Selasa, 20 Agustus 2019

Nilai-Nilai Agama Dalam Pelayanan Publik


Kamis, 07 Februari 2019 | 14:53:40 WIB


/

SALAH satu aspek penting dalam kehidupan dan penghidupan komunitas manusia adalah masalah kepercayaan atau keagamaan yang mereka anut. Kepercayaan atau keagamaan yang mereka yakini sesungguhnya merupakan sarana untuk menciptakan kedamaian, ketenangan, kepedulian, keharmonisan dan lain sebagainya, dalam rangka terwujudnya kehidupan yang layak dan sejahtera bagi manusia yang bersangkutan.

Ajaran keagamaan selalu mengandung konsep-konsep tentang kebenaran yang menjadi pedoman hidup bagi penganutnya dan ditandai dalam pergaulan dimana interaksi dan reaksinya disinari nilai-nilai kejujuran. Pemaknaan kejujuran dalam keagamaan merupakan keutamaan dalam rangka menciptakan kestabilan, kedamaian dan kebahagian melalui suatu tindakan baik yang berkaitan dengan interaksi dan reaksi sesama manusia maupun dengan lingkungan sekitarnya.

Gagasan yang terkandung dalam ajaran keagamaan merupakan titik tolak untuk melakukan suatu tindakan terhadap sesama manusia, lingkungan sekitarnya dan ciptaan tuhan lainnya. Dengan gagasan keagamaan ini dapat mencakup seluruh sudut pandang yang tidak tergoyahkan dengan pengaruh atau rayuan bagaimana pun bentuknya untuk memperoleh sesuatu dengan mudah, walaupun bukan haknya dan tidak perlu memeras keringat untuk mendapatkannya, sehingga seluruh aspek yang dapat memenuhi kebutuhannya tercapai.

Persoalan pelayanan publik menjadi salah satu pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Demokratisasi  yang telah berhasil memperkuat  posisi warga melalui pengakuan hak-hak politiknya untuk memilih secara langsung wakil-wakilnya dalam pemerintahan dan lembaga-lembaga perwakilan ternyata belum berhasil menempatkan warga benar-benar  sebagai panglima dalam sistem pelayanan publik.

Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk barang dan jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Kepegawaian Nomor. 43 Tahun 1999, Pegawai negeri Sipil (PNS/ASN) selaku aparatur pemerintah memiliki kewajiban untuk bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional. Selaku pelayan masyarakat, PNS/ASN harus memberikan pelayanan yang terbaik atau prima kepada penerima pelayanan tanpa pandang bulu. Jadi PNS/ASN berkewajiban memberikan pelayanan atau melayani masyarakat, bukannya justru minta dilayani oleh masyarakat.

Dari perspektif masyarakat, hal penting dari pelayanan publik adalah adanya suatu standar pelayanan publik yang jelas, apa pelayanan yang menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannya dan bagaimana bentuk pelayanan itu.

Buruknya pelayanan publik menjadi salah satu indicator gagalnya reformasi birokrasi. Harapan memperbaiki pelayanan publik sebenarnya muncul dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang- Undang ini akan memaksa birokrasi untuk bekerja secara baik. Jika birokrasi bekerja secara baik dan dipercaya masyarakat, maka keadaan ekonomi juga bisa membaik.

Persoalannya adalah Undang-Undang Pelayanan Publik masih dipandang sebelah mata oleh para pejabat publik. Sikap dan perilaku pejabat pelayan publik cenderung menonjolkan nilai-nilai yang jauh sebagai seorang public servant. Sikap  yang ditunjukkan kebanyakan pejabat pelayanan publik lebih sebagai orang yang ingin dilayani oleh warga sehingga warga dalam posisi yang selalu dirugikan dan bukan seorang yang seharusnya meletakan warga sebagai tuan yang harus dilayani.

Otonomi Daerah yang seharusnya memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan, ternyata justru melahirkan banyak masalah seperti, kesenjangan pelayanan publik, alokasi anggaran yang banyak diserap untuk kepentingan birokrasi (elite capture ), dan semakin maraknya korupsi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau korporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan.

Integritas dan moral dalam pelayanan publik berkaitan dengan komitmen kejujuran untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komitmen ini merupakan system ekstra yudisial dalam rangka mencegah terjadinya mal-administrasi di jajaran birokrasi, khususnya berkaitan dengan administrasi, pengadaan barang/jasa dan pelayanan publik itu sendiri.

Satu diantara kendala paling serius untuk mewujudkan good governance  adalah prilaku korupsi yang menggerogoti hampir setiap lembaga penyelenggara pemerintah dalam pelayanan publik. Mengapa ajaran moral dan religiusitas individual gagal menjamin lahirnya pejabat berintegritas? Padahal itu adalah prasyarat bagi pelayanan publik yang berkualitas, mudah dan murah.

Mengapa pula kejujuran dan keberanian pribadi seorang pejabat tidak cukup untuk membendung korupsi sekaligus memastikan perubahan sosial yang berintikan keadilan, kemajuan dan kesejahteraan? Buruknya pelayanan publik selama ini berakar pada terabaikannya etika atau moral publik. Yakni, refleksi filosofis tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah suatu tindakan dan keputusan yang diambil. Sederet perundang-undangan tentang Pelayanan Publik yang dibuat antara lain: 1. UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. 3. UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 4. PP No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPK. 5. Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. 6. SK Men PAN No. 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No:SE/10/M.PAN/07/2005 tentang Prioritas Peningkatan Pelayanan Publik.

Pelayanan publik yang berintegritas dan bermoral adalah pelayanan yang diselenggarakan dengan memperhatikan dan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan warga masyarakat selaku pengguna pelayanan tersebut. Karena sejatinya warga masyarakat adalah pemberi mandat kepada para pemegang kekuasaan politik yang menyelenggrakan pelayanan publik.

Masyarakat juga perlu diberdayakan dan dilibatkan sesuai paradigm good governance melalui pembangunan infrastruktur politik yang dimaksudkan guna meningkatkan bergainning position mereka termasuk agar mampu melaksanakan perannya sebagai kontrol sosial terhadap tindakan-tindakan pejabat negara.

Menurut hemat penulis perlu diterapkannya nilai-nilai agama dalam pelayanan publik agar para pejabat penyelenggara pelayanan publik ini bisa bersikap amanah, sidiq fathonah, tabliq, inovatif dan silaturahmi. Sesuai dengan apa yang terkandung dalam Sila Pertama dari Pancasila. Karena sebaik apapun konsep good governance dan perundang-undangan tentang Pelayanan Publik dibuat tapi yang mengimplementasikannya adalah individu-individu yang jauh dari nilai-nilai Ketuhanan atau agama maka konsep dan perundang-undangan itu hanyalah sebagai macan kertas saja.

*) Penulis adalah Dosen Luar Biasa Fakultas Syariah UIN STS Jambi


Penulis: Yulfi Alfikri Noer., S.IP., M.AP. *)
Editor: Herri Novealdi



comments