Sabtu, 8 Agustus 2020

Tak Serahkan LHKPP, Sarolangun Terancam Tak Terima TPP


Selasa, 08 Januari 2019 | 20:32:58 WIB


ilustrasi
ilustrasi / istimewa

SAROLANGUN - Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini seperti yang dikatakan Kabid Informasi, Pembinaan dan Kesejahteraan (IPK) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Sarolangun Erri Hari Wibawa. Ia menyebut, dari 685 ASN yang wajib LHKPN, baru 480 ASN atau 68 persen yang melaporkan LHKPN.

“Banyak yang belum melaporkan, terutama di eselon III dan IV. Padahal LHKPN ini wajib bari pejabat eselon IV, III dan II,” kata Erri, Selasa (8/1).

Pihaknya sudah mengajarkan cara melaporkan LHKPN via online. Namun begitu, masih banyak ASN yang masih melaporkan LHKPN secara manual.

“Hal ini disebabkan kurang kesadaran dari ASN untuk mengecek kembali email yang sudah diberikan untuk mengisi LHKPN secara online,” terangnya.

Pelaporan harta kekayaan ini di deadline hingga 7 hari setelah Desember. Artinya saat ini bagi yang belum lapor sudah melewati batas yang ditentukan. “Jika tak juga melaporkan, maka Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN akan di stop,” tegasnya.

Ke depan, dia meminta PNS agar tidak lagi menggunakan jasa orang lain mengakses LHKPN. “Jangan takut melaporkan harta kekayaan. Ini sebagai wujud transparansi terhadap publik,” pungkasnya.


Penulis: Luncai Hendri
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments