Senin, 19 Agustus 2019

Dua Jenis Penyadapan yang Diatur UU Telekomunikasi


Kamis, 10 Januari 2019 | 16:40:09 WIB


ilustrasi
ilustrasi / istimewa

JAKARTA- Pemerintah melalui Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ahmad M. Ramli memaparkan terdapat dua kegiatan perekaman oleh penyelenggara jasa telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999.

"Perekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi dan perekaman informasi," kata Ramli di Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Kamis.
Ramli mengatakan hal tersebut ketika memberikan keterangan mewakili pihak Pemerintah dalam sidang uji materi UU Telekomunikasi di Mahkamah Konstitusi.

Ramli menjelaskan bahwa undang-undang melalui Pasal 41 UU Telekomunikasi telah memberikan hak kepada pengguna jasa telekomunikasi untuk meminta rekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi kepada penyelenggara jasa telekomunikasi dalam rangka pembuktian kebenaran pemakaian fasilitas telekomunikasi.

"Secara norma dan implementasinya rekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi dalam ketentuan Pasal 41 UU Telekomunikasi berupa data penggunaan fasilitas telekomunikasi sekurang-kurangnya 3 bulan terakhir terhitung sejak diterimanya surat permintaan tertulis," jelas Ramli.
Data yang dimaksud oleh Ramli berupa call data record (CDR), antara lain meliputi data jumlah dan waktu telepon masuk dan keluar, pesan singkat (SMS), tagihan (billing), dan "routing" yang mana rekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi tersebut tidak berbentuk rekaman percakapan.

Perkara ini diajukan oleh tersangka kasus pidana, Sadikin Arifin, yang mendalilkan telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 42 Ayat (2) UU Telekomunikasi.

Pemohon merasa tidak mempunyai kesempatan yang sama dengan subjek yang diperkenankan oleh ketentuan UU Telekomunikasi untuk menghadirkan rekaman percakapan dan transkrip percakapan dalam proses peradilan pidana.

Selanjutnya, pemohon juga menilai ketentuan dalam UU Telekomunikasi tersebut tidak memberikan perlindungan terhadap hak tersangka atau terdakwa atas peradilan yang adil.

Hal ini karena pemohon tidak diberikan hak hukum untuk mengakses rekaman dan transkrip percakapan, untuk kepentingan pembelaan pemohon, yang dapat menyanggah tuduhan yang diajukan JPU.


Penulis:
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments