Jumat, 18 Januari 2019

CATATAN WALHI: Potret Pengelolaan SDA Jambi 2018 Masih Fase Ketidakadilan


Kamis, 10 Januari 2019 | 16:51:28 WIB


/ istimewa

JAMBI - Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Provinsi Jambi saat ini, masih dalam fase ketidakadilan. Baik dalam konteks hak pengelolaan oleh rakyatnya maupun dalam konteksbkeberlanjutan lingkungannya.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi mencatat, pada tahun 2018 didapatkan jumlah konflik agraria mencapai 156 konflik. Dengan rincian tambang mencapai 95 konflik. Dan Hutan Tanaman Industri (HTI) sebanyak 57 konflik serta monokultur 28 konflik.

"Dari jumlah konflik agraria di Provinsi Jambi secara keseluruhan, ada 21 konflik yang menjadi prioritas penyelesaian yang didorong oleh WALHI Jambi. Dari 20 konflik tersebut, berada di 20 Desa," ujar Rudiansyah, Direktur WALHI Jambi, saat sampaikan catatan akhir tahun, Kamis (10/01).

Ia menyebut, ada 14 konflik HTI yang berada di tiga kabupaten. Yakni tiga desa di kabupaten Muaro Jambi, satu desa Kabupaten Tebo, dan 10 desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

"Ada 4 konflik perkebunan kelapa sawit yang berada di tiga desa kabupaten Muaro Jambi, satu desa di kabupaten Batanghari dan satu desa di Tanjung Jabung Barat. Kemudian ada dua konflik UPHHK-RE yang berada di dua desa kabupaten Tebo," jelas Rudiansyah.

Melihat keterlibatan pemerintah Provinsi Jambi dalam proses penyelesaian konfik agraria, WALHI Jambi memandang pemerintah terindikasi masih melindungi investasi industri.

"Sehingga proses yang muncul, hanya dalam konteks pemenuhan administrasi perundang-undangannya saja, yaitu memenuhi peraturan Pe mendagri No. 42 tahun 2015 terkait dengan Pelaksanaan Koordknasi Penanganan Konflik Sosial," ucapnya.

Sedangkan untuk perhutanan sosial dan TORA, dari data yang dihimpun WALHI Jambi, perhutanan Sosial ditargetkan Provinsi Jambi seluas 352.756 hemtar dan baru terealisasi sampao tahun 2018 seluas 54.710 hektar yang telah dikeluarkan SK.

"Dengan jumlah SK 324 dan menargetkan ditahun 2019 seluas 62.505 hektar,"katanya.

Menurutnya, perlambatan tersebut ditenggarai oleh sikap pemerinth yang ahnya mengacu wilayah perhutanan Sosial harus berada di wilayah Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS).

Terhadap agenda pehutanan sosial, WALHI Jambi bersama komponen, masih melakukan konsolidasi dan mendorong percepatannya.
"Sampai di akhir tahun 2018 ini, WALHI Jambi bersama komponen baru berhasil mendorong implementasi perhutanan sosial (Hutan Desa) mencapai 73.858,23  hektar dengan rincian masih tahap potensi 15.149,1 hektar. Dan usulan 39.480,99 hektar sedangkan yang sudah mencapai SK 19.228,14 hektar," terang Rudiansyah.

Pelambatan dari target perhutanan sosial di Jambi ia menyebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya perlambatan yang dilakukan secaara struktural dalam konteks hak kelola rakyat karena POKJA yang dibentuk pemerintah hanya mendorong kemitraan.
Lalu dalam kasus lain, usulan hutan desa yang masuk dalam skema perhutanan sosial yang tidak memenuhi persyarat, dilakukan penghentian dan tidak dimunculkan upaya untuk memperjuangkannya secara bersama.

"Selain itu, POKJA hanya terfokus pada PIAPS. Dan tidak ada upaya memdorong resolusi konflik yang dilakukan oleh pemerintah diwilayah potensi perhutanan sosial yang berkonflik," sebutnya.

Melihat situasi gambaran diatas, Rudiansyah menyampaikan rekomendasi yang bisa dilakukan adalah, mendorong pemerintah Jambi untuk mereorganisasikan kembali arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi.

"Yang saat ini masih memggunakan cara-cara memgeksploitasi alam dalam rangka menyediakan bahan baku, diarahkan kepada konsep ekonomi kerakyatan berbasis pada potensi lokal," pungkasnya.


Penulis: Rina
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments