Senin, 20 Mei 2019

Arah Kaum Kiri di Pilpres 2019


Selasa, 05 Maret 2019 | 15:10:56 WIB


/ istimewa

PEMILIHAN umum menjadi satu hal rutin sebuah negara yang mengklaim sebagai sebuah negara demokrasi, walaupun kadang-kadang praktik politik di negara yang bersangkutan jauh dari kaidah-kaidah demokratis.

Dan pemilu tetap dijalankan untuk memenuhi tuntutan normatif yaitu sebagai prasyarat demokrasi. Pada akhirnya tidak dapat dipungkiri bahwa dalam prakteknya, Pemilu menjadi ajang kompetisi untuk meraih jabatan jabatan publik, apakah menjadi seorang legislatif, atau menjadi elit eksekutif menjadi bupati, gubernur bahkan Presiden. 

Namun Pemilihan Presiden adalah nenjadi ajang paling panas dalam kontestasi pemilu. Propaganda menjadi topik yang menarik karena hingga saat ini para politikus dan pemimpin opini memahami media sebagai salah satu aspek yang kuat dalam memengaruhi pemilih.

Melihat propaganda proganda yang ditampilkan kita dihadapkan pertanyaan bagaimana sikap politis kaum Gerakan Kiri. Karena jika dilihat dari kedua Paslon sama sama merupakan kaum Borjuis. Borjuis adalah sebuah kelas sosial dari orang orang yang dianggap memiliki modal. Marxisme mendefenisikan borjuis sebagai kelas sosial yang memiliki alat alat produksi dalam masyarakat kapitalis. Sehingga bagi kaum Kiri borjuis adalah penindas. Kaum kiri kini dihadapkan dengan dua kubu kaum burjois yang memiliki karakter yang berbeda.

Kubu Jokowi mencerminkan kepentingan kelas borjuis yang membutuhkan ruang bebas untuk mengatur transaksi di antara mereka. Sementara kubu prabowo mencerminkan kepentingan kelar borjuis yang menginginkan agar semua transaksi harus melalui kekuatan tersentral di bawah faksi borjuisnya.

Transaksi-transaksi ataupun konsep elektabilitas menunjukkan bahwa tidak ada program yang subtansial di antara kelas borjuis indonesia. Hal ini karena borjuis Indonesia bergantung pada Imperialisme. Mereka tidak bisa menyelesaikan tugas tugas demokratiknya demi membebaskan kapitalisme. Tugas itu antara lain reforma agraria, kebebasan politik, kebebasan berserikat, penghapusan sisa sisa feodal, membersihkan sisa sisa Orde baru seperti pengadilan HAM, perlindungan pasar domestik, dll. Maka dari itu kedua kubu borjuis ini dianggap tidak akan bisa memberi demokrasi dan kesejahteraan bagi kaum buruh.

Sejauh ini kita melihat belum ada gerakan Kiri yang cukup berpengaruh untuk menghasilkan perubahan signifikan dalam Pilpres 2019. Karena gerakan buruh hari ini sangat kecil dan tidak punya organisasi politik yang mandiri untuk mengintervensi pemilu. Justru kaum kaum buruh terpecah masuk secara percuma ke masing masing dua kubu borjuis.

Ada 3 kelompok buruh yang dianggap tidak memberi dukungan diantaranya GEBRAK ( Gerakan Buruh Untuk Rakyat), FPR ( Front Perjuangan Rakyat) dan KOMITMEN (Komite 1 Mei untuk Kemerdekaan, kesetaraan dan kesejahteraan) . Masuk ke dalam gelanggang pilpres dinilai memberi keuntungan bagi kaum Kiri ketimbang mempropagandakn golput padahal nyatanya tidak ada keuntungan yang signifikan karena kaum Marxis saat ini adalah minoritas di antara minoritas. Para intelektual Kiri juga mengalami kekaburan dalam pilpres 2019 ini. Para intelektual kiri seperti orang mengidap rabun jauh dan rabun dekat sekaligus, alias katarak. Lebih tertarik berprofesi menjadi juru ramal, ketimbang bersusah payah turut membangun alat politik progresif, yang sekaligus menjadi tukang reparasinya di dalam bila ada sistem, atau mesin yang tidak bekerja dengan baik.

Namun ada juga sebagian kecil kelompok Kaum Kiri yang mulai mengumandangkan semangat ABSTAIN untuk membangun kubu ketiga. Mereka menyebut kelompok mereka Lingkar Studi Sosialis (LSS). Abstain adalah istilah dalam prosedur pemilihan ketika peserta dalam pemungutan suara baik tidak pergi untuk memilih (pada hari pemilihan umum) atau, dalam prosedur parlemen, hadir pada saat pemungutan suara, tetapi tidak memberikan suara. Namun kelompok ini terlalu kecil untuk memobilisasi masyarakat maupun kaum buruh.

Untuk itu kaum Buruh sangat perlu kembali mendirikan pondasi yang kokoh agar memiliki kekuatan besar dalam politik indonesia. Namun disatu sisI tidak semua kaum buruh punya pemahaman Marxisme yang matang. Terlebih lagi masih banyaknya masyarakat phobia terhadap Komunisme-Marxisme. Isu isu keburukan PKI yang selalu diangkat dalam ajang politik kemudian menimbulkan keraguan dan ketakutan sendiri dalam memahami Marxisme.

Penulis adalah seorang mahasiswa Ilmu Politik Fisipol Unja


Penulis: Natalia Eflona
Editor: Herri Novealdi


TAGS:


comments