyata dalam melakukan pencegahan dini atas perilaku pejabat penyelenggara negara yang berniat untuk korupsi.

Hal tersebut dikemukakan Sekda saat membuka Sosialisasi LHKPN melalui Aplikasi e-LHKPN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Selasa (02/10) siang.

Pada sosialisasi LHKPN melalui e-LHKPN ini, Pemerintah Provinsi Jambi langsung mengundang Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk menjadi narasumber.

“LHKPN yang disampaikan kepada KPK RI ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggara negara dalam mentaati asas–asas penyelenggaraan negara yang bebas dari praktik korupsi dan perbuatan tercela lainnya, serta membangun integritas pribadi penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya,” ungkap Sekda.

“Pelaporan LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN ini juga merupakan salah satu cara dalam melakukan pencegahan korupsi yang sedang gencar–gencarnya dikampanyekan oleh KPK RI. Untuk itu saya berharap, para pejabat dan wajib lapor LHKPN di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, ke depannya lebih patuh dalam melaporkan harta kekayaannya,” sambung Sekda.

Dianto mengungkapkan, berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, pejabat Pemerintah Provinsi Jambi yang wajib melaporkan LHKPN kepada KPK RI berjumlah 276 orang, sedangkan pejabat yang baru melaporkan LHKPN baru berjumlah 69 orang atau baru sekitar 25 persen.

“Persentase ini masih sangat jauh dari sekali dari harapan kita semua, terhadap kepatuhan pejabat negara yang harus melaporkan harta kekayaannya kepada KPK RI, karena laporan ini sifatnya wajib untuk semua pejabat negara, baik itu ASN, anggota TNI, anggota POLRI dan anggota dewan,” ungkap Sekda.

Lebih lanjut, Sekda menegaskan, kepada seluruh pejabat Pemerintah Provinsi Jambi harus secepatnya melaporkan LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN paling lambat tanggal 31 Oktober 2018. Jika belum melaporkan LHKPN sampai tanggal yang telah ditentukan, maka pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) mulai bulan November 2018 akan ditunda sampai yang bersangkutan menyelesaikan LHKPN.

“Sekali lagi saya tekankan kepada seluruh pejabat untuk segera melaporkan LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN. Bagi yang belum melaporkan, maka saya perintahkan kepada Kepala BKD Provinsi Jambi dan Inspektur Daerah Provinsi Jambi untuk menghentikan TPP yang bersangkutan mulai awal November 2018 nanti, dan akan bisa dicairkan bila sudah melaporkan LHKPN,” tegas Sekda.

Dianto mengharapkan, melalui sosialisasi yang dilaksanakan hari ini, tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN pada Pemerintah Provinsi Jambi akan meningkat diatas angka 90 persen yang berarti tingkat kepatuhan sudah tinggi, seperti Polda Jambi yang mencapai angka 98 persen.

“Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pejabat Pemerintah Provinsi Jambi dalam menyampaikan pelaporan LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN,” pungkas Sekda.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, H Husairi SIP ME menyampaikan, sosialisasi LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN ini sesuai dengan rencana aksi program pemberantasan korupsi yang terintegrasi oleh Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2018.

“Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, sampai saat ini masih sedikit yang melaporkan LHKPN kepada KPK RI. Hal ini dikarenakan, masih kurangnya pemahaman para wajib lapor menggunakan aplikasi e-LHKPN dalam menyampaikan laporan harta kekayaannya,” ujar Husairi.

“Untuk itu tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman terkait aplikasi e-LHKPN, agar para wajib lapor di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dapat mengimplementasikan penggunaan aplikasi e-LHKPN dalam menyampaikan laporan harta kekayaannya,” lanjut Husairi.


Penulis: Anton
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments