Jumat, 22 Maret 2019

Kebijakan Pemerintah Terkini, Dana Kelurahan


Jumat, 11 Januari 2019 | 11:49:57 WIB


/

AKHIR-akhir ini kita sering disuguhkan informasi tentang Dana Kelurahan di berbagai media. Nah, apa sih sebenarnya dana kelurahan dan apa dampak yang ingin dihasilkan dengan adanya Dana Kelurahan ini? Yuk kita ulas!.

Dana Kelurahan adalah dana yang diperuntukan bagi Kelurahan. Dana Kelurahan ini diprioritaskan untuk menangani permasalahan di kelurahan seperti kesenjangan sosial, tingkat kriminalitas, pengangguran dan kemiskinan.

Kebijakan Dana kelurahan bermula dari banyaknya permintaan dari masyarakat kenapa hanya desa yang diberikan dana berupa Dana Desa sementara kelurahan tidak. Padahal permasalahan yang dihadapi di kelurahan tidak kalah kompleks seperti yang dihadapi desa.

Selain itu, Kebijakan Dana Kelurahan juga terinspirasi dari dampak positif kebijakan Dana Desa. Data dari Kementerian Keuangan menyebutkan dalam kurun waktu 2014-2017, Indeks Kesenjangan antar daerah menurun dari 0,76 menjadi 0,67. Selain itu dalam periode yang sama, Gini Rasio Desa juga mengalami penurunan dari 0,34 mejadi 0,32. Tingkat penduduk miskin juga mengalami penurunan dari 14,09% pada tahun 2015 menjadi 13,93 persen pada tahun 2017.

Tahun 2018, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang menunjukan tingkat perkembangan desa dengan status tertinggal, berkembang, dan mandiri. IPD di tahun ini mencapai 59,36 poin atau meningkat sebesar 3,65 poin dibanding tahun 2014 yang hanya 55,71 poin.  

Besaran Anggaran Dana Kelurahan yang akan dikucurkan adalah  Rp3 triliun yang merupakan pengurangan Dana Desa 2019 yang awalnya adalah Rp 73 triliun dipangkas menjadi Rp 70 triliun. Dana kelurahan ini akan dibagikan ke 8.212 kelurahan se-Indonesia, sehingga tiap-tiap kelurahan nantinya akan menerima Rp350 juta hingga Rp380 juta melalui Dana Alokasi Umum (DAU).

Besaran Dana Kelurahan tersebut memang lebih sedikit bila dibandingkan dengan Dana Desa yang per desa bisa menerima antara Rp600 juta hingga Rp800 juta untuk satu tahunnya. Namun tetap besaran dana tersebut tidaklah kecil. Sebab itu, Dana tersebut harus dikelola dan diawasi dengan baik pemakaiannya karena kalau tidak akan menimbulkan kesempatan untuk menyalahgunakan dana tersebut.

Oleh sebab itu, perlu adanya kontrol dari pemerintah dan kontrol dari masyarakat dengan membangun mekanisme pengawasan Dana Kelurahan yang melibatkan masyarakat. Kelurahan tidak memiliki lembaga pengawas seperti Badan Permusyawaratan Desa. Untuk itu, selain diawasi kecamatan, masyarakat kelurahan perlu ditingkatkan partisipasinya dalam mengawal Dana Kelurahan.

Selain itu, pemerintah juga perlu membuat aturan operasional mengenai tata cara pengalokasian, pemanfaatan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan serta penyelenggaraan musyawarah pembangunan kelurahan. Sehingga ada pedoman dan petunjuk bagi Lurah atau perangkat kelurahan dalam pemanfaatan Dana Kelurahan.

Pada akhirnya sebagai salah satu wujud konkret penguatan daerah, Dana Kelurahan perlu kita kawal bersama-sama agar pemerataan dan pembangunan di di berbagai kelurahan tepat sasaran, dan juga untuk mensinergikan pembangunan hingga ke level mikro lebih baik jika penguatan anggaran bagi kelurahan tanpa mengurangi jatah Dana Desa agar penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat menjadi lebih optimal.

*) Mahasiswa Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN


Penulis: Teguh Fragma Sakti
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments