Selasa, 15 Juni 2021

Anggota Dewan Harus Legowo Mundur, Headline Harian Pagi Metrojambi Edisi Kamis 07 Februari 2019

Pasca Ditetapkan Tersangka KPK, Langkah Muhammadyah Diapresiasi

Kamis, 07 Februari 2019 | 10:23:14 WIB


/

JAMBI - Ketua Fraksi Gerinda DPRD Provinsi Jambi, Muhammadyah memilih mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi. Pengunduran diri ini dilakukan politisi Gerinda ini pasca dirinya ditetapkan oleh KPK sebagai salah satu tersangka penerima suap uang ketok palu dalam pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2018.

Surat pengunduran diri ini telah diterima pengurus DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi. Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris Gerindra Provinsi, Najamudin. "Ya benar, sudah mundur tanggal 2 Februari kemarin," ujarnya kepada Metro Jambi.

Menurut Najamudin, pengunduran Muhammadyah dari anggota dewan Provinsi Jambi itu dengan alasan ingin fokus dengan kasus yang sedang dihadapinya. "Alasannya ingin fokus," kata Najamudin lagi tanpa menjelaskan secara ditail isi suratnya.

Setelah menerima surat pengunduran tersebut, kata Najamudin, partai segera memproses termasuk soal Pergantian Antar Waktu (PAW) sesuai mekanisme partai. "Kalau sudah mengundurkan diri, tentu sesuai aturan partai PAW-nya segera diproses," kata dia.

Bagaimana dengan Syahbandar, Wakil Ketua DPRD Provinsi dari Gerindra yang juga berstatus tersangka di KPK? menurut Najamudin, sejauh ini pihaknya baru menerima surat pengunduran diri dari Muhammadyah. "Untuk Pak Syahbandar belum ada," katanya lagi.

Sementara pengunduran diri politisi muda Gerindra ini mendapat apresiasi dari sejumlah pihak. Termasuk salah satunya dari Pengamat politik Muchammad Farisi. Dosen Fakultas Ilmu Politik Universitas Jambi (Unja) ini menilai, apa yang dilakukan oleh Muhammadyah sudah pas.

"Apa yang dilakukan sudah pas, karena melihat dari apa yang disangkakan sungguh sangat kuat, sehingga kalau melihat fakta-fakta itu kurang  pantas rasanya kalau sudah tersangka masih melanjutkan. Jadi pilihan mengundurkan diri itu pilihan yang pas dan elegan," ujarnya.
Farisi pun mengaku mengapresiasi langkah mundur Muhammadyah. Karena secara regulasi, sebenarnya tidak ada masalah mau mundur atau tidak sebelum ada putusan hukum berkekuatan hukum tetap (inkracht) "Saya pribadi mengapresiasi yang dilakukan, langkah yang pas,” ucapnya.

Baca selengkapnya di Harian Pagi Metrojambi


Penulis: ria
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments