Senin, 27 Mei 2019

Hadiri Acara Disemisasi LKPP, Sekda Provinsi: Pemda Miliki Tanggung Jawab Berat


Senin, 22 April 2019 | 13:54:05 WIB


 Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi M Dianto saat menghadiri pembukaan Disemisasi Peraturan LKPP Nomor 17 tahun 2019 tentang sanksi daftar hitam dalam pengadaan barang/jasa daerah. Bertempat di Aston Hotel Kota Jambi, Senin (22/4/2019)
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi M Dianto saat menghadiri pembukaan Disemisasi Peraturan LKPP Nomor 17 tahun 2019 tentang sanksi daftar hitam dalam pengadaan barang/jasa daerah. Bertempat di Aston Hotel Kota Jambi, Senin (22/4/2019) / Humas Provinsi Jambi

JAMBI - Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki tanggung jawab yang berat, dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program/kegiatan yang ada pada setiap organisasi di setiap daerah.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi M Dianto saat menghadiri pembukaan Disemisasi Peraturan LKPP Nomor 17 tahun 2019 tentang sanksi daftar hitam dalam pengadaan barang/jasa daerah. Bertempat di Aston Hotel Kota Jambi, Senin (22/4/2019) pagi.

Dia mengatakan dalam melaksanakan kegiatan tersebut, tentu harus melewati tahapan-tahapan. Yakni mulai dari perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang/jasa.

"Pelaksanaan kegiatan itu sendiri, harus selalu berpedoman dengan aturan, dan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga nantinya, apa yang dilaksanakan diperoleh dengan hasil yang berkualitas, dan pemanfaatannya dapat dirasakan masyarakat luar," pinta Dianto.

Selain itu, juga untuk mewujudkan transparansi terhadap pengadaan barang/jasa tersebut. Serta menginfirmasikan secara terbuka kepada publik tentang sejumlah perusahaan yang telah di black list.

"Terkait dengan hal tersebut, Diseminasi ini dilakukan untuk membahas tentang sanksi daftar hitam, dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, dan seluruh Kabupaten Kota," tuturnya.

Selain itu, juga untuk mewujudkan transparansi terhadap pengadaan barang/jasa tersebut. Serta menginfirmasikan secara terbuka kepada publik tentang sejumlah perusahaan yang telah di black list.

"Saya berharap, melalui kegiatan ini kita selalu penyelenggara pengadaan barang/jasa di pemerintahan bisa mengantisipasi perusahaan yang di black list," pungkasnya.


Penulis: Rina
Editor: Ikbal Ferdiyal
Sumber: Humas Provinsi Jambi


comments