Rabu, 16 Januari 2019

Gerindra Beri Catatan Kritis Penegakan Hukum dan HAM


Selasa, 08 Januari 2019 | 16:48:09 WIB


Ilustrasi
Ilustrasi / istimewa

JAKARTA- Kepala Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra, Habiburokhman memberikan catatan kritis terkait langkah penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi, dan terorisme, yang dinilai belum optimal.

Karena itu dia meyakini pasangan capres-cawapres 01, Joko Widodo-Maruf Amin akan kewalahan dalam debat capres-cawapres pertama yang mengangkat tema penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi, dan terorisme pada 17 Januari.

"Saya rasa petahana akan memiliki beban moral dalam menjalankan ketiga hal tersebut selama ini. Karena itu wajar kalau kubu sebelah agak kelabakan dalam isu ini," kata Habiburokhman dalam diskusi di Media Center Prabowo-Sandi, di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan, dalam debat tidak hanya memaparkan visi-misi capres dan cawapres namun bagaimana evaluasi yang sudah dilakukan selama ini khususnya yang dilakukan petahana.

Habiburokhman menyoroti mengenai asas persamaan hukum bagi masyarakat, beberapa kasus menunjukkan adanya ketidakadilan hukum.
Dia mencontohkan dalam perkara ujaran kebencian yang menjerat Asma Dewi dan perlakuan penegak hukum terhadap kasus penistaan agama yang melibatkan politikus Partai NasDem, Viktor Laiskodat.

"Asma Dewi ini ada konpres terkait dengan saracen kemudian dibilang sejumlah uang transfer dengan saracen pada akhirnya divonis yang seolah dipaksakan. Sisi lain kasus Viktor Laiskodat sampai sekarang tidak ada progressnya," ujarnya.

Dalam pemberantasan korupsi, dia menilai kubu petahana akan berat dalam menjawab keberhasilan di bidang tersebut karena indeks korupsi Indonesia masih di angka 39 dari 100 poin.

Dia menyinggung program Nawacita yang di dalamnya menekankan tidak adanya korupsi dalam menjalankan pemerintahan namun ada beberapa kementerian terjerat kasus korupsi seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Di sisi pemberantasan terorisme, dia menilai institusi negara menggunakan sebuah survei untuk mengklaim sebuah masjid radikal dan itu memunculkan generalisir istilah radikalisme.


Penulis:
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments