Selasa, 13 November 2018

Dugaan Manipulasi Dukungan Calon DPD, DKPP Perintahkan Bawaslu dan KPU Lapor Polisi


Kamis, 08 November 2018 | 23:04:40 WIB


Sidang DKPP yang digelar di Bawaslu Provinsi Jambi, Kamis (8/11)
Sidang DKPP yang digelar di Bawaslu Provinsi Jambi, Kamis (8/11) / metrojambi.com

JAMBI - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kamis (8/11), menggelar sidang perdana terhadap teradu PPK Jelutung Misgianto, terkait dugaan manipulasi dukungan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas nama Kemuning Gilang Pratiwi.

Sidang dengan majelis hakim DKPP RI Hasyim Asyari, memberikan kesempatan kepada Ketua KPU Kota Jambi, A Rahim membacakan kronologis pengaduan. Dalam kronologi itu terungkap jika Ketua PPK Jelutung Misgianto memberikan surat pribadi pada KPU Kota Jambi.

Dalam surat itu disebutkan bahwa ada dugaan keterlibatan anggota KPU Kota Jambi dalam dugaan manipulasi dukungan calon anggota DPD RI yakni AJ (Ari Juniarman), YT (Yatno) dan ALY (Arif Lesmana Yoga).

"Pihak PPK Jelutung yakni Misgianto memberikan surat pribadi bahwa dirinya mengatakan ada pihak lain yang terlibat dalam masalah ini," katanya.

Selain itu juga dalam sidang ini, ketua majelis Hasyim Asyari mengatakan laporan kronologi dari pengadu Bawaslu kota Jambi masih belum jelas. "Ini poin-poin pengaduan tidak jelas, tidak ada laporan mendetail dari poinnya," katanya.

Selain itu, dalam persidangan ini, majelis etik DKPP langsung melakukan pembuktian dengan memeriksa saksi dan barang bukti. Salah satunya memeriksa percakapan Whats App antara Misgianto dan Arif Rahmanuddin, yang merupakan Ketua Panwascam Jelutung.

Dalam sidang ini, Misgianto dan Arif ternyata melakukan percakapan WA untuk membuat laporan. Dari hasil ini, Misgianto mengakui jika membawa laporan yang dikirim WA oleh Arif.

Saat itu, Arif Rahmanuddin  menyebutnya sebagai laporan sementara. Namun Misgianto mengakui itulah yang dilaporkannya ke KPU. Majelis pun menanyakan alasan Misgianto? "Saya waktu itu seketika saja. Saya marah," katanya.

Dalam sidang ini, Misgianto menyebut dua nama petinggi KPU Kota Jambi Yatno dan Arif Lesmana Yoga dan Ketua Panwas Kota Jambi Ari Juniarman. Ketua majelis DKPP mempertanyakan keberaniannya mengungkapkan hal itu.

Karena menurut ketua majelis menyebutkan nama orang ada implikasi hukum. "Karena ini ditandatangani bermaterai loh, ada implikasi hukum," kata Hasyim.

Misgianto mengaku jika informasi ini didapatkan secara lisan dari Ketua Panwascam. Namun hal ini dibantah oleh Arif Rahmanuddin selaku Ketua Panwascam. "Saya tidak pernah mengatakannya Disuruh Yatno, Arif Lesmana Yoga dan Ari Juniarman," katanya membantah.

Menjawab ini, Misgianto mengatakan meski mengaku disebut tiga nama tersebut namun Misgianto memang tidak melakukan klarifikasi ke tiga nama tersebut. Lalu siapa yang berbohong? Ini bisa Anda Arif atau Pak Misgianto," kata majelis.

Hal ini juga langsung dibantah Arif Lesmana Yoga. Dia mengaku tidak pernah menyuruh apalagi bertemu. "Saya tidak pernah menyuruh dan tidak pernah bertemu," katanya. Begitu juga dengan Yatno dan Ari Juniarman, keduanya juga membantah tuduhan itu. "Tidak ada," katanya.

Namun kata majelis hakim, Misgianto tidak pernah mencabut pernyataannya karena ditandatangani bermaterai soal permintaan tiga nama, Arif kembali menyatakan tidak ada. Hal langsung ditanyakan kembali kepada Arif dan Yatno. Keduanya menyatakan tidak pernah. "Tidak pernah,"katanya.

Oleh karena itu, majelis hakim DKPP memerintahkan agar Ketua PKK dan Panwascam Jelutung, dilaporkan ke polisi. Keduanya dianggap telah melakukan manipulasi data dukung terhadap calon anggota DPD Kemuning Gilang Prwatiwi.

“Kami perintahkan Bawaslu Kota Jambi melaporkan Ketua Panwaslu Kecamatan Jelutung ke kepolisian dan kami perintahkan KPU Kota Jambi melaporkan Ketua Panwascam Jelutung ke polisi,” ujar Ketua Majelis Hasyim Asyari.

Asnawi, Ketua Bawaslu Provinsi Jambi juga menyarankan agar pencatutan nama Pimpinan KPU Kota Jambi dan Bawaslu Dilapor ke polisi.  “Kami sangat terganggu nama lembaga dibawa dalam sidang ini, padahal pembuktian tidak ada," ujar Asnawi.

Ia mengatakan ada baiknya karena ini terkait pencatutan nama petinggi KPU dan Bawaslu ada unsur pidana bisa dilaporkan ke pihak berwajib.

Sementara itu Ketua KPU Provinsi Jambi Subhan, juga menyarankan agar tuduhan nama KPU Kota Jambi agar melakukan klarifikasi dalam persidangan kode etik DKPP. "Kita minta anggota KPU mengklarifikasi hal ini pada sidang DKPP," ujarnya.

Setelah pemeriksaan dianggap selesai, majelis hakim DPP menyatakan sidang ditutup dan akan dilanjutkan minggu depan. Seperti diketahui, sidang ini dilaksanakan karena adanya dugaan manipulasi dukungan calon anggota DPD RI atas nama Kemuning Gilang Pertiwi yang seharusnya tidak memenuhi syarat namun diminta untuk memenuhi syarat.


Penulis: ria
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments