Kamis, 22 Agustus 2019

Selimut Kabut Pengelolaan Cagar Budaya Jambi


Minggu, 14 Oktober 2018 | 11:44:47 WIB


Salah satu bangunan di kawasan Komplek Percandian Muara Jambi
Salah satu bangunan di kawasan Komplek Percandian Muara Jambi / M Ali Surakhman/metrojambi.com

Oleh: M. Ali Surakhman *)

 

BEBERAPA waktu lalu dilaksanakan diskusi peluncuran buku “Kembali Menjadi Bangsa Maritim: dan “ Sri Budha” yang dikarang sejarahwan Wenri Wanhar, sekaligus memperingati Hari Maritim Nasional, di pelataran Candi Kedaton, kawasan percandian Muara Jambi. Kegiatan itu dihadiri para jurnalis, arkeolog, budayawan serta staf ahli Kementerian Maritim dan pihak Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur.

Dalam kesempatan itu penulis sempat berdiskusi dengan mantan Kepala BPCB Jambi yang juga arkeolog kawakan, Muhammad Ramli, tentang isu abadi kawasan candi Muaro Jambi dalam menuju World Heritage UNESCO.

Menurut Ramli, mesti butuh kajian kajian dalam berbagai aspek. Tidak menjadi World Heritage pun kawasan Candi Muaro Jambi sudah dikenal dunia.Yang terpenting adalah bagaimana pemanfaatan kawasan percandian Muaro Jambi, memberi kontribusi positif bagi semua pihak. Terutama masyarakat setempat, baik sosial, ekonomi maupun pembangunan kebudayaan.

Untuk itu dibutuhkan peran serta semua pihak. Terutama pemerintah daerah mesti segera membuat perda tentang kawasan percandian ini. Yang berhak mengusulkan kawasan Candi Muaro jambi masuk menjadi World Heritage UNESCO, adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan Pemerintah Provinsi Jambi, bukan BPCB Jambi.

Ada beberapa hal penting yang mesti segera dilakukan di antaranya: Mengukuhkan kawasan percandian Muarajambi sebagai Kawasan Cagar Budaya nasional yang dilindungi oleh Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010, Menetapkan kawasan budaya ini sama sebagai Kawasan Strategis Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Menerbitkan payung hukum bagi pelestarian kawasan percandian Muara Jambi sebagai kawasan wisata sejarah terpadu, menghentikan semua aktivitasnya yang mengancam kelestarian situs dan merehabilitasi semua kerusakan yang telah terjadi.

Dalam refleksi pemikiran penulis, seandainya sebuah cermin besar diletakkan di arena diskusi, cermin itu dipakai sebagai media refleksi terkait dengan pengelolaan BCB selama ini. Apa yang sudah dilakukan terhadap Benda Cagar Budaya (BCB)? Mengapa pelestarian dan pemanfaatan BCB selalu dipertentangkan dan seringkali berbuah konflik? Mengapa masih saja terjadi sekat-sekat di antara pihak pengelola BCB? Mengapa masyarakat masih kesulitan mengakses manfaat BCB? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu bisa mengalir begitu saja, keluar dari mulut praktisi, rekan-rekan LSM, dan para ahli. Namun kita mungkin akan terperangah ketika dihadapkan pada pertanyaan bodoh : apakah sebenarnya BCB itu?

Pertanyaan itu sederhana. Tapi jadi aneh ketika para pakar dan praktisi pelestari BCB mempunyai perspektif yang berlainan terhadap objek yang digelutinya. Perbedaan perspektif tersebut jelas akan berdampak pada perlakuan kita pada BCB. Seperti contoh persoalan jagad Jawa di Borobudur, sengketa tanah di Situs Dieng, gardu pandang di Sangiran, pengembangan pariwisata Candi Plaosan, revitalisasi Taman Sari, dan alih fungsi Ambarukmo, merupakan beberapa cermin retak yang memperlihatkan betapa perbedaan perspektif itu telah menimbulkan kebingungan-kebingungan para pihak yang terkait dengan pengelolaan BCB.

Selama ini pemerintah dan sebagian besar dari kita memandang BCB sebagai sumberdaya. Layaknya sumberdaya alam, BCB pun bisa dieksploitasi untuk berbagai kepentingan. Di dalam UU 5/1992 tentang BCB memang disebutkan bahwa BCB yang merupakan benda buatan manusia yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dapat dimanfaatakan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Dengan begitu menjadi jelas, bahwa BCB adalah sebuah entitas atau wujud yang diperlakukan betul-betul sebagai ‘benda mati’.

Realitas itu ternyata sangat berbeda dengan pemahaman sebagian besar kita. Pemahaman kebanyakan memahami BCB lebih sebagai sebuah simbol yang memiliki ragam makna ketimbang hanya sebagai benda mati semata. Selain BCB itu memiliki nilai sejarah dan kultural yang melekat pada dirinya, ia juga selalu dimaknai berbeda dari generasi ke generasi, karena pada hakekatnya BCB adalah sebuah warisan budaya.

Bahkan dalam satu generasi, makna tersebut bisa sangat beragam. Di sinilah ironisnya. Di dalam hati para pihak mengakui bahwa BCB itu kaya makna, namun dalam praktiknya mereka tak menyadari bahwa BCB tersebut telah dieksploitasi untuk kepentingan-kepentingan ekonomi semata.

Borobudur, misalnya, diperlakukan pemerintah sebagai monumen mati (dead monument) dalam pengertian bahwa BCB tersebut telah ditinggalkan oleh pembuat dan masyarakat pendukungnya. Ketika Candi Borobudur divonis sebagai monumen mati, maka UU 5/1992 dan PP 10/1993 sebenarnya tidak memperbolehkan BCB tersebut digunakan untuk kegiatan keagamaan. Kaum Budhis cukup kesulitan ketika hendak menjadikan Candi Borobudur untuk kegiatan mereka.

Namun di sisi lain, karena BCB tersebut dipandang sebagai sumberdaya, pemerintah tak ragu untuk menjadikan BCB sebagai “mesin” yang dapat menghasilkan uang, yakni melalui sektor pariwisata. Nilai kultural dan kesakralan Borobudur pun tenggelam di antara hiruk-pikuk pedagang asongan, tertimbun ratusan kakilima, dan samar tertutup hotel mewah yang dibangun pihak pengelola.

Pemerintah secara sepihak seringkali potong kompas untuk mentransformasikan BCB yang bernilai kultural tinggi menjadi sumberdaya ekonomi, tanpa mengindahkan nilai-nilai serta kepentingan-kepentingan yang lain. Sebagai sebuah karya manusia, BCB bukanlah merupakan wujud yang mati, melainkan memiliki nilai-nilai tertentu dan mencerminkan gagasan dari masyarakat pendukungnya di masa lalu.

Nilai-nilai tersebut merupakan modal karena dapat diambil hikmahnya untuk pegangan generasi-generasi penerusnya. Demikian pula ketika BCB itu pindah kepemilikan ke generasi berikutnya, maka pemaknaannya pun mengalami perubahan sesuai dengan konteks sosialnya. Jadi, letak sumberdaya bukan pada bendanya, tapi pada manusia yang memaknainya.

Dari pemahaman akan arti BCB tadi, menurut penulis, pelestarian dan pemanfaatan BCB dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, mengembalikan kepada kondisi awal agar dapat diketahui nilai-nilai asli yang dikandung. Kedua, memperbaiki kondisi yang ada agar nilai-nilai kultural dan historisnya dapat diapresiasi oleh pengamat pada masa kini. Ketiga, menyiapkan settingbaru agar dapat mengapresiasikan dirinya sesuai dengan jamannya.

Cara pertama dapat dikatakan sudah biasa dilakukan oleh pemerintah, terutama terhadap objek monumen mati seperti candi melalui proyek pemugaran. Sangat berbeda dengan cara pertama, kedua cara lainnya dapat dikatakan lebih sulit. Selain harus mempertahankan keaslian, cara kedua dan ketiga harus didahului dengan studi yang komprehensip untuk mengungkap terlebih dahulu nilai-nilai kultural dan historis serta kepentingan-kepentingan publik sekarang. 

Apabila kita benar-benar mau bercermin pada kasus Borobudur, Dieng, Plaosan, dan lain-lain, sebenarnya upaya pelestarian pemanfaatan BCB jauh akan lebih mudah. Sebelum upaya-upaya pelestarian dan pemanfaatan BCB dilakukan, semua pihak yang terkait (pemerintah, akademisi, dan masyarakat) hendaknya sama-sama memahami terlebih dahulu bahwa BCB bukanlah sumberdaya yang bisa diperlakukan sekehendak hati. Perspektif inilah yang diharapkan mampu mengakomodasi beragam kepentingan dalam pengelolaan BCB sehingga bisa bermanfaat bagi sebanyak mungkin pihak.

Dalam hal ini kita banyak berharap kepada BPCB Jambi, sebagai institusi yang bertangungjawab pada Benda Cagar Budaya dalam kawasan kerjanya, untuk betul betul memberi informasi, sosialisai, dan tindakan nyata kepada masyarakat terkait pelestarian Cagar Budaya di Jambi, yang selama ini terkesan tertutup, dan pemerintah daerah untuk segera membuat perda tentang Cagar Budaya, agar pengelolaan BCB tidak selalu diselimuti kabut.

 

*) Budayawan, sejarahwan, tinggal di Jambi


Penulis: M. Ali Surakhman
Editor: Herri Novealdi



comments