Rabu, 16 Januari 2019

Ini Dia Video Hoaks Terkait Jokowi-Prabowo Terpopuler Versi Komunikonten


Rabu, 09 Januari 2019 | 15:02:22 WIB


ilustrasi
ilustrasi / istimewa

JAKARTA-Komunikonten sebagai sebuah lembaga Institut Media Sosial dan Diplomasi mencatat setidaknya ada dua video berkategori hoaks terpopuler selama tahun 2018. Isinya terkait dengan latar belakang Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto dan telah diunggah di Youtube.

Berdasarkan pencarian Komunikonten per 8 Januari 2019, kedua video itu antara lain:

1.    Judul video: Inilah Fakta Tenyata Prabowo Subianto Keturunan Cina Dan Beragama Kristen. Durasi video: 7 Menit, 46 detik. Akun pengunggah dan waktu: Khoirul Izam, 29 Januari 2018. Ditonton sebanyak: 3.161.021. Jumlah komentar: 4.376. Disukai oleh: 10 ribu akun. Tidak disukai oleh: 3.800 akun.

2.    Judul video: Saksi Hidup PKI Ibu Jokowi. Durasi video: 1 Menit, 32 Detik. Akun Pengunggah dan waktu: Aryo, 12 Juli 2016. Ditonton sebanyak: 2.888.751. Jumlah Komentar: 2.137. Disukai oleh: 3100 akun. Tidak disukai oleh: 1900 akun.

Pengamat Politik dan Media dari Komunikonten, Hariqo Wibawa Satria memberikan tujuh catatan serta rekomendasi terkait hoaks di media sosial saat ini.

Dia menilai bahwa Youtube, instagram, twitter, facebook belum mampu mendeteksi kebenaran sebuah konten, baik konten yang diunggah maupun yang diiklankan penggunanya.

Sementara kencenderungan pengguna medsos saat kompetisi politik adalah memproduksi dan menyebarkan konten yang merugikan kelompok lawan dan menguntungkan kelompoknya. Padahal hoaks tidak menguntungkan siapapun.

"Kemampuan mendeteksi hoaks dan konten-konten berbahaya lebih dimiliki oleh media-media yang jelas susunan redaksinya, alamat kantor serta memiliki sistem verifikasi manual," kata Hariqo sebagaimana tertulis di rilis yang diterima metrojambi.com.

Menurut dia, pemerintah harus adil dan tegas kepada pembuat, penyebar hoaks dari kelompok manapun. Ketegasan terhadap pengguna medsos juga harus dibarengi dengan ketegasan kepada pengusaha/pemilik medsos.

"Hoaks, fitnah, penghinaan terhadap SARA merugikan pembuatnya, penyebarnya, sasarannya, bangsa Indonesia, dll. Semua dirugikan tidak ada yang diuntungkan sama sekali," katanya.

Dia meminta kepada Bawaslu, KPU, Kemkominfo, TNI, POLRI, Badan Siber dan Sandi Negara, Kementerian dan lembaga terkait lainnya serta TKN dan BPN perlu mengadakan rapat koordinasi dengan pengusaha medsos dengan agenda menghapus konten-konten yang membahayakan keutuhan NKRI ini.

"Pada 17 April 2019 bukan hanya Pilpres namun juga Pileg. Sejauh ini di media sosial publik lebih antusias ke Pilpres, sehingga masyarakat kurang mengenal rekam jejak, integritas, kapasitas calon anggota legistatif yang akan dipilih pada 17 April 2019. Disini diperlukan kesadaran dari media lokal agar tidak terlalu seimbang mengabari isu-isu Pilpres. Para Caleg juga diharapkan membuat konten-konten yang lebih interaktif, bukan konten monolog seperti kutipan-kutipan dan ucapan-ucapan selamat pada hari besar baik nasional maupun keagamaan," ucapnya.


Penulis: Herri Novealdi/*
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments