Minggu, 24 Maret 2019

1.156 Kasus Terjadi di Jambi, Headline Harian Pagi Metrojambi Edisi Jumat 11 Januari 2018

Bencana Ekologis, Konflik Agraria Hingga Pelanggaran HAM, Pengelolaan SDA Dirasakan Tak Adil

Jumat, 11 Januari 2019 | 10:02:26 WIB


/

JAMBI - Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Provinsi Jambi saat ini, dinilai masih dalam fase ketidakadilan. Penilaian itu disampaikan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi saat menyampaikan catatan akhir tahun, kemarin.

Dalam catatannya, Walhi menyebut, terdapat 1.156 kasus yang terjadi di Jambi pada 2018 lalu. Kasus tersebut berupa bencana ekologis, konflik agraria, hingga pelanggaran HAM.

Rudiansyah, Direktur WALHI Jambi, mengatakan, 1.156 kasus tersebut terdiri dari 612 bencana ekologis, 388 kasus pelanggaran Hak Asasi
Manusia dan 156 kasus konflik agraria.

Disebutkannya, konflik agraria yang mencapai 156 konflik itu rinciannya yakni, konflik tambang mencapai 95 kasus, Hutan Tanaman Industri (HTI) sebanyak 57 konflik serta monokultur 28 konflik.

"Dari jumlah konflik agraria di Provinsi Jambi secara keseluruhan, ada 21 konflik yang menjadi prioritas penyelesaian yang didorong oleh WALHI Jambi. Dari 20 konflik tersebut, berada di 20 desa," ujar Rudiansyah, Kamis (10/01).

Ia menyebut, untuk konflik HTI terdapat 14 kasus yang berada di tiga kabupaten. Yakni tiga desa di Kabupaten Muaro Jambi, satu desa Kabupaten Tebo, dan 10 desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

"Ada 4 konflik perkebunan kelapa sawit yang berada di tiga desa kabupaten Muaro Jambi, satu desa di kabupaten Batanghari dan satu desa di Tanjung Jabung Barat. Kemudian ada dua konflik UPHHK-RE yang berada di dua desa kabupaten Tebo," jelas Rudiansyah.
Melihat keterlibatan pemerintah Provinsi Jambi dalam proses penyelesaian konflik agraria, WALHI Jambi memandang pemerintah terindikasi masih melindungi investasi industri.

"Sehingga proses yang muncul, hanya dalam konteks pemenuhan administrasi perundang-undangannya saja, yaitu memenuhi peraturan Permendagri No. 42 tahun 2015 terkait dengan Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial," ucapnya.

Baca selengkapnya di Harian Pagi Metrojambi


Penulis: rna
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments