Sabtu, 16 Oktober 2021

Ditanya Dasar Hukum Kenaikan Tarif, Perwakilan PDAM Gelagapan

Rabu, 06 Februari 2019 | 11:55:11 WIB


Hearing antara DPRD Kota Jambi dengan pihak PDAM Tirta Mayang dan Sekda Kota Jambi
Hearing antara DPRD Kota Jambi dengan pihak PDAM Tirta Mayang dan Sekda Kota Jambi / Amril Hidayat

JAMBI - Hearing antara Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Jambi dengan pihak PDAM Tirta Mayang dan Sekda Kota Jambi, Rabu (6/2) pagi, berlangsung panas.

Dalam hearing tersebut perwakilan PDAM sempat gelagapan ketika ditanya mengenai dasar hukum kenaikan tarif, yang menurut Pansus mengangkangi Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 45 tahun 2018 tentang Tarif PDAM Tirta Mayang Kota Jambi.

Ketua Pansus DPRD Kota Jambi Paul Nainggolan mengatakan dalam Perwal jelas  disebutkan kenaikan tarif paling tinggi 7 persen dari tarif lama. Maka dari itu, kata Paul, kenaikan tarif saat ini mengangkangi Perwal Nomor 45 tahun 2018 tersebut.

"Tarif lama dua ribu per kubik. Saat ini naik empag ribu, artinya naik seratus persen. Jadi apa yang menjadi dasar hukumnya," tanya Paul saat hearing.

Resti, perwakilan PDAM menyatakan kenaikan tarif sampai 100 persen dikarenakan selama ini pihaknya tidak pernah menaikan tarif.

"Sejak tahun 2010 PDAM tak pernah naikan tarif jadi itulah makanya naik sampai 100 persen" kata Resti.

Dia juga menyebutkan besarnya biaya produksi PDAM juga menjadi alasan kenaikan tarif tersebut. Menurut Resti, acuan atau dasar kenaikan tarif adalah Permendagri.

Namun pernyataan tersebut langsung dibantah Paul. Dia mengatakan seharusnya PDAM mengacu pada Perwal bukannya Permendagri.

"Ini artinya PDAM tidak konsisten dalam menjalankan Perwal," tegasnya.


Penulis: Amril Hidayat
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments