Kamis, 20 Juni 2019

Tindaklanjuti Polemik Penghentian Kerjasama, Dewan Panggil BPJS


Kamis, 10 Januari 2019 | 11:54:24 WIB


Ketua Komisi IV DPRD Kota Jambi, Abdullah Thaif
Ketua Komisi IV DPRD Kota Jambi, Abdullah Thaif / dok/metrojambi.com

JAMBI - Pemutusan kontrak kerjasama oleh BPJS Kesehatan dengan tiga rumah sakit swasta dan satu klinik kesehatan di Jambi akhirnya disikapi DPRD Kota Jambi. Rabu (9/1) kemarin, Komisi IV DPRD Kota Jambi telah memanggil pihak BPJS Kesehatan dan ketiga rumah sakit yang tidak diperpanjang kerjasamanya.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Jambi Abdullah Thaif mengatakan, dari hasil pertemuan tersebut diketahui bahwa bukan pemutusan kerjasama, namun kerjasama 2018 yang sudah berakhir. Sifatnya kerjasama rumah sakit dan BPJS ini per satu tahun.

"Setelah satu tahun dilakukan evaluasi. Ternyata tiga rumah sakit ini ada syarat-syarat yang dalam standar penilaian yang belum terpenuhi. Sehingga keputusannya belum bisa dilanjutkan kerjasama," kata Thaif.

Dalam hearing yang dilakukan Komisi IV dan BPJS kesehatan, sebut Thaif, dalam waktu dekat dapat dilakukan kembali kerjasama dengan syarat pihak rumah sakit bisa memenuhi ketentuan itu.

"Tapi kita kan melihatnya tidak seperti itu. Kita berharap apapun yang terjadi, kerjasama tetap berjalan. Beri saja tenggang waktu untuk rumah sakit melengkapi bahan persyaratan itu," ujar Thaif.

Saat ini, kata Thaif, rumah sakit-rumah sakit yang ada di Kota Jambi pasiennya sangat ramai. "Jika dalam waktu dekat tidak dilakukan kerjasama kembali, bisa jadi ada pasien yang dirawat di lorong-lorong rumah sakit," ujarnya.

Lebih lanjut Thaif menyebutkan, pihaknya meminta BPJS kesehatan tidak menghambat proses kerjasama ini. "Kalau kita nilai, rumah sakit-rumah sakit ini sudah banyak membantu, proses klaim sudah mengikuti aturan BPJS. Ini terkait pelayanan masyarakat Kota Jambi, kita tidak ingin pelayanan masyarakat terganggu, tuturnya.

Pada hearing yang dilakukan Komisi IV DPRD Kota Jambi, pihak dewan mendorong percepatan pengurusan syarat yang diperlukan pihak rumah sakit. Seperti permasalahan yang terjadi di rumah sakit MMC ada Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) yang belum keluar untuk 6 orang, itu kita minta layanan satu atap cepat mengeluarkan itu.

"Itu untuk memenuhi penilaian kredensialing dari BPJS kesehatan. Mereka terganjalnya disitu. Rumah Sakit Royal Prima sudah keluar. Rumah Sakit Kambang juga sudah memenuhi permintaannya terkait masalah pelaporan. Tanggal 10 ini mereka mengajukan kembali proses kejasamanya, terangnya.

"Mudah-mudahan akhir bulan sudah bisa kerjasama lagi. Nanti kita lihat, kalau syarat ini sudah terpenuhi dan BPJS masih tidak mau melakukan kerjasama, tentu kita pertanyakan ada apa," ujarnya lagi.

Thaif menyebutkan, pihak rumah sakit tidak keberatan dengan syarat tersebut, namun rumah sakit menyayangkan pihak BPJS melakukan penyetopan kerjasama. Harusnya dievaluasi, beri waktu untuk pihak rumah sakit melakukan perlengkapan syarat.

"Inikan hanya administrasi. Harusnya kerjasama tetap jalan, sembari berjalan pihak rumah sakit melengkapi kekurangan administrasi tersebut. Tak harus di stop kerjasmanya, pungkas Thaif.

Seperti diketahui, BPJS Kesehatan tidak memperpanjang kerjasama dengan tiga rumah sakit dan satu klinik kesehatan. Tiga rumah sakit itu yakni, RS Royal Prima, RS Kambang dan RS Mayang Medical Center (MMS) serta klinik mata Kambang.

Kepala Cabang Jambi BPJS Kesehatan, Elshe Theresia mengatakan, pihaknya tidak memperpanjang perjanjian kerjasama itu terhitung sejak 1 Januari 2019, rumah sakit tersebut tak lagi melayani BPJS. Ia menyampaikan, jika kedua belah pihak telah sepakat untuk sementara tidak memperpanjang kerjasama pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di tahun 2019.

"Tidak memperpanjang itu dalam rangka untuk perbaikan dan evaluasi di internal masing-masing pihak, baik BPJS Kesehatan Cabang Jambi ataupun pihak RSnya. Namun jika nanti mereka ada ingin memperpanjang ya silakan," ujar Elshe.


Penulis: Amril Hidayat
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments