Rabu, 3 Juni 2020

Seluruh Lapas dan Rutan di Jambi Over Kapasitas


Rabu, 23 Januari 2019 | 22:45:10 WIB


ilustrasi
ilustrasi / istimewa

SAROLANGUN - Kondisi seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang ada di Provinsi Jambi saat ini cukup mengkhawatirkan, dimana seluruh Lapas tersebut over kapasitas.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asazi Manusia (Kemenkumham), Provinsi Jambi Agus Nugroho Yusuf, saat pertemuan di Kantor Bupati Sarolangun, Rabu (23/1), mengatakan dari 13 Lapas dan Rutan yang ada di Provinsi Jambi semuanya over kapasitas.

“Daya tampung ke 13 Lapas dan Rutan tersebut hanya sekitar 2.000 orang, namun saat ini diisi 4.300 lebih warga binaan,” katanya.

Kelebihan daya tampung Lapas dan Rutan tersebut menurutnya, tidak hanya terjadi di Provinsi Jambi namun terjadi di seluruh Indonesia. “Untuk seluruh Indonesia daya tampung Lapas dan rutan hanya sekitar 150 ribu, tapi kenyataannya kini diisi sekitar 250 ribu warga binaan,” ucapnya.

Kondisi tersebut, kata Agus berdampak langsung pada anggaran. Dari sekitar Rp 13 triliun anggaran Kementerian Hukum dan HAM, sekitar Rp 1,3 Triliun habis untuk biaya makan warga binaan Lapas.

“Untuk anggaran makan saja sangat besar, sehingga kita agak sulit untuk penambahan fasilitas pendukung lainnya, kami sangat berharap dukungan pemerintah daerah,” ujarnya.

Kakanwil Kemenkumham juga minta dukungan semua pihak untuk menekan angka jumlah warga binaan tersebut. “Kalau cuma maling sandal atau maling sepatu, nggak usahlah hukum penjara. Ada solusi lain seperti diberikan sanksi sosial, karena kalau semua dihukum penjara, bisa penuh penjara,” tandasnya.

Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM kata Agus, juga sudah memberikan remisi dan pembebasan bersyarat (PB), cuti menjelang bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB) kepada warga binaan yang memenuhi syarat. Namun kenyataannya juga tak mampu mengurangi penghuni Lapas.

“Yang keluar seratus yang masuk lagi dua ratus,” tandasnya.

Yang lebih memprihatinkan lagi, kata Agus, dari sekitar 4.300 warga binaan Lapas di provinsi Jambi, 60 sampai 70 persen terlibat tindak pidana Narkoba.

“Makanya, masalah Narkoba ini perlu perhatian serius. Apalagi kita Provinsi Jambi masuk ranking 5 nasional, ini harus menjadi tugas kita bersama. Narkoba ini sudah kronis, langkah pertama adalah kita selamatkan keluarga dan anak-anak kita agar tak terjerat Narkoba,” ucapnya.

Agus berharap, pemerintah daerah bisa memberi dukungan terhadap keterbatasan Lapas tersebut. Kementerian Hukum dan HAM siap bersinergi dengan pemerintah setempat.

Sementara itu, Bupati Sarolangun H Cek Endra, berjanji akan siap bekerja sama dengan jajaran Kementerian Hukum dan HAM, termasuk dengan Lapas di Sarolangun.  

Pemkab akan berupaya bersinergi dan membantu kekurangan yang ada di Lapas sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. Setelah kunjungan ke Kabupaten Sarolangun, Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM berserta rombongan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Merangin dan Kerinci.


Penulis: Luncai Hendri
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments