Rabu, 16 Oktober 2019

Pembangunan dan Pelestarian Benda Cagar Budaya


Minggu, 26 Agustus 2018 | 22:00:59 WIB


/ istimewa

SALAH satu tolok ukur tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari tinggalan benda cagar budayanya. Benda cagar budaya biasanya merupakan benda yang dihasilkan oleh sekelompok orang atau komunitas yang menyangkut hasil karya budaya sesuai dengan zamannya. Masyarakat menyebutnya dengan bermacam-macam sebutan, antara lain benda kuno, benda antik, benda purbakala, monumen, peninggalan arkeologi (archaeological remains), atau peninggalan sejarah (historical remains).

Istilah Benda Cagar Budaya (BCB) mulai dipakai sejak tahun 1992, yaitu dengan adanya Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, yang kemudian pada tahun 2010 telah direvisi dengan terbitnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya. Menurut pada pasal 5 undang-undang tersebut disebutkan bahwa benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria: a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih, b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Adapun dalam pasal (6) disebutkan bahwa Benda Cagar Budaya dapat:
a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Tinggalan benda cagar budaya dapat memberikan gambaran tentang tingkat-tingkat kemajuan dalam kehidupan sosial ekonomi, penguasaan teknologi, kehidupan religi, dan lain-lain. Kurangnya apresiasi terhadap benda cagar budaya menjadi salah satu faktor semakin tingginya ancaman seperti pencurian, perusakan, dan pemalsuan terhadap benda cagar budaya.  

Kondisi tersebut diperparah dengan keadaan ekonomi masyarakat yang minim dan lemahnya penegakan hukum. Arkeolog dari Universitas Indonesia, Hariani Santiko, mengungkapkan, masyarakat secara umum masih kurang mengerti dan menghargai arti penting dari benda-benda cagar budaya tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh minimnya sosialisasi terkait benda cagar budaya dan arti pentingnya. Masyarakat sekitar juga dapat menjadi berjarak dengan situs atau benda cagar budaya tersebut karena perbedaan zaman dan kultur.  

Cagar Budaya Dalam Kehidupan Masyarakat

Artikel ini akan membahas tentang strategi pemanfaatan Benda Cagar Budaya yang berbasis pelestarian berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat luas. Secara implemantasinya akan menekankan pada pentingnya mempedulikan masyarakat lokal di sekitar situs untuk terlibat secara penuh dan positif dalam pengelolaan warisan budaya dengan cara memberdayakan kemampuan mereka.

Pemberdayaan merupakan sebuah konsep yang sedang trend dalam masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini menurut Chambers (1995), mencerminkan paradigma baru pembangunan, yaitu yang bersifat “people-centered, participatory, empowering, dan sustainable” (Wibowo, dkk, 2003: 6).

Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (safety net), yang pemikirannya belakangan ini lebih banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari hal-hal yang antara lain oleh Friedman (1992) disebut alternative development, yang menghendaki “inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality, and intergenerational equity” (Wibowo, dkk, 2003: 7).

Memberdayakan masyarakat dalam upaya pelestarian benda cagar budaya adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang tinggal di daerah sekitar benda cagar budaya. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (opportunieties) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.

Pemberdayaan ini bukan hanya meliputi penguatan individu masyarakat, tetapi juga pranata-pranata. Menanamkan nilai-nilai budaya, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan lembaga-lembaga sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pelestarian benda cagar budaya serta peranan masyarakat di dalamnya.

Untuk mencapai tujuan ideal strategi pelestarian benda cagar budaya pada masyarakat ini, kita perlu juga menganalisis SWOT karena kita harus melihat secara cermat permasalahan dasar yang sedang dihadapi oleh masyarakat yang bersangkutan. mereka sangat penting dilakukan guna menentukan langkah perencanaan dan penerapan pelaksanaan program pemberdayaan. Dengan demikian, apabila dilakukan pelestarian benda cagar budaya, masyarakat dilibatkan secara penuh. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats).

Sumber: M. Ali Surakhman, Jurnal BPCB Jambi 2015 “Politik Pembangunan dan Pelestarian Benda Cagar Budaya”


Penulis: M. Ali Surakhman
Editor: Herri Novealdi



comments