Kamis, 21 Februari 2019

Minggu Ketiga Pansus Akan Buat Kesimpulan

Berita Acara Kenaikan Tarif Belum Lengkap

Senin, 11 Februari 2019 | 08:57:54 WIB


Paul Nainggolan, Ketua Pansus Kenaikan Tarif PDAM ketika memberikan penjelasan
Paul Nainggolan, Ketua Pansus Kenaikan Tarif PDAM ketika memberikan penjelasan / Amril Hidayat/metrojambi.com

JAMBI- Pansus Kenaikan Tarif Air PDAM bentukan DPRD kota Jambi terus melaksanakan tugasnya. Disampikan Paul Nainggolan, Pansus akan melaksanakan rapat akhir atau kesimpulan diminggu ketiga Februari 2019. “Ya mudah-mudahan minggu ketiga kita sudah kesimpulan,” kata Paul.

Dalam kesimpulan akhir nanti kata dia, pihaknya akan mengundang semua komponen sejak terbentuk Pansus. “Supaya jelas dan terang benderang semuanya, semuanya kita undang,” sebut dia.

Paul mengatakan pihaknya sudah menerima berkas administrasi hasil rapat pihak PDAM mengenai kenaikan tarif.Namun sebut dia, berkas yang mereka terima tidak lengkap.

Karena Pansus hanya menerima berkas absen dan hasil rapat namun tidak disertai dengan notulen dan berita acara rapat. “Ya belum lengkaplah, cuma absen dan hasil rapat yang ada. Seharusnya ada notulen dan berita acara rapat sehingg diketahui alurnya,” sebut Paul.
Menurutnya ketika berkas lengkap akan diketahui sejauhmana peran semua pihak termasuk dengan dewan pengawas PDAM.

“Kan akan diketahui bagaimana tanggapan dewan pengawas dalam rapat tersebut. Kalau sekarang belum kelihatan,” tukasnya.

Saat ini sebut Paul, pihak akan berkonsultasi ke Depdagri terkait menyikapi kebijakan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pau mengatakan di Permendagri No 71 tahun 2017 tentang perhitungan dan penetapan  tarif air minum paling tinggi 4 persen.Namun yang ditetapkan PDAM TM saat ini 100 persen yang artinya jauh lebih tinggi dan ketentuan termasuk Perwal.

“Kan ada kebijakan yang dilanggar mengenai penetapan tarif ini. bertentangan antara payung hukum dan realita,” tukasnya.

Selain itu pihaknya juga akan berkonsultasi ke KPPU juga meminta penjelasan dari KPPU mengenai langkah PDAM yang dianggap menyalahi aturan ini.

Sebelumnya Pansus berkonsultasi ke Biro Hukum Pemprov Jambi untuk meminta rekomendasi konsultasi ke Depdagri. “Karena itu jalurnya, kalau mau konsultasi ke Depdagri haru ada rekom dari Biro Hukum Pemprov dan itu sudah ada,” pungkasnya.


Penulis: Amril Hidayat
Editor: Herri Novealdi



comments