Senin, 24 Juni 2019

Berhentinya Kerjasama BPJS dengan 3 Rumah Sakit, Efek Membludaknya Pasien BPJS?


Senin, 07 Januari 2019 | 21:41:47 WIB


/

Oleh: Syaeful Muslih *)

DALAM seminggu terakhir di Provinsi Jambi begitu gencarnya tersiar kabar bahwa ada beberapa rumah sakit yang tidak lagi bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kabar ini ternyata bukan kabar burung ataupun hoax, karena sejak tanggal 1 januari 2019 ada 3 rumah sakit swasta dan 1 klinik di Jambi tidak lagi bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Jambi.

Permasalahan ini memang masih simpang siur sebenarnya apa dasar dari kebijakan yang diambil BPJS kesehatan ataupun rumah sakit. Berita kerugian yang dialami BPJS Kesehatan pada tingkat nasional sebetulnya telah terdengar kabarnya, namun dalam benak masyarakat jambi tidak terbayang kalau akan berimbas pada pelayanan kesehatan di Provinsi Jambi.

Ada banyak faktor yang mungkin melatarbelakangi persolan ini, salah satunya bisa jadi karena besarnya klaim yang dilakukan rumah sakit kepada BPJS. Besarnya klaim tersebut sebenarnya tidak terlepas dari tingginya animo masyarakat Provinsi Jambi itu sendiri dalam menggunakan layanan kesehatan BPJS Kesehatan.

Seperti diketahui BPJS kesehatan mulai dilaksanakan mulai tanggal 31 Desember 2013, dan efektif berlaku mulai tahun 2014. Jadi perbandingan data antara sebelum adanya BPJS (2013) dengan kondisi sekarang setelah berjalannya program BPJS (2018) bisa memberikan gambaran bagaimana sebenarnya perubahan yang terjadi dengan kesehatan masyarakat Provinsi Jambi yang nantinya akan terkait dengan pelaksanaan BPJS Kesehatan di Provinsi Jambi.

Kondisi Kesehatan Masyarakat

Data Susenas BPS periode Maret 2018 menunjukkan bahwa 40,88 persen penduduk yang mengalami keluhan kesehatan ternyata memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan. Bandingkan dengan tahun 2013 dimana BPJS kesehatan masih bernama PT Asuransi Kesehatan (Askes), pada tahun tersebut persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan melakukan berobat jalan mencapai 42,72 persen, berarti sebetulnya terjadi penurunan dibandingkan kondisi sekarang, namun tersiar kabar bahwa yang menyebabkan ruginya BPJS kesehatan diantaranya membludaknya pasien yang berobat menggunakan layanan BPJS.

Kabar itu bisa jadi ada benarnya juga, data susenas maret 2018 menunjukan bahwa 16,17 persen penduduk yang berobat jalan melakukan pengobatan di rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, bandingkan dengan kondisi pada tahun 2013, dimana penduduk yang berobat jalan di rumah sakit hanya mencapai 9,04 persen. Bahkan untuk masyarakat yang berobat ke rumah sakit swasta mengalami peningkatan yang siginifikan terutama di daerah perkotaan, dari 4,09 persen pada tahun 2013 menjadi 10,83 persen pada tahun 2018. Rumah sakit swasta ini menjadi alternatif selain rumah sakit pemerintah terutama ketika rumah sakit swasta banyak yang sudah bekerja sama dengan BPJS kesehatan.

Pada tahun 2013, orang lebih senang berobat jalan ke petugas kesehatan seperti bidan, perawat, atau mantri yang membuka praktek, dimana persentase penduduk yang berobat jalan ke tenaga kesehatan menjadi yang tertinggi (32,05 persen) pada periode tersebut. Sementara sekarang, dengan adanya layanan kesehatan BPJS kesehatan, masyarakat dominan berobat ke puskesmas atau puskemas pembantu yang merupakan fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama layanan BPJS. Dari data susenas 2018, diketahui bahwa 38,61 persen penduduk yang mengalami keluhan kesehatan melakukan berobat jalan ke puskesmas/pustu, hal itu merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan tempat berobat jalan lainnya.

Sebetulnya mungkin beban klaim BPJS terbesar ada pada program rawat inap, secara umum pastinya biaya rawat inap akan lebih besar dari biaya rawat jalan. Dalam lima tahun terakhir, penduduk yang berobat dengan rawat inap mengalami peningkatan dari 1,89 persen pada tahun 2013 menjadi 3,93 persen pada tahun 2018, itu artinya masyarakat yang berobat rawat inap mengalami kenaikan lebih dari dua kali lipatnya selama periode tersebut.

Dari masyarakat yang berobat rawat inap tersebut ternyata memilik pola yang berbeda antara masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan dengan di perdesaan. Untuk di daerah perkotaan, masyarakat lebih memilih berobat rawat inap di rumah sakit swasta. Sedangkan kalau masyarakat di perdesaan lebih memilih  untuk berobat rawat inap di rumah sakit pemerintah. Oleh karena itu, tidak adanya kerjasama lagi 3 rumah sakit swasta di Kota Jambi pasti akan begitu besar dampaknya dirasakan oleh masyarakat karena memang masyarakat perkotaan ternyata lebih memilih dirawat inap di rumah sakit swasta dibanding rumah sakit pemerintah.

Dalam proses rawat inap tersebut, sebagian besar (61,04 persen) orang yang rawat inap menggunakan layanan jaminan kesehatan yang mereka miliki. Hal ini terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Bahkan untuk di daerah perkotaan, persentase penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan untuk rawat inap mencapai 71,84 persen. hal ini sangat berbeda jauh dengan di daerah perdesaan yang hanya sebanyak 54,07 persen.

Apakah orang sakit meningkat?

Meningkatnya persentase penduduk yang berobat jalan belum tentu diakibatkan oleh meningkatnya jumlah masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan. Dari sumber data yang sama, diketahui bahwa masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan tidak mengalami peningkatan yang siginifikan dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2018, persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sebanyak 22,41 persen, hanyak naik 1,75 persen poin dibandingkan pada kondisi tahun 2013 (sebesar 20,66 persen).

Dari data tersebut jelas mengindikasikan bahwa tingkat keluhan kesehatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir masih berada di kisaran 20 persen dari total penduduk. Artinya bisa jadi meningkatnya persentase masyarakat yang berobat jalan maupun rawat inap ke rumah sakit akibat dari adanya layanan BPJS kesehatan. Pola pikir masyarakat yang beranggapan bahwa BPJS adalah kartu sakti agar bisa berobat kapan saja untuk keluhan atau penyakit apa saja secara  gratis, kadang sebetulnya keluhan kesehatan itu bisa diobati sendiri bahkan bisa tanpa obat, namun karena beranggapan kalau berobat itu gratis kenapa tidak berobat saja.

Tantangan ke depan adalah memberikan pemahaman yang utuh tentang filosofi dari BPJS kesehatan dalam suatu kerangka besar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) harus lebih diintensifkan lagi, sehingga masyarakat mempunyai kesadaran bahwa filosofi “lebih baik mencegah daripada mengobati” itulah yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

*) Penulis adalah statistisi di BPS Provinsi Jambi


Penulis: Syaeful Muslih
Editor: Herri Novealdi


TAGS:


comments