Rabu, 25 November 2020

APBD 2019 Kota Jambi Diperkirakan 1,660 T

Wawako Maulana Sampaikan RAPBD 2019

Selasa, 13 November 2018 | 10:34:05 WIB


Wawako Jambi, dr Maulana menyerahkan RAPBD Kota Jambi 2019 kepada Ketua DPRD Kota Jambi HM Nasir
Wawako Jambi, dr Maulana menyerahkan RAPBD Kota Jambi 2019 kepada Ketua DPRD Kota Jambi HM Nasir / Istimewa

JAMBI – DPRD Kota Jambi kemarin menggelar rapat paripurna nota pengantar tentang rancangan peraturan daerah tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Kota Jambi tahun anggran 2019.

Nota pengantar yang disampaikan Wakil Wali Kota Jambi Maulana, menyatakan, APBD 2019 Rp 1,660 T, angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 1,627 T.

Pendapatan tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 364,14 M, dana perimbangan Rp 1,134 T. Dana perimbangan menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 1,143 T atau menurun 0,77 persen. Kemudian pendapatan lain-lain yang sah Rp 5,67 M. Sementara untuk belanja daerah pada RAPBD 2019 direncanakan sebesar Rp 1,710 T.

Maulana, mengatakan, dari dua point tersebut, antara belanja dan pendapatan daerah ada defisit Rp 50,5 M. Namun sebut Maulana, defisit tersebut bisa ditutupi dari Silpa 2018. “Silpa kita lebih kurang Rp 5,5 M. Jadinya seimbang,” kata Maulana.

Dia menyebutkan, defisit tersebut disebabkan beberapa hal, diantaranya pengaruh kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) senilai 5 persen.
“Defisit karena ada peningkatan belanja, baik langsung maupun tidak langsung,” imbuhnya.

Maulana mengungkapkan, belanja langsung dan tidak langsung pada rencana APBD 2019 trendnya positif, yakni 53 persen belanja langsung dan 47 persen belanja tidak langsung.

“Jumlah belanja tidak langsung dianggarkan Rp 794,96 M. Dan belanja langsung Rp 915,95 M,” jelasnya.

Sementara Ketua DPRD Kota Jambi M Nasir mengatakan, defisit yang terjadi pada rencana APBD 2019 masih seimbang dengan dana Silpa 2018. “Alhamdulillah Silpa agak besar,” kata Nasir.

Nasir menyebutkan, Silpa tersebut merupakan anggaran kelebihan dari program yang telah dijalankan. Misal ada suatu program pembangunan jalan yang nilainya Rp 100 juta, namun ditawar pemborong Rp 95 juta. Sisanya itulah yang dijadikan Silpa. “Setelah dikumpul-kumpulkan jumlahnya lumayan, jadi seimbang dengan defisit,” pungkasnya.


Penulis: Amril Hidayat
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments