Senin, 16 September 2019

Agama dan Politik dalam Ruang Publik


Kamis, 25 Oktober 2018 | 10:42:46 WIB


/

SALAH satu aspek penting kalau tidak dapat dikatakan yang terpenting dalam kehidupan dan penghidupan komunitas manusia tertentu adalah masalah kepercayaan atau keagamaan yang mereka anut.

Kepercayaan atau keagamaan yang mereka yakini sesungguhnya merupakan sarana untuk menciptakan kedamaian, ketenangan, kepedulian, keharmonisan dan lain sebagainya dalam rangka terwujudnya kehidupan yang layak dan sejahtera bagi manusia yang bersangkutan.

Sebaliknya, kemarjinalan terhadap agama atau keyakinan yang mereka percayai, dapat dipastikan bahwa dalam kehidupan bagi manusia yang demikian itu senantiasa tidak ada keseimbangan serta untuk membangun kepercayaan pada diri sendiri sulit dapat terwujud termasuk membangun kepercayaan terhadap pandangan orang lain kepada dirinya sehingga sulit melakukan kerjasama yang baik.

Ajaran keagamaan selalu mengandung konsep-konsep tentang kebenaran yang menjadi pedoman hidup bagi penganutnya. Ketaatan keagamaan yang mereka anut senantiasa kehidupannya penuh dengan kestabilan, kedamaian dan kebahagian yang ditandai dalam pergaulan dimana interaksi dan reaksinya disinari nilai-nilai kejujuran.

Pemaknaan kejujuran dalam keagamaan kelihatannya merupakan keutamaan dalam rangka menciptakan kestabilan, kedamaian dan kebahagian melalui suatu tindakan baik yang berkaitan dengan interaksi dan reaksi sesama manusia maupun dengan lingkungan sekitarnya. Kejujuran dalam keagamaan senantiasa diperlukan untuk menyadarkan kita bahwa komponen-komponen lain itu adalah memiliki keterkaitan satu sama lain termasuk diri kita sendiri.

Sebagai mahkluk social, manusia tentu tidak dapat hidup sendiri. Tentunya kita akan berhadapan dengan keterbatasan kemampuan yang dimiliki tiap-tiap orang. Oleh karena itu, manusia perlu berinteraksi dengan yang lain. Interaksi antara individu dengan individu, interaksi antara individu dan kelompok, interaksi kelompok dengan kelompok, agar berlangsung dengan serasi dan harmonis maka harus diatur oleh suatu aturan yang merupakan nilai moral yang disepakati komunitas manusia tersebut.

Peraturan-peraturan yang hidup dimasyarakat, seindah apapun konsepnya, tidak akan maujud, ditaati dan dipatuhi segenap anggota masyarakat jika tanpa adanya sebuah institusi yang memiliki validitas dalam power and authority untuk memberlakukan aturan-aturan tersebut yang siapapun akan terkena sanksi jika dia melakukan pelanggaran. Sampai saat ini, hanya ada satu institusi yang memiliki kapasitas dalam hal yang telah dinyatakan diatas, adalah apa yang disebut dengan negara. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. (Mirriam Budiardjo, 1989:9).

Dalam kehidupan bernegara, bidang politik sangat diperlukan. Namun semua ilmu yang berhubungan dengan politik tidak dapat dipisahkan dengan ilmu dan konsep agama yang telah ada. Dapat dikatakan bahwa politik berbuah dari hasil pemikiran agama agar tercipta kehidupan yang harmonis dan tentram dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini disebabkan, pertama, oleh sikap dan keyakinan bahwa seluruh aktivitas manusia, tidak terkecuali politik, harus dijiwai oleh ajaran-ajaran agama. Kedua, disebabkan oleh fakta bahwa kegiatan manusia yang paling banyak membutuhkan legitimasi adalah bidang politik dan hanya agamalah yang dipercayai mampu memberikan legitimasi yang paling menyakinkan karena sifat dan sumbernya yang transcendent.

Menurut Prof. DR. Miftah Thoha, MPA, Selama ini moral selalu dikesampingkan tidak menjadi perhatian yang saksama dalam birokrasi pemerintah, hanya digunakan sebagai pelengkap permainan sumpah jabatan saja. Ketika birokrasi melakukan sumpah jabatan bagi pejabatnya, maka disusunlah rangkaian kalimat sumpah jabatan yang memuat perintah yang bersumber dari moral. Akan tetapi setelah sumpah jabatan diucapkan dan pejabat birokrasi pemerintah mulai memangku jabatannya, sumpah tersebut mudah untuk dilupakan. Ini dapat diartikan bahwa semua ilmu politik merupakan bentuk nyata dari penggunaan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad setelah pindah ke Madinah lalu menyusun kontrak sosial politik yang dikenal dengan nama Piagam Madinah. Salah satu warisan budaya yang sangat fenomenal yang diwariskan Nabi Muhammad adalah komunitas politik religius yang berpusat di Madinah yang terus dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi dengan berbagai inovasi dan deviasinya. Di Barat pun tak jauh berbeda. Negara Vatikan meskipun sebagai institusi moral-keagamaan, tak pernah lelah memberikan perhatian dan pesan moral pada kehidupan politik ketika politik dinilai telah merendahkan derajat kemanusiaan dan menjadi sumber perang. Jadi, agama dan politik tidak mungkin dipisahkan. Para biksu Buddha di Thailand pun sekali-sekali terlibat dalam gerakan politik dengan membawa pesan moral keagamaan.

Diskusi agama dan politik adalah diskusi yang sangat panjang sejak politik dikenalkan oleh Aristoteles, bahkan hingga saat ini. Kita akan dihadapkan kepada perdebatan klasik melihat bahwa sebenarnya apakah agama dan politik memiliki hubungan integralistik atau parsialistik. Setidaknya ada tiga paradigma memandang agama dan politik. Pertama, paradigma integralistik. Paradigma ini melihat bahwa politik bagian dari misi agama dan agama bagian misi politik. Antara keduanya sama-sama sebagai sumber pokok pengendalian sosial yang disebut religiopolitik. Konsep ini melihat tidak ada pemisahan antara agama dan politik atau Negara. Kedua, paradigma simbiotik. Pada sisi ini melihat hubungan agama dan politik berbeda namun pada posisi saling membutuhkan yang bersifat resiplokal. Dalam konteks ini Negara membutuhkan agama sebagai pengendali sosial warga negara, sebaliknya agama membutuhkan negara untuk menciptakan kelestarian agama. Ketiga, paradigma sekuralistik. Bahwa paradigma ini melihat antara agama dan politik memiliki ruang yang berbeda sehingga jelas pemisahan antar keduanya. Paradigma ini memandang Negara sebagai urusan publik sedangan agama adalah sebagai kegiatan religius masing-masing individu sehigga tidak ada intervensi dalam pandangan dikotomis ini.

Dalam wacana besar pemikiran Islam, terdapat dua kubu yang seringkali kontraproduktif dalam memahami secara menyeluruh bagaimana aspek-aspek agama (Islam) dapat mewarnai setiap kehidupan sosial-politik dalam masyarakat. Mereka yang berdiri dalam perspektif legal-formal, berkeyakinan bahwa Islam dan politik atau agama dan negara adalah dua entitas yang bersatu, melekat, tak mungkin dipisahkan satu dan lainnya. Paling tidak, dalam bahasa kalangan muslim moderat ia setidak-tidaknya “saling menguatkan” atau “saling mempengaruhi” sehingga konsep Islam sebagai agama dan politik atau negara sebagai bagian dari kehidupan sosial keduanya memiliki keterikatan secara erat dan sulit terpisahkan. Berbeda terbalik dengan sebagian muslim yang berpandangan liberalis-sekuler yang dalam kondisi apapun, agama tetap menempati ajaran yang diyakini bersifat pribadi, individual dan subjektif sehingga tidak bisa masuk secara simultan dalam kehidupan sosial-politik yang bersifat publik. Agama dan politik menurut keyakinan ini jelas terpisah karena keduanya bermain dalam dua wilayah yang berbeda.

Di Indonesia, para founding fathers telah terlebih dahulu membicarakan dan mendiskusikan persoalan-persoalan terkait bagaimana hubungan agama dan politik dalam eksistensinya membangun sebuah negara Indonesia yang bersatu dalam ideologi negara Pancasila. Dulu, ada M Natsir yang mewakili kecenderungan legal-formal yang menganggap bahwa Islam dan politik atau agama dan negara merupakan kesatuan yang wajar (holistic nature) yang tak mungkin dipisahkan. Natsir senada dengan seorang orientalis ternama H.A.R Gibb yang menyatakan bahwa, “Islam is indeed much more than a system of theology, it is a complete civilization”. Gibb menilai bahwa ajaran Islam itu holistik, mencakup seluruh dimensi kehidupan sosial-politik bahkan peradaban. Disisi lain, M.Natsir berhadapan dengan pemikir sekular-liberal, Soekarno yang justru mengadvokasi bahwa Islam sebagai agama harus terpisah dari negara atau politik. Mengacu kepada pemikiran seorang muslim liberal, Abd al-Raziq dalam karya kontrovesialnya “al-Islam wa ushul al-hukm” menganggap bahwa Islam di Indonesia seharusya tidak bercampur aduk dengan urusan-urusan negara atau politik. Namun demikian, ditengah ekspektasi umat muslim di seluruh dunia mengenai ajaran-ajaran Islam yang humanis, damai dan membumi yang tertuang dalam proyeksi besar Islam rahmatan lil ‘alamin bisa jadi bahwa pemisahan secara tegas soal Islam dan politik dalam wacana pemikiran dan aksi sosial justru malah terbentur oleh semakin menguatnya the return of religion yang semakin banyak mengisi berbagai ruang publik.

Sekalipun pengakuan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menempati urutan pertama dalam Pancasila sebagai ideologi negara, tapi hubungan antara negara dan agama di Indonesia belum juga jelas, bahkan cenderung irrasional. Karena secara formal administratif, Indonesia masuk pada negara sekuler dengan adanya lembaga tinggi negara dan mekanisme pemilu lima tahunan.

Namun dalam proses modernisasi dan demokratisasi, yang muncul adalah menguatnya berbagai isyu dan simbol agama dalam berbagai peran sosial politik, baik untuk mendapatkan maupun mempertahankan kekuasaan di dalam negara. Ironis,bila fakta kemiskinan dan pengangguran yang banyak serta hutang yang bertambah pada negara yang menjaga dan menjamin hak warganya beragama, beserta dengan anugerah alam yang kekayaannya berlimpah.

Mengapa agama-agama besar di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Hindu dan Buddha tidak berhasil membentuk Indonesia sebagai Republik yang bersih, berwibawa dan menjunjung etika politik? Apakah nilai-nilai Ketuhanan yang terkandung di dalam agama menyempit dan tidak memberi pencerahan bagi pembangunan bangsa? Politik, yang lebih menitik-beratkan pada persoalan-persoalan raihan kekuasaan yang bersifat duniawi dengan cara-cara yang seringkali keluar dari perspektif moral dan etika justru tidak dapat dibenarkan oleh pandangan agama. Oleh karenanya, agama dapat menjadi rujukan tersendiri yang dapat mengisi kekosongan dimensi-dimensi nilai-nilai dan moralitas secara pribadi sehingga politik pada akhirnya tidak melulu bersifat licik, kotor atau nirmoralitas karena nilai-nilai kebaikan yang ada dalam agama justru mampu mempengaruhi seluruh praksis politik. Atau karena kemulian nilai-nilai agama terhegemoni oleh segelintir orang atau kelompok yang menggunakan agama tidak lebih hanya untuk memberi legitimasi pada kekuasaan politik?

Penulis adalah Dosen Luar Biasa Fak. Syariah UIN STS JAMBI


Penulis: Yulfi Alfikri Noer S.IP., M.AP
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments