Kamis, 20 Juni 2019

Penyidik akan Panggil Semua Anggota DPRD Kota Jambi Periode 2009-2014


Selasa, 06 November 2018 | 21:25:09 WIB


Penyidik Kejati Jambi saat melakukan penahanan terhadap Nur Ikhwan dan Syahrial
Penyidik Kejati Jambi saat melakukan penahanan terhadap Nur Ikhwan dan Syahrial / metrojambi.com

JAMBI – Setelah menetapkan dan menahan dua tersangka baru kasus dugaan korupsi dana Bimbingan Teknis (Bintek) anggota DPRD Kota Jambi tahun 2009-2014, penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi akan segera melakukan pemanggilan saksi untuk kedua tersangka.  

Kasi Penyidikan Kejati Jambi, Imran Yusuf, mengatakan pemeriksaan saksi untuk tersangka Nur Ikhwan dan Syahrial, tengah disusun oleh tim penyidik. Dalam waktu dekat akan segera dipanggil.

Dikatakan Imran, pada pemeriksaan pertama pihaknya akan terlebih dahulu akan memanggil dari pengelola keuangan dari Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Kota Jambi. “Kita akan periksa pengelola terlebih dahulu,” kata Imran, Selasa (6/11).

Setelah itu, tim penyidik akan memanggil seluruh anggota dewan dan mantan anggota DPRD periode 2009-2014. “Semua anggota dan mantan anggota dewan yang ikut bintek akan kita panggil,” ujar Imran.

Namun Imran belum bisa memastikan kapan pemanggilan terhadap saksi ini akan dilakukan oleh tim penyidik. Karena kata dia, saat ini jadwal pemeriksaan saksi itu sedang disusun. “Sekarang jadwalnya masih disusun,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Nur Ikhwan mantan bendahara di Sekretariat Dewan Kota Jambi dan Syahrial selaku mantan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ditahan tim penyidik Kejati di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A Jambi setelah ditetapkan sebagai tersangka.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 4 miliar yang dilakukan secara bertahap setiap kegiatan Bintek anggota DPRD Kota Jambi.

Kedua tersangka dijerat diancam dengan primair Pasal 2 ayat (1) dan subsidair Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sebelumnya, kasus ini juga telah menjerat Sekretaris Dewan (Sekwan), Rosmansyah dan Kabag Keuangannya, Jumisar. Keduanya diputus bersalah dan dijatuhi dengan hukuman berbeda. Rosmansyah divonis 6 tahun penjara denda Rp 50 Juta.

Ia juga dikenakan uang pengganti Rp 1,8 miliar. Pada proses persidangan Rosmansyah, telah mengembalikan uang melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) senilai Rp 3,92 juta, sehingga sisa uang sebesar Rp 1,408 miliar.

Sedangkan Jumizar selaku PPTK ketika itu, telah di vonis bersalah yakni 18 bulan penjara dan denda Rp 50 Juta subsidair tiga bulan penjara. Keduanya juga dibebankan membayar uang pengganti.


Penulis: Sahrial
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments