Selasa, 19 November 2019

Ini Penjelasan Pertamina Terkait Terbakarnya Lokasi Illegal Drilling di Batanghari


Minggu, 17 Februari 2019 | 11:12:15 WIB


Petugas kepolisian saat mengecek lokasi illegal drilling yang terbakar di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Sabtu (16/2)
Petugas kepolisian saat mengecek lokasi illegal drilling yang terbakar di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Sabtu (16/2) / Dok.metrojambi.com

JAMBI - Menanggapi terjadinya kebakaran di lokasi illegal drilling di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Sabtu (16/2), M. Rizal Rukhaidan selaku Legal & Relation Manager Pertamina EP Asset 1 mengatakan, terbakarnya sumur minyak yang berada di lahan masyarakat merupakan akibat dari kegiatan pemboran yang dilakukan tanpa ijin.

"Kegiatan tersebut merupakan kegiatan mengeksploitasi migas yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlakun dalam hal ini Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Dimana kegitan tersebut merupakan perbuatan pidana (delik pidana biasa, bukan delik aduan)," ujar Rizal.

Ditambahkannya, Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) migas merupakan hak ekslusif sub-surface (bawah permukaan tanah) yang diberikan oleh negara kepada para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Jika KKKS ingin melakukan kegiatan eksplorasi atau eksploitasi migas di WKP yang diatas permukaan tanah merupakan lahan masyarakat (misal berdiri bangunan rumah, sawah, kebun, dan sebagainya) KKKS perlu melakukan terlebih dahulu pembebasan lokasi kepada masyarakat tersebut.

"Perlu diketahui bahwa pemboran tanpa izin yang dilakukan di lahan masyarakat tersebut tidak terdapat kegiatan eksplorasi/eksploitasi oleh perusahaan," kata Riza.

Sehubungan dengan terus maraknya kegiatan pemboran tanpa ijin tersebut, kami terus mendorong Pemprov Jambi untuk mengaktifkan kembali tim terpadu yang telah dibentuk oleh Gubernur, dan mendorong peran serta Pemerintah Pusat (Kementerian ESDM) agar permasalahan illegal drilling dapat tuntas secara efektif dan efisien.

Lebih lanjut Rizal mengatakan, sepanjang tahun 2017 hingga saat ini, Pertamina EP sebagai bagian dari Tim Terpadu telah melakukan kegiatan penutupan 49 sumur ilegal dimana Kontribusi Pertamina EP dlm kegiatan tersebut adalah dalam hal teknis penutupan sumur-sumur illegal tersebut.

"Tidak hanya berkontribusi dalam hal teknis penutupan sumur, bahkan PEP juga telah menyalurkan program CSR di sekitar wilayah terdampak sebagai salah satu upaya PEP utk terus bersinergi dengan masyarakat sekitar," pungkasnya.


Penulis:
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments