Jumat, 5 Juni 2020

Pemprov Jambi Harapkan Dukungan Komisi IX DPR untuk Pembangunan Kesehatan dan Ketenagakerjaan


Kamis, 01 November 2018 | 22:28:33 WIB


Asisten Pemerintahan dan Kesehatan Rakyat Setda Provinsi Jambi Apani Saharudin saat menerima kunjungan pimpinan dan anggota Komisi IX DPR
Asisten Pemerintahan dan Kesehatan Rakyat Setda Provinsi Jambi Apani Saharudin saat menerima kunjungan pimpinan dan anggota Komisi IX DPR / Humas Pemprov Jambi

JAMBI – Pimpinan dan anggota Komisi IX DPR yang melaksanakan kunjungan kerja masa Persidangan I masa sidang 2018/2019 di Provinsi Jambi, Kamis (1/11), mendengar langsung penjelasan dari mitra kerjanya dalam pertemuan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi dan instansi terkait lainnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi Drs. H. Apani Saharudin yang mewakili Pemerintah Provinsi Jambi menyampaikan harapan dukungan Komisi IX DPR RI untuk pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan yang menjadi hak dasar bagi kehidupan,

"Kami meengharapkan dukungan partisipasi terhadap kemajuan pembangunan daerah Jambi saat ini dan masa mendatang," ujar Apani.

Kehadiran Komisi IX DPR RI di Provinsi Jambi menyerap aspirasi serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan serta pelaksanaan program yang menggunakan APBN. "Kami sangat senang dan gembira atas silaturrahmi DPR RI yang datang untuk menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta dapat menggali informasi program dari ABPN di daerah," ungkap Apani.

Komisi IX merupakan alat kelengkapan DPR RI yang bersifat tetap melakukan kunjungan kerja di Provinsi Jambi dengan Ketua Komisi IX Dede Yusuf Macan Effendi, ST, M.Si. Dede Yusuf menyampaikan, kesehatan dan ketenagakerjaan menjadi ruang lingkup kerja dengan pasangan kerja Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

"Alat kelengkapan DPR RI juga dapat dikatakan sebagai komisi kesejahteraan rakyat dimana mengurusi orang-orang yang sangat butuh support atau dukungan di bidang kesehatan, tenaga kerja, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BKKBN, Badan POM, BNP2TKI, urusan hajat hidup orang banyak," jelas Dede Yusuf.

Dede Yusuf menjelaskan, urusan kesehatan menjadi anggaran terbesar keempat dari APBN. "Reses kunjungan kerja beberapa hari di Provinsi Jambi ingin mendengar masukan dari daerah mengenai kesehatan dan ketenagakerjaan," ujarnya.

Anggota yang ikut dalam kunjungan tersebut diantaranya Dr. Ribka Tjiptaning, Hj. Aliyah Mustika Ilham,SE., Nurmansyah E. Tanjung, SE., Marinus Gea, SE, M.Ak., Handayani, Drs. Ayub Khan,M.Si., dr.H.Suir Syam,M.Kes,MMR., Betti Shadiq Pasadigoe, SE, Ak, MM., Hang Ali Saputra Syah Pahan,SH., Drs. Irgan Chairul Mahfiz,M.Si., juga ikut turun Anggota DPR RI Dapil Jambi yang berada di Komisi IX yaitu H. Handayani, SKM, Drs. H. Zulfikar Achmad.

Menyikapi penyampaian aspirasi serta beberapa permasalahan dari daerah terkait pelayanan serta kendala Rumah Sakit Raden Mattaher yang disampaikan drg. Iwan Hendrawan selaku Plt Direktur, ditanggapi anggota Komisi IX  dr. H. Suir Syam, M.Kes, MMR,

"Jika rumah sakit  tidak ada pimpinan struktural maka tunggu aja kehancuran, kemandirian rumah sakit sangat penting seharusnya beberapa peraturan yang masih menjadi kendala peraturan sebaiknya segera dapat terselesaikan juga mengenai dana yang ditetapkan dengan adanya paket BPJS tersebut itu bagaimana disiasati biaya bisa mencukupi karena kalau rugi juga jadi utang dan siapa yang bisa menutupi, untuk sementara Pemda mengambil alih menunggu dana BPJS dibayarkan sementara iuran dan pengeluaran BPJS tidak cukup dan ini memang menjadi perhatian," kata Anggota Komisi IX DPR RI.

Sementara itu, Drs. H. Zulfikar Achmad, anggota Komisi IX dari Dapil Jambi menegaskan pengalaman beliau saat menjabat Bupati Bungo dua periode terkait dengan pelayanan kesehatan untuk masyarakat menjadi perhatian utama.

"Dulu saya sekolahkan 11 orang spesialis dan sekarang gubernur harus melihat langsung supaya pelayanan kesehatan membaik termasuk untuk mengetahui kesejahteraan karyawan, paramedis, dan dokter," kata H. Zulfikar.


Penulis: Mg4
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments