Rabu, 24 April 2019

Hiruk Pikuk RUU Permusikan


Kamis, 07 Februari 2019 | 15:30:27 WIB


Daniel Estomihi Purba
Daniel Estomihi Purba / istimewa

INDUSTRI musik di tanah air kembali naik tensi. Pasalnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan yang sudah masuk dalam agenda prioritas DPR tahun ini justru mencapat kecaman dari pelaku industri musik itu sendiri.

Perdebatan panjang ini dimulai ketika ada beberapa pasal dalam draft RUU Permusikan yang menjadi sorotan para pelaku industri musik, khususnya dari para musisi tanah air. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah tidak ada pelibatan kelompok masyarakat tertentu (atau dalam hal ini musisi) dalam proses pembuatan RUU ini? Atau tidak maksimalnya anggota dewan dalam melaksanakan agregasi dan artikulasi politik? Atau memang hanya ingin mencari perhatian menjelang pemilihan umum ? Silakan berspekulasi.

Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu wajar saja jika berbagai sektor dan komunitas bahkan beberapa kelompok masyarakat akan terikat oleh hukum itu sendiri, bisa melalui UUD, TAP MPR, Undang-undang, dan turunan hukum lainnya. Dalam hierarki ilmu perundang-undangan, Undang-undang adalah produk yang dihasilkan oleh lembaga tinggi negara yang memiliki fungsi legislasi, atau dalam hal ini adalah Presiden dan DPR.

Sebelum disahkan, undang-undang disebut sebagai Rancangan Undang-undang. Undang-undang berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas untuk mengatur, menganjurkan, menyediakan anggaran (dana), mengatur hukum, untuk memberikan kebebasan dan batasan tertentu. Oleh karenanya, Rancangan Undang-undang perlu diperhatikan secara bijaksana, khususnya oleh para kelompok masyarakat yang akan diikat oleh undang-undang ini.

Dalam RUU Permusikan, setidaknya ada 6 pasal yang menjadi isu hangat. Pertama, Pasal 5 yang berisikan larangan musisi untuk mendorong khalayak melakukan kekerasan serta melawan hukum, membuat konten pornografi, memprovokasi pertetangan antar kelompok, menodai agama, membawa pengaruh negatif budaya asing dan merendahkan harkat serta martabat manusia. Pasal ini dianggap sebagai upaya pembelengguan kebebasan berekspresi para musisi, karena mengatur hal-hal yang substansial. Mengingat salah satu fungsi dari musik itu sendiri adalah sebagai media kritik dan kontrol sosial.

Kedua, Pasal 18 yangmana sebuah penyelenggaraan pertunjukkan musik harus melibatkan Promotor Musik dan/atau penyelenggara acara musik yang memiliki lisensi dan izin usaha pertunjukkan musik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal ini yang kemudian disoroti oleh para pelaku musik khususnya industri musik independen (indie) yang memang tidak dibekali oleh promotor musik yang bersifat terlisensi karena memang pelaku musik ini bersifat independent (tidak terikat).

Ketiga, Pasal 19. Promotor musik atau penyelenggara acara musik yang menyelenggarakan pertunjukkan musik yang menampilkan pelaku musik dari luar negeri wajib mengikutsertakan pelaku musik Indonesia sebagai pendamping. Pasal ini dianggap memaksa karena mewajibkan musisi luar negeri untuk mau berdampingan dengan musisi lokal. Dan banyak yang beranggapan bahwa kedepan akan semakin sedikit musisi luar negeri yang akan tampil di Indonesia karena pasal ini.

Keempat, Pasal 32. Untuk diakui sebagai profesi, pelaku musik yang berasal dari jalur pendidikan atau autodidak harus mengikuti uji kompetensi. Sejujurnya, penulis sendiri tidak sepakat dengan isi pasal ini, musisi dianggap membelenggu karena dianggap tidak memiliki kecakapan dalam membuat musik. Karena sederhananya, risiko yang akan diterima oleh musisi jika tidak optimal dalam membuat musik adalah tidak akan laku dipasaran.

Kelima, Pasal 42. Pelaku usaha di bidang perhotelan, restauran atau tempat hiburan lainnya wajib memainkan musik tradisional ditempat usahanya. Setiap musik ada tempatnya, setiap tempat ada musiknya. Seolah musik tradisional sudah tidak mendapat pengakuan ditengah-tengah publik sehingga mungkin saja menjadi alasan mengapa pasal ini muncul. Karena tidak semua tempat hiburan pas diputar musik tradisional.

Terakhir, Pasal 50. Mengatur hukuman penjara dan denda bagi yang melanggar pasal 5. Sejatinya musik adalah ekspresi diri. Juga bisa digunakan sebagai sarana kritik sosial. Pasal ini adalah puncak bahwa negara membelenggu kebebasan berekspresi para musisi.
Kritik dan kecaman dari publik memang tidak dapat dihindarkan, mengingat memang ada ruang khusus untuk melayangan itu semua kepada para anggota DPR yang menjadi aktor utama dalam drama ini, baik itu melalui media mainstream, media sosial dan gerakan kampanye menolak RUU Permusikan yang baru-baru ini digalakkan.

Harapannya kedepan sebelum masuk kedalam tahapan pembuatan RUU, hendaknya para anggota legislatif (legislator) melibatkan kelompok masyarakat yang akan dijadikan sebagai referensi utama dalam merancang suatu perundang-undangan. Dengan demikian, aspirasi yang terserap dapat langsung ditanggapi dan kemudian digunakan sebagai rujukan utama dalam pembuatan RUU.

Kemudian dalam RUU Permusikan ini, ada baiknya jika kembali mereview dan mengevaluasi dengan melibatkan musisi dan berbagai macam stakeholder lainnya yang terlibat dalam industri musik. Dan tidak ada salahnya juga jika legislator melihat bagaimana regulasi terkait pengaturan permusikan dibeberapa negara lain didunia sebagai pedoman pembuatan RUU.

Terakhir, sebagai masyarakat tentu kita ingin agar bagaimana peraturan yang akan mengatur tentang permusikan ditanah air ini dapat lahir dengan sempurna. Minimal dapat diterima oleh para pelaku industri musik itu sendiri. Dengan demikian ada peningkatan kualitas musik yang baik di tanah air. Regulasi terkait permusikan hendaknya dapat melindungi segenap pelaku industri musik bukan sebaliknya. Agar kedepan musik-musik di Indonesia dapat kembali menjadi sarana hiburan yang ekspresif dan yang lebih penting menjadi motor pemersatu bangsa yang akhir-akhir ini panas karena memasuki tahun politik. Semoga saja.

*) Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fisipol Universitas Jambi.


Penulis: Daniel Estomihi Purba
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments