Selasa, 17 Mei 2022

Pemprov Jambi Komitmen Perangi Korupsi, Sekda: Tim Inspektorat Awasi Mulai Perencanaan

Rabu, 10 Oktober 2018 | 22:05:08 WIB


Sekda Provinsi Jambi M Dianto saat memberikan keterangan pers usai menghadiri Rapat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Tingkat Nasional 2018 yang berlangsung di Grage Hotel Bengkulu
Sekda Provinsi Jambi M Dianto saat memberikan keterangan pers usai menghadiri Rapat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Tingkat Nasional 2018 yang berlangsung di Grage Hotel Bengkulu / Humas Pemprov Jambi

JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen untuk menghindari dan memerangi praktik korupsi pada proyek-proyek pembangunan di Jambi. Salah satu langkahnya yakni dengan melakukan pengawasan khusus dari mulai tahapan perencanaan hingga proses pembangunan.

Ketegasan ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Drs. H. M. Dianto, MSi, usai mengikuti Rapat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Tingkat Nasional 2018 yang berlangsung di Grage Hotel Bengkulu. Dianto mengatakan, nantinya pengawasan khusus ini dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jambi.

Dijelaskan Dianto, untuk menjalankan pengawasan tersebut, Pemprov Jambi telah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan kepolisian dan kejaksaan, hingga kabupaten/kota.  

“Jadi nantinya Inspektorat akan melakukan pengawasan mulai tahapan perencanaan hingga pembangunan,” tegas Dianto.

Dijelaskan Dianto, langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen Pemprov Jambi dan sesuai arahan Menteri untuk menghindari praktik korupsi pada proyek pembangunan. Dengan pengawasan ketat, diharapkan sejak awal bisa dihindari adanya titipan proyek atau lainnya yang menjadi sumber korupsi.

Dianto menegaskan, laporan yang harus ditindaklanjuti berdasar hasil pemeriksaan dapat selesai sebelum 60 hari untuk selanjutnya dilaporkan ke Irjen Kemdagri. Untuk itu, ia meminta Inspektorat harus kuat, mulai dari Sumber Daya Manusianya, fasilitas dan pembiayaan. “Sehingga Inspektorat dapat bekerja secara optimal," ujar Dianto.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo menegaskan, sinergitas program pemerintah pusat dengan daerah dapat memperkuat infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial.

"Tiga area perubahan aspek kelembagaan agar APIP independen dan objektif tidak gamang dan takut dimutasi oleh kepala daerahnya, sehingga hasil pengawasannya berkualitas,” ujarnya.

Selain itu, aspek anggaran harus diperkuat agar APIP dapat membiayai kegiatan pengawasan yang dibutuhkan secara memadai. Kemudian aspek sumber daya baik dari segi jumlah dan kualitas juga harus dimaksimalkan agar mandat pengawasan yang diberikan dapat dilaksanakan secara baik.

Mendagri menambahkan, pelaksanaan pembangunan dengan tata kelola harus lebih fokus memetakan area rawan korupsi. “Perencanaan yang matang dan dicermati inspektorat, dana hibah dan bansos, pajak dan retribusi daerah (penerimaan daerah), pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan dan perjalanan dinas harus menjadi fokus," kata Tjahjo.

Tjahjo juga meminta APIP diperkuat agar menjaga integritas dan profesionalisme serta mengubah cara pandang bahwa elektabilitas APIP dilihat bukan dari banyaknya temuan yang diperoleh, namun dilihat dari beberapa banyak pendampingan yang dilakukan APIP untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Kemudian, mendorong perangkat daerah untuk membangun sistem pengendalian yang andal dan mengawal perangkat daerah dalam pencapaian SPIP level III pada tahun 2019.


Penulis: Rina
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments