Rabu, 24 Juli 2019

KPK Soroti Rendahnya Kesadaran Penyelenggara Negara di Jambi Laporkan Kekayaan


Selasa, 12 Maret 2019 | 10:12:26 WIB


KPK saat menggelar rapat koordinasi di auditorium rumah dinas Gubernur Jambi, Selasa (12/3)
KPK saat menggelar rapat koordinasi di auditorium rumah dinas Gubernur Jambi, Selasa (12/3) / Metrojambi.com

JAMBI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti rendahnya kesadaran para penyelenggara negara di Provinsi Jambi dalam melaporkan harta kekayaannya. Periode 2018, baru 34,83 persen eksekutif yang melaporkan harta kekayaannya, sedangkan di tingkat legislatif baru 19.07 persen.

Angka yang rendah juga terlihat dalam kepatuhan pelaporan penerimaan gratifikasi. Selama 4 tahun terakhir (2015-2018) baru 0.005 persen pejabat/ASN yang melaporkan gratifikasi atau hanya 4 orang dari total populasi ASN di Provinsi Jambi yang berjumlah 79.684 orang.

Sejak tahun 2017, KPK telah melakukan pendampingan terhadap pembenahan tata kelola pemerintahan daerah guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di wilayah Provinsi Jambi. Untuk memperkuat konsolidasi dan komitmen pemerintahan daerah, khususnya di wilayah Provinsi Jambi, KPK menggelar rapat koordinasi dan evaluasi pada Selasa (12/3) di Aula Rumah Dinas Gubernur Jambi.

Rapat koordinasi dan evaluasi ini dilakukan dalam rangka penyampaian hasil evaluasi atas pelaksanaan program pencegahan korupsi di wilayah Provinsi Jambi selama tahun 2018. Kegiatan ini melibatkan Gubernur Jambi, Bupati dan Walikota se- Provinsi Jambi, Sekretaris Daerah dan Inspektur se-Provinsi Jambi.

Dalam rapat tersebut disampaikan beberapa hal hasil evaluasi program pencegahan korupsi, khususnya terhadap 8 sektor, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), dana desa, optimalisasi penerimaan daerah, dan manajemen aset daerah. Disamping itu, disampaikan beberapa hal yang menjadi fokus kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) di tahun 2019, yaitu selain kedelapan sektor tersebut, juga sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sumber daya alam, dan BUMD.<br>

Secara umum, hasil evaluasi tahun 2018 untuk wilayah Provinsi Jambi sebesar 56 persen. Capaian ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2017 yaitu sebesar 49,6 persen.

Rincian hasil evaluasi capaian program pencegahan korupsi dalam 2 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2018 68 persen seedangkan tahun 2017 45 persen, Kabupaten Batanghari tahun 2018 67 persen, tahun 2017 50 persen, Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2018 66 persen dan tahun 2017 54 persen. Kabupaten Sarolangun 60 persen, tahun 2017 46 persen, Kabupaten Muaro Jambi tahun 2018 57 persen dan tahun 2017 47 persen.

Kemudian Kabupaten Bungo tahun 218 56 persen sedangkan tahun 2017 51 persen, Kabupaten Kerinci tahun 2018 55 persen tahun 2017 52 persen, Kabupaten Sungai Penuh tahun 2018 53 persen begitu juga di tahun 2017 53 persen, Kabupaten Merangin tahun 2018 52 persen tahun 2017 51 persen, Kabupaten Tebo tahun 201850 persen tahun 2017 46 persen, Kabupaten Kota Jambi tahun 2018 44 persen dan tahun 2017 58 persen, terakhir Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2018 43 persen dan tahun 2017 46 persen.

Selanjutnya, KPK akan terus mendorong pemerintah daerah di Provinsi Jambi untuk menjalankan rekomendasi tersebut dan memantau keberlangsungan rencana aksi. KPK juga berharap masyarakat bisa ikut melakukan pengawasan dengan efektif, dan tidak permisif pada tindak pidana korupsi sekecil apapun.


Penulis: Rina
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments