Selasa, 18 Juni 2019

Belum Ada Partai Ajukan PAW Anggota Dewan yang Jadi Tersangka KPK


Jumat, 04 Januari 2019 | 14:14:37 WIB


ilustrasi
ilustrasi / istimewa

JAMBI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan 12 orang anggota DPRD Provinsi Jambi sebagai tersangka kasus suap ketok palu pengesahan APBD Provinsi Jambi tahun 2018.

Bahkan pasca pengumuman status tersangka, sebagian partai politik (parpol) menyatakan akan memberhentikan kadernya dari partai dan dari anggota dewan.

Namun hingga saat ini, belum ada satu pun partai yang mengajukan Pergantian Antar Waktu (PAW) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi.

Sementara menurut aturan, waktu paling lambat mengajukan PAW enam bulan sebelum masa bakti anggota DPRD Provinsi habis. Hal ini dikatakan Komisioner KPU Provinsi Jambi Sanusi, ketika dikonfirmasi.

Dia menjelaskan, dalam aturan jika partai politik ingin melakukan PAW lalu mengajukan pada KPU, harus dilakukan enam bulan sebelum masa bakti habis. “Sampai saat ini belum ada yang mengajukan," ujar Sanusi.

Dia mengatakan pengajuan PAW bukanlah hak KPU, melainkan dari partai politik. KPU hanya memberikan nama pengganti sesuai dengan daerah pemilihan dan peringkat perolehan suara. "Itu tergantung partai politik " ujar Sanusi.

Sementara itu ketua PDIP Provinsi Jambi Edi Purwanto mengatakan, pihaknya belum melakukan PAW terhadap calon anggota DPRD Provinsi Jambi dari partainya yang ditetapkan tersangka. “Belum ada, kita menghormati proses hukum," ujar Edi.

Saat ini kata dia, pihaknya juga menunggu
surat pengunduran diri, setelah itu baru bisa mengajukan PAW. Seperti diketahui, dua kader PDIP ikut menjadi tersangka dalam kasus suap tersebut.

Keduanya adalah Zhumaidi Zaidi, menjabat selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi, dan Elhelwi selaku anggota.


Penulis: Sahrial
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments