Rabu, 19 Juni 2019

Benarkah Kita Mengalami Darurat Utang?


Senin, 07 Januari 2019 | 21:08:50 WIB


/

Oleh: Binsar Brian Napitupulu *)


AKHIR-akhir ini sering kita lihat dan kita dengar pemberitaan mengenai utang Indonesia yang meningkat setiap tahunnya baik itu di koran, televisi, dan media sosial. Terlebih lagi mendekati pemilu yang akan dilaksanakan tahun 2019 mendatang, utang dijadikan sebagai senjata politik.     

Pertanyaan yang sering timbul adalah apakah dampak negatif peningkatan utang yang terus tumbuh setiap tahunnya? Utang yang terus meningkat mengakibatkan bunga utang juga terus meningkat. Sehingga menambah beban anggaran pemerintah pusat dan mengurangi anggaran untuk kegiatan pemerintahan.

Apabila suatu negara tidak dapat melunasi bunga utang tersebut sesuai waktunya maka akan mengakibatkan kepercayaan para investor terhadap kinerja pemerintah tersebut menurun sehingga pasar saham di negara tersebut akan mengalami kekacauan karena investor menarik dana investasinya.

Apakah hanya itu saja dampak yang ditimbulkan? Dampak dari kegagalan pemerintah membayar utang seperti efek domino. Selain mengakibatkan investor lari dan menarik dananya di pasar saham, kegagalan membayar bunga utang juga mengakibatkan lembaga keuangan seperti bank akan kolaps.

Seperti yang kita ketahui Bank merupakan media sebagai penghimpun dana masyarakat sekaligus menjadi sumber dana dalam negeri yang digunakan untuk pembangunan ekonomi rakyat.

Jika negara mengalami gagal bayar utang luar negeri, tentu dana masyarakat yang telah digunakan terancam tidak bisa dikembalikan sehingga masyarakat akan berusaha menyelamatkan asetnya dengan menarik uangnya yang tersimpan di bank secara besar-besaran yang menyebabkan lembaga perbankan kolaps dan bangkrut.

Akibat dari lembaga perbankan yang kolaps menyebabkan inflasi yang tinggi karena jumlah uang yang beredar di masyarakat tinggi pula. Kondisi default atau gagal bayar utang saat jatuh tempo oleh suatu negara berdampak pada dihentikannya sumber pinjaman dari luar negeri. Artinya negara tersebut tidak akan mendapatkan pinjaman baru dari negara atau lembaga internasional manapun. sehingga negara tersebut tidak akan memiliki dana cukup untuk memberikan jaminan sosial kepada rakyatnya.

Oleh sebab itu, negara terpaksa menghentikan program jaminan sosial bagi rakyat baik untuk sektor pendidikan, kesehatan, maupun fasilitas publik. Tidak adanya jaminan sosial menimbulkan keresahan masyarakat sehingga memicu kekacauan. Melihat penjelasan diatas cukup mengerikan untuk membayangkan suatu negara mengalami hal tersebut.

Pertanyaan selanjutnya apakah dengan utang yang terus meningkat setiap tahunnya menyebabkan Indonesia darurat utang? Menurut Laporan Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2017 yang telah diaudit jumlah dari kewajiban (utang) yang dimiliki oleh Indonesia senilai Rp 4.407.053.697.604.709, yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp 593.449.429.457.947 dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp 3.813.604.268.146.762. Kewajiban jangka panjang ini terdiri dari utang jangka panjang luar negeri senilai Rp 668.171.498.239.202 dan utang jangka panjang dalam negeri sebesar Rp 3.145.432.769.907.560.

Dari sisi jumlah, memang setiap tahun utang Indonesia selalu mengalami peningkatan. Namun ukuran besar atau kecilnya utang suatu negara bukan dilihat dari nominalnya melainkan menggunakan rasio utang terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) suatu negara.

Penggunaan PDB sebagai penentu rasio utang karena PDB menyatakan pendapatan total dan pengeluaran total nasional atas output barang dan jasa. Rasio utang terhadap PDB mencerminkan seberapa besar negara mempunyai kemampuan untuk melunasi utangnya tersebut. Semakin rendah rasio utang negara terhadap PDB maka dianggap akan semakin baik suatu negara dalam kemampuan melunasi utang.

Kebijakan yang diterapkan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara membatasi rasio utang terhadap PDB sebesar 60% (angka ini mengacu pada batasan maksimum yang ditetapkan oleh negara-negara Uni Eropa), Perkembangan Utang Luar Negeri Indonesia pada Juli 2018 tetap terkendali dengan struktur yang sehat.

Hal ini tercermin di Catatan atas Laporan Keuangan (LKPP) tahun 2017 antara lain dari rasio Utang Luar Negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Juli 2018 yang tercatat stabil di kisaran 29,74%. Artinya, utang Indonesia itu “hanya” sebesar 29,74% dari total pendapatan negara di periode tersebut. Rasio tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata negara peers seperti Malaysia 52,7%, Thailand 41,8%, Vietnam 63,4%. Dengan nilai PDB Indonesia sebesar Rp.13.588,8 Triliun dan pertumbuhan tiap tahun diatas 5 persen, serta PDB per kapita Rp.51,89 Juta atau USD 3.876,8. Maka ekonomi Indonesia mampu menutup lebih dari 3 kali lipat dari jumlah utang. Menkeu Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan DPR Komisi 11 menyatakan bahwa Pemerintah terus akan mengelola utang dengan hati-hati (prudent) dan menjaga penggunaan untuk hal produktif.

Rasio beban utang terhadap pendapatan juga masih relative kecil, yaitu sekitar 13.02%. Hal ini berdasarakan Laporan Arus Kas LKPP Tahun 2017 belanja pembayaran bunga utang Rp.216.568.022.521.345 dan Pendapatan Rp.1.666.375.912.658.085 (Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran LKPP tahun 2018 yang diaudit). Sementara rasio beban bunga terhadap belanja sebesar juga tidak terlalu signifikan yaitu sekitar 10.76%. Hal ini berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran LKPP Tahun 2017 belanja pembayaran bunga utang Rp.216.568.022.521.345 dan Belanja Rp. 2.007.351.810.206.886 (Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran LKPP tahun 2018 yang diaudit).

Jadi menurut data diatas Indonesia tidak bisa dikatakan sedang darurat utang. Utang yang dilakukan saat ini merupakan suatu keputusan investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama generasi mudanya, memperbaiki produktivitas dan daya saing Indonesia, sehingga negara mampu mewariskan aset-aset produktif, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa.
    
*) Penulis adalah mahasiswa PKN STAN


Penulis: Binsar Brian Napitupulu
Editor: Herri Novealdi


TAGS:


comments