Jumat, 18 Januari 2019

Zola Effect


Rabu, 12 Desember 2018 | 13:36:38 WIB


/

Oleh : Yulfi Alfikri Noer S.IP., M. AP

KORUPSI
anggaran bukan kasus baru dan sudah banyak terjadi. Ini merupakan suatu konsekuensi dari penganggaran yang hanya melibatkan orang-orang tertentu tanpa melibatkan masyarakat. Eksekutif bisa di wakili oleh Kepala Daerah, Legislatif yakni politikus dan pengusaha.

Pasca majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis 6 tahun penjara dan hak politik Zumi Zola di cabut selama 5 tahun, bola salju korupsi itu akan menggilas orang-orang yang terlibat dalam pusaran uang ketuk palu. Sebab, perkara yang menjerat Zumi Zola bermula dari penangkapan terhadap 16 orang di Jambi dan Jakarta pada 28 November 2017.

Sebagian diantara mereka adalah pejabat pemerintahan Provinsi Jambi dan anggota DPRD Jambi. Suap yang disebut sebagai uang ketuk palu itu adalah suap agar anggota DPRD Provinsi Jambi menyetujui anggaran yang diminta oleh Zumi Zola atau Pemerintah Provinsi Jambi. Sejumlah nama-nama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 terungkap dalam persidangan.

Dalam salah satu dakwaan Zumi Zola disebutkan memberikan uang sebesar Rp. 16,4 miliar kepada 53 anggota DPRD Provinsi Jambi. Terkait hal tersebut, KPK baru menjerat satu orang tersangka yang sudah di vonis bersalah dan di hukum 6 tahun penjara, yakni Supriyono politikus PAN. Point penting adalah pihak-pihak lain atau anggota dan pimpinan DPRD Provinsi Jambi juga harus diminta pertanggungjawabannya sebagai penerima uang dari Zola terkait pembahasan dan pengesahan APBD Tahun Anggaran 2017 dan 2018 berdasarkan fakta-fakta di persidangan.

Baik berupa saksi, keterangan terdakwa dan bukti-bukti di persidangan. Publik berharap KPK tidak hanya selesai dengan menyebut nama tapi juga harus berani menjerat korporasi yang terlibat. Apalagi sudah ada Perma No.13 Tahun 2016 yang dikeluarkan Mahkamah Agung sebagai hukum acara menjerat korporasi yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi, termasuk partai politik.

Terkait prosedur pengisian jabatan gubernur definitif,walaupun vonis atas Zola sudah inkracht, pengangkatan Fachrori Umar sebagai gubernur definitif harus menunggu surat pelantikan Pelaksana tugas gubernur menjadi gubernur definitif dari Kementerian Dalam Negeri. Soal mekanisme pemilihan Wakil Gubernur, sebagaimana amanat Undang-Undang harus ada dua nama calon yang diusulkan.

Dasar hukum pengisian jabatan calon Wakil Gubernur ini adalah Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahn Daerah, di mana Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan pasal (78) maka pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan Kepala Daerah (pasal 89). Artinya, dalam pengisian jabatan Wakil Gubernur, kita harus berpedoman pada Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang.

Di dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 pasal 176 di jelaskan, dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota berhenti, pengisian jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota , berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.

Dalam pasal 176 ayat 2, juga disebutkan, partai politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, Wakil Walikota kepada DPRD melalui Gubernur, Bupati atau Walikota untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD. Di sini sudah sangat jelas, yang berhak mengajukan calon adalah Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang memenangkan pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 yang lalu. Artinya, dua orang calon Wakil Gubernur yang diusulkan oleh Partai Politik pengusung harus sama dan tidak bisa berbeda-beda.

Setelah didapat dua calon yang disetujui oleh seluruh Partai Politik pengusung, baru diajukan ke DPRD melalui Gubernur untuk dipilih dalam rapat pleno. Jadi tugas seorang Gubernur di sini hanya menyampaikan dua nama calon Wakil Gubernur yang diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik ke DPRD.

Kalau sebelumnya di Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, memang pengusulan calon Wakil Gubernur ke DPRD menjadi wewenangnya seorang Gubernur sebagaimana pasal 35 ayat 2,”Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat 1 yang sisa jabatannya lebih dari 18 bulan, maka Kepala Daerah mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Kepala Daerah untuk dipilih oleh rapat paripurna DPRD berdasarkan usulan Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 pasal 176 ayat 5, disebutkan bahwa mekanismenya diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP). Tapi sayangnya hingga saat ini Peraturan Pemerintah ini belum juga ke luar. Karena di dalam pasal 176 tersebut hanya mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah apabila yang bersangkutan meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri atau mengundurkan diri.

Ketentuan tersebut tidak mengatur mekanisme pengisian Wakil Kepala Daerah apabila yang bersangkutan menjadi Kepala Daerah karena Kepala Daerah meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri atau diberhentikan. Seandainyapun kekosongan jabatan tersebut diisi dengan mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari partai politik pengusung, belum tentu memiliki kesamaan visi dan misi dengan Wakil Kepala Daerah yang menjadi Kepala Daerah dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, tidak mengharuskan Kepala Daerah menunjuk atau memilih Wakilnya, namun itu semua tergantung Kepala Daerah, kebutuhan dan kesepakatan pihak legislatif. Tuntaskah?

Dosen Luar Biasa Fak. Syariah UIN STS Jambi


Penulis: Yulfi Alfikri Noer S.IP., M. AP
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments