Jumat, 22 November 2019

Officialdom, Kerajaan Pejabat Partikular


Senin, 22 Oktober 2018 | 14:13:32 WIB


/

MENYONGSONG era baru pada tatanan pemerintahan open government merupakan tahap awal dalam mengembangkan perbaikan  birokrasi pemerintahan Indonesia. Pengembangan birokrasi adalah suatu bentuk gambaran untuk melangkah ke arah moderenisasi pemerintahan.

Pemerintahan open government merupakan paradigma modern yang mana mewujudkan keterbukaan pemerintah. Karena dewasa ini pemerintahan daerah di seluruh wilayah masih mengembangkan pemerintahan good governance sebagai acuan.akan tetapi untuk menuju paradigma pemerintahan open government pemerintahan daerah yang ada di seluruh wilayah di Indonesia saja belum cakap untuk menerapkan pelaksanaan good governance.

Implementasi good governance pada nyatanya saat ini hanya segeletir pemerintahan yang menerapkan dengan kesesuaiannya pada sistem tersebut. Kebanyakan secara realitanya birokrasi yang berada di bawah naungan instansi pemerintahan yang seharusnya melaksanakan pelaksanaan good governance untuk kepentingan bagi pelayanan yang baik bagi masyarakat ternyata masih terbilang cukup rendah. Ini karena kebanyakan birokrasinya hanyalah untuk kepentingan mereka semata.maka tak heran jika suatu sistem good governance  hanyalah dijadikan sampul saja sebagai acuan kepada rakyat bahwasanya peraturan pertauran dan sistem sistem tersebut adalah sebuah sistem yang baik.

Sehingga rakyat merasa bahwasanya langkah pemerintah merupakan hal yang cukup hebat dengan menerapkan sistem pemerintahan baru yang lebih memberikan harapan baru yang hebat.

Harapan baru yang diharapkan rakyat pada beberapa dekade ini nyatanya hanyalah sebuah harapan nan jauh yang tak pernah berbuah manis. Beribu banyaknya bentuk promosi-promosi dari para dewan dan segala instansi pemerintahan untuk membangun pemerintahan untuk kepentingan rakyat ternyata hanyalah sebatas kata tanpa sebuah realita.

Dari begitu banyaknya para birokrat yang duduk di jabatan negara hanyalah segelintir para birokrat yang bekerja untuk kepentingan para rakyat. Selainnya hanyalah untuk kepentingan sendiri, golongan ataupun organisasi. Sehingga tidak mengherankan bahwa kenetralitasan para birokrasi dan pejabat negara hanyalah sebuah aturan yang tertulis dalam undang undang, dan implementasinya dari aturan tersebut  nepotisme tetap dimana mana. Sehingga tak heran bahwa pemerintahan layaknya sebuah kerajaan yang didirikan untuk menampung para anggota kerajaan dan para pendukung raja.

Dalam buku biriokrasi dan politik indonesia karangan Prof. Dr. Miftah Thoha, MPA bahwasanya Karl Marx berpendapat  negara itu bukan mewakili kepentingan umum. Tidak ada kepentingan umum itu, yang ada hanyalah kepentingan partikular yang mendominasi kepentingan partikular lainnya.

Kepentingan partikular yang memenangkan perjuangan kelas sehingga kelas yang dominan itulah yang berkuasa. Apa yang dikatakan Karl Marx itulah realita dan faktanya yang ada di birokrasi dan pemerintahan sekarang ini. Sehingga tidak mengherankan apabila banyak sebuah sistem baru yang lahir dengan harapan dapat mengubah pemerintahan yang lebih baik lagi.

Tetapi nyatanya itu adalah sebuah kemasan saja yang mengatakan bahwasanya sistem dapat menghilangkan dan mengubah sebuah birokrasi ke arah yang lebih baik. Nyatanya nepotisme dan korupsi tetap terjadi pada dewasa sekarang ini. Mereka yang duduk di ranah pemerintah berupaya mengusai sistem supaya kepentingan para golongan dapat terealisasikan dengan baik. Sehingga tak jarang beberapa individu yang tidak sejalan dengan kepentingan mereka akan tersingkirkan dan terbuang.

Berbeda pendapat dengan Karl Marx. Hegel berpendapat bahwasanya administrasi negara (birokrasi) sebagai suatu jembatan yang menghubungkan jembatan antara negara (pemerintah) dengan masyarakatnya. Apa yang dikatakan Hegel tersebut merupakan sebuah sistem yang memang bagus untuk dilaksanakan dan diterapkan di kalangan pemerintahan saat sekarang ini.

Karena pada dasarnya para pejabat pemerintah itu duduk dengan nyaman di singgasana istana  merupakan untuk kepentingan para rakyat, yang mana diberi tanggung jawab untuk memberikan perubahan yang baik bagi masyarakat. Sehingga dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Bukan sebagai pejebat yang menindas dan membuat rakyat sengsara akibat para partikular yanng mementingkan para kelompok dan golongan saja.

Dari dua pendapat para ahli tersebut dapat kita tarik sebuah kenyataan bahwasanya kedua teori memang telah berlaku dan teralesasikan. Pendapat si Hegel berlaku dan terlaksana dalam sebuah surat yang tertulis yang mana tercantum dalam UU N0 5 Tahun 2014 pasal 1 ayat 5 bahwasanya manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Di dalam undang undang tersebut sudah jelas bahwasanya para birokrasi adalah para anggota yang harus netral dimana tidak adanya keberpihakan kepada golongan siapapun, baik itu parpol, Ormas ataupun yang lainnya.

Teori Karl Marx yang mengatakan bahwasanya negara hanyalah untuk kepentingan para partikular tersebut adalah teori yang memang membuktikan kebenarannya. Di setiap ada keperluan dalam setiap urusan di pemerintahan rata-rata dari pejabat birokrasi akan lebih mementingkan orang yang lebih cenderung memiliki kedekatan dengan para pejabat tersebut.

Karena pada dasarnya nepotisme untuk kepentingan para pejabat negara tersebut memang begitu sulit untuk dihilangkan. Dari masa ke masa nepotisme tidak pernah berhenti-henti bahkan semakin banyak dengan cara yang lebih bermacam-macam. Dan kedua teori tersebut membuktikannya dalam sudut pandangnya masing masing.

Teori Hegel dilaksanakan dalam konsep aturan birokrasi tetapi di dalam pelaksanaanya teori Karl Marx lah yang dipakai para birokrat.

Tak mengherankan bahwasanya kerajaan para pejabat di dalam suatu negara terus menerus terjadi sebab para pejabat negara ketika duduk di singasana istana. Mereka merasa nyaman dan sukses. Karena seolah-olah ketika mendapat kekuasaan yang begitu lebih mereka enggan melepas kenyamanan tersebut sehingga mereka akan tetap terus mempertahankan kenyaman mereka. Sehingga tak mengherankan banyak para calon pejabat menghalalkan segala bentuk cara apapun untuk duduk nyaman di kursi kerajaan negara tersebut.

Dari banyak permasalah tersebut maka seharusnya generasi muda ke depannya jangan sampai lagi mereka mengambil kursi jabatan sebagai upaya untuk mendapatkan kenyamanan dan kepentingan sendiri.

Solusi yang memang perlu untuk kita bangun dalam menghilangkan prosesi kerajaan pejabat para penguasa yaitu dengan memberikan didikan hukum dan moral pada setiap pendidikan yang ada di seluruh wilayah.dan juga merubah beberapa aturan aturan yang bisa membudidayakan para pejabat untuk menjadi para penguasa yang semau maunya demi kepentingannya.

Karena pada dasarnya kebanyakan hukum yang digunakan pada saat ini merupakan produk para kolonial dimana aturan tersebut kebanyakan adalah untuk memberikan kenyaman para penguasa. Dan terakhir menjadikan pancasila sebagai pedoman utama dalam bertindak dan berbuat. Harapannya dari beberapa solusi tersebut dapat memberikan dampak yang cukup positif bagi birokrasi Indonesia ke depan.

Dapat disimpulkan bahwasanya teori Karl Marx dan Hegel memberikan gambaran bahwasanya suatu konsep negara kebanykan digunakan apabila teori tersebut dapat memberikan keuntungan bagi para pemegang kekuasaan. Teori Hegel digunakan pada sebuah konsep yang dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat sejatinya birokrasi itu baik.

Akan tetapi para pejabat mengaplikasikan pelaksanaan dari teori Karl Marx yang menjadikan penguasa hanyalah untuk kepentingan mereka sendiri, bukan untuk kepentingan umum ataupun mhasyarakat. Sehingga tak mengherankan bahwasanya para masyarakat harus diberikan pendidikan hukum dan moral sebagai pengetahuan untuk mereka agar kedepannya dapat lebih memilah mana kepentingan yang perlu didahulukan dan diprioritaskan.

*) Penulis adalah mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi anggota Rispen Bidang Riset dan Pengembangan


Penulis: Fathul Yasin
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments