Selasa, 22 Oktober 2019

Harta Tak Wajar, KPK Siap Bertindak , Headline Harian Pagi Metrojambi Edisi Jumat 08 Maret 2019

Pejabat Jambi Tak Patuh LHKPN

Jumat, 08 Maret 2019 | 09:18:13 WIB


/

JAMBI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (6/3) kemarin, memberikan keterangan pers di kantor Gubernur Jambi terkait hasil pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Provinsi Jambi.

Direktur PP LHKPN KPK, Syarif Hidayat menyampaikan, maksud dan tujuan klarifikasi LHKPN tersebut dalam rangka upaya penegakan hukum, pengawasan internal dan pencegahan tindak pidana korupsi.

"Melalui pemeriksaan ini, KPK mewawancarai para penyelenggara negara untuk mengetahui dan menguji tingkat kebenaran, keberadaan dan kewajaran laporan hartanya. Soalnya, LHKPN merupakan wujud komitmen penyelenggara negara yang berintegritas," tuturnya.

Disampaikannya bahwa KPK akan melakukan hal yang sama di beberapa Provinsi. "Ini menjadi program yang dilakukan tahun 2019 ini. Alhamdulillah Provinsi Jambi terpilih sebagai Provinsi pertama pelaksanaan LHKPN," ujarnya.

Terpilihnya Provinsi Jambi sebagai yang pertama, Syarif menyebut bukan sekadar kebetulan namun terpilih. "Kalau dihubungkan dengan ditangkapnya Gubernur Zumi Zola yang sudah dihukum kemarin, ada kaitannya. Karena memang kami berusaha masuk ke beberapa provinsi yang gubernurnya terkena proses di KPK," terangnya.

Ia juga mengatakan, program ini adalah kewajiban dari direktorat LHKPN, selain mengadministrasikan 330 ribu wajib lapor. Pihaknya juga memiliki kewajiban lakukan pemeriksaan terhadap laporan-laporan LHKPN yang telah masuk.

Untuk LHKPN 2018 sampai hari ini, Syarif menyebut terus berproses. Dari tingkat kepatuhan secara nasional hingga tahun 2017 baru mencapai angka 64 persen. "Tahun 2018 berharap angka 64 persen itu naik, jika ditargetkan pimpinan dapat naik 85 persen. Tapi rillnya hingga hari ini masih dikisaran jauh dari harapan," jelasnya.

Terhitung sejak hari Senin hingga Rabu pekan ini, KPK melakukan klarifikasi terhadap 14 orang kepala daerah di Jambi. "Dari 14 yang kami panggil itu sudah 9 yang memenuhi panggilan. Hari ini ada 5. Dimana 3 sudah dalam pemeriksaan, dan 2 lagi usai makan siang nanti," katanya, Rabu (6/9/19).

Oleh karena itu, Syarif berharap laporan dari 14 orang kepala daerah tersebut mudah-mudahan hasil laporannya wajar. Namun bila nanti ditemukannya hal-hal yang tidak wajar maka bisa saja kasus atau masalahnya bisa ditingkatkan. "Ketika ketidakwajarannya patut dicurigai maka akan kami dalami melalui proses pemeriksaan di bagian penindakan," tandasnya.

Baca selengkapnya di Harian Pagi Metrojambi


Penulis: rna
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments