Kamis, 22 Agustus 2019

Pelayanan Korban Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten/Kota Tak Berfungsi dengan Baik


Senin, 11 Februari 2019 | 22:25:47 WIB


ilustrasi
ilustrasi / istimewa

JAMBI - Untuk memberikan perlindungan dari tidak kekerasan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi negara. Kendati sudah dijamin oleh undang-undang untuk melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Namun, tindak kekerasan masih saja terus terjadi.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Provinsi Jambi, Luthpiah mengatakan, penanganan kasus tindak kekerasan perempuan dan anak di P2TP2A di kabupaten/kota belum terlaksana dengan baik.

Oleh karena itu, dirinya mengajak seluruh instansi terkait untuk menyamakan persepsi. Terutama, meningkatkan kualitas dalam penanganan kasus dan pelayanan terhadap korban tindak kekerasan di P2TP2A yang belum bisa berfungsi dengan baik.

"Ini juga menjadi PR kita bersama, karena kami juga tidak ingin apapun kasusnya jangan langsung dilempar ke provinsi. Karena kita menginginkan sinergitas dan koordinasi yang baik. Bilamana memang dibutuhkan tenaga ahli yang tidak ada di kabupaten/kota, silahkan untuk melayangkan surat ke provinsi sehingga dapat diberikan pendampingan terhadap korban di sana," katanya saat rapat forum antar lintas wilayah, Senin (11/2).

Mulai tahun ini DP3AP2 Provinsi Jambi juga menyampaikan kepada setiap Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kepala Bidang Perlindungan Anak di setiap kabupaten/kota dalam hal ini untuk lebih memberikan pembelajaran.

"Silakan untuk ditangani terlebih dahulu di P2TP2A, baru dilaporkan ke kita, bukan berarti kita akan lepas tangan, tidak. Bila membutuhkan, pengacara, psikolog, akan kita siapkan tetapi kami inginkan bagaimana peran dari P2TP2A yang ada di kabupaten/kota," sampainya.

Diakuinya bahwa sejauh ini masih adanya klaim dari pihak kepolisian, yang mengalami kesulitan untuk berkoordinasi dengan P2TP2A. Ke depan dirinya menegaskan agar dapat dibangun komunikasi yang baik kepada kepolisian ataupun kejaksaan sehingga bisa bekerjasama dan memberikan pelayanan yang terbaik.

"Kemarin juga kita sudah menangani banyak kasus bukan hanya di satu kabupaten saja, coba bapak ibu itu turun kelapangan ternyata masih banyak tindak kekerasan itu yang dilakukan oleh keluarga sendiri orang yang kita kenal nah ini yang harus menjadi perhatian kita bersama," ujarnya.

Selain itu, salah satu upaya DP3AP2 Provinsi Jambi di tahun 2019, sudah membentuk UPT PPPA sebagai upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan, penjangkauan serta pendampingan terhadap korban tindak kekerasan.

"Perlu kami sampaikan, bahwa di provinsi Jambi per Januari kemarin terjadi peningkatan kasus kekerasan dari 14 kasus menjadi 20 kasus, untuk itu kami mohon kepada kabupaten/kota tolong P2TP2A nya di perkuat. Saya rasa jika penanganan terhadap korban tindak kekerasan diperkuat dapat kita laksanakan dengan baik," tandasnya.


Penulis: Rina
Editor: Herri Novealdi


TAGS:


comments