Jumat, 18 Januari 2019

Kebijakan Percepatan Restitusi Pajak Sebagai Upaya Peningkatan Peringkat EoDB Indonesia


Jumat, 11 Januari 2019 | 11:29:15 WIB


/

SEBAGAIMANA yang dikemukakan oleh Prof. Dr.P.J.A. Adriani (1949) menyatakan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.  

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, setiap warga negara yang sudah memiliki kewajiban untuk membayar pajak wajib membayar pajak sesuai dengan undang-undang. Dalam Undang-Undang perpajakan terdapat hak Wajib Pajak sebagai kaitannya dengan sistem self assessment dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya salah satunya yaitu hak untuk melakukan restitusi.

Restitusi Pajak
Istilah restitusi pajak atau pengembalian pajak tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 (UU KUP). Restitusi pajak adalah permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak kepada Negara.
Dalam hal pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, atau dengan kata lain pembayaran pajak yang dibayar atau dipotong atau dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang, maka Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut.

Indeks Ease of Doing Business (EoDB)
Ease of Doing Business (EoDB) adalah indeks yang diterbitkan oleh Bank Dunia. Indeks ini merupakan salah satu standard yang diakui dunia internasional sebagai acuan para investor untuk melakukan usaha atau berinvestasi di suatu Negara, suatu angka agregat yang mencakup parameter berbeda yang mendefinisikan kemudahan melakukan bisnis di suatu negara. Peringkat ini dinilai berdasarkan sepuluh indikator penilaian dari hasil survei di masing-masing negara terkait, termasuk diantaranya Pembayaran Pajak dan Perdagangan Lintas Negara. Semakin tinggi ranking EoDB berarti pemerintah telah menciptakan iklim peraturan yang kondusif untuk menyelenggarakan bisnis.

Upaya Peningkatan Peringkat EODB Indonesia
Pemerintah Indonesia cukup concern untuk memperbaiki iklim usaha di Indonesia. Pemerintah berupaya meningkatkan peringkat EoDB dalam rangka mengakselerasi kinerja investasi yang masuk ke Indonesia dengan harapan agar maksimalnya pertumbuhan ekonomi. Hasil dari upaya yang telah dilakukan tersebut tercermin dari peringkat Ease of Doing Business Indonesia yang dalam rentang waktu 5 tahun (2013 s.d 2017) terus mengalami kenaikan. Berdasarkan data EoDB yang telah dirilis oleh Bank Dunia, pada tahun 2016 Indonesia menduduki peringkat 106, kemudian naik menjadi 91 pada 2017,dan naik kembali menjadi 72 pada 2018.



Beberapa usaha dilakukan pemerintah untuk mempermudah investasi di Indonesia termasuk mengeluarkan sejumlah paket kebijakan dibidang perpajakan, salah satunya yaitu percepatan pemberian restitusi pajak. Kementerian Keuangan menyatakan saat ini rata-rata waktu penyelesaian restitusi melalui pemeriksaan adalah 10 bulan. Hal ini turut berpengaruh terhadap peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) Indonesia, yang sekarang di posisi ke-72 . Oleh karenanya, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mempercepat proses restitusi pajak. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan perubahan yang cukup besar lewat PMK Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Sesuai dengan PMK 39/PMK.03/2018, mekanisme Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang tertera pada pasal 2 mengklasifikasikan persyaratan terhadap 3 subjek pajak (WP Patuh, WP Restitusi Kecil, dan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah) yang dapat melakukan pengembalian pendahuluan terhadap pajak LB tanpa harus melalui prosedur pemeriksaan sesuai pasal 17B UU KUP.  Lalu, prosedur penelitian yang dilakukan Ditjen Pajak juga disederhanakan untuk mempercepat proses pemberian pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Kebijakan percepatan restitusi ini diharapkan akan menurunkan cost compliance karena pemberian restitusi tanpa dilakukan pemeriksaan.

Sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kemudahan berusaha dan mengurangi beban opportunity cost akibat proses pemeriksaan restitusi selama ini yang panjang dan memakan waktu lama. Disisi lain, kebijakan ini dapat membantu pemerintah untuk lebih fokus pada pengawasan atas WP yang memiliki risiko tinggi. Hakekatnya, penyederhanaan ini merupakan sebuah solusi terbaik untuk menciptakan kemudahan dalam memahami ketentuan hukum tentang proses pengembalian pendahuluan. Secara detail dan rinci peraturan ini memang bisa dikatakan solusi, solusi yang mempermudah dan memberikan kepastian hukum yang jelas kepada masyarakat yang sadar dan selalu berkontribusi kepada negara melalui pajak.

Dan pada akhirnya, dengan penyederhanaan prosedur perpajakan yang dilakukan serta diberikannya manfaat yang menguntungkan bagi wajib pajak dan juga bagi pemerintah dapat membantu meningkatkan peringkat EoDB Indonesia. Dengan meningkatnya indeks EoDB, diharapkan berdampak pada iklim investasi yang semakin kondusif sehingga menstimulasi hadirnya lapangan usaha baru lewat investasi, membantu mengembangkan lapangan usaha yang sudah ada, dan turut serta mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang makin membaik.

Penulis adalah Mahasiswa Jurusan Akuntasi Politeknik Keuangan Negara STAN


Penulis: Nanda Tio Pambudhi
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments